Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Slawi – Menjelang pesta demokrasi 2019, berbagai upaya akan dilakukan politisi untuk memengaruhi massa. Karenanya, masyarakat diminta tak terlalu khawatir dan ketakutan terhadap propaganda yang dilakukan sejumlah politisi.

“Propaganda  ketakutan membuat sebuah ketidakpastian dan ragu-ragu. Cara-cara politik seperti itu adalah cara politik tidak beretika, membuat masyarakat ketakutan. Masak masyarakat sendiri dibikin ketakutan. Itu namanya politik genderuwa. Kalau wong Jawa gendruwa ya,” ungkap Presiden RI Ir Joko Widodo di sela pembagian sertifikat tanah di GOR Tri Sanja, Slawi Kabupaten Tegal, Jumat (9/11).

Turut mendampingi dalam kunjungan kerja presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan A Djalil, Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto, Bupati Tegal Umi Azizah, serta pejabat lainnya.

Menurut Presiden, sejumlah politisi bisa saja memengaruhi masyarakat dengan mengabaikan etika politik, tidak mengedepankan sopan santun politik, selalu membuat ketakutan dan kekhawatiran rakyat dengan propaganda menakutkan. Hal itu diistilahkan “politik”genderuwa”. Sebab, genderuwa adalah makhluk halus yang membuat orang takut. Usai membuat rakyat khawatir, kemudian politikus itu melakukan propaganda ketidakpastian yang akhirnya membuat masyarakat ragu dan muncul ketakutan.

“Padahal rakyat sedang senang-senang seperti sekarang ini menerima sertifikat tanah. Malah ditakut-takuti dan diberi propaganda ketakutan, ini sangat berbahaya. Jangan sampai propaganda ketakutan menciptakan suasana ketidakpastian, menciptakan munculnya keragu-raguan,” terang mantan Gubernur DKI Jakarta.

Presiden meminta agar perbedaan pilihan politik tidak menjadi pemicu perpecahan persatuan dan kerukunan bangsa Indonesia. Jangan sampai hanya karena beda pilihan dalam pemilihan bupati, gubernur, maupun presiden, lantas tidak saling sapa dengan tetangga maupun antarkampung, warga menjadi tidak rukun. Jangan sampai itu terjadi di Kabupaten Tegal maupun di Jateng.

“Panjenengan memilih bupati yang paling disenangi, beda pilihan dengan tetangga tidak mengapa. Jangan karena beda pilihan tidak saling omong, neng-nengan. Yang akur tidak boleh seperti itu,” beber Jokowi.

Mantan Wali Kota Surakarta itu meminta masyarakat menjaga ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, karena semua rakyat Indonesia adalah saudara satu bangsa dan satu Tanah Air. Jangan sampai tidak rukun dan tidak bersatu hanya karena beda pilihan politik, sebab jika itu terjadi maka rakyat Indonesia sendiri yang rugi.

“Pilkada terjadi setiap lima tahun sekali. Pilihan bupati, gubernur, dan presiden akan ada terus. Apa akan padhu (bertikai) terus, kan tidak. Jangan sampai seperti itu,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden membagikan sebanyak 3.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Kabupaten Tegal. Disebutkan sebanyak 80 juta bidang tanah di penjuru nusantara yang belum bersertifikat.

Kondisi tersebut rawan sengketa sehingga penerbitan sertifikat tanah dipercepat dan ditingkatkan, dari yang biasanya hanya 500 lembar sertifikat per tahun menjadi 5 juta sertifikat, kemudian bertambah menjadi 7 juta sertifikat, dan tahun depan ditarget 9 juta sertifikat per tahun.

Akibat tidak adanya kepemilikan sertifikat, kata dia, sengketa tanah kerap terjadi antara tetangga dengan tetangga, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah maupun dengan BUMN. Bahkan tidak jarang rakyat sering kalah karena tidak memegang sertifikat sebagai bukti hukum hak atas tanah yang dimiliki.

“Dengan kepemilikan sertifikat tanah, masyarakat memegang hak hukum atas tanah yang dimiliki. Kalau sudah punya sertifikat bapak ibu pasti ayem dan senang,” katanya.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen menyampaikan, program percepatan sertifikat tanah oleh pemerintah untuk rakyat di berbagai daerah di Indonesia, mampu memberikan manfaat terhadap masyarakat. Selain menjadi bukti hukum atas tanah yang dimiliki, dengan kepemilikan sertifikat tanah, ekonomi masyarakat bisa lebih berkembang.

Ia mengatakan, adanya sertifikat pembagian sertifikat tanah secara gratis kepada masyarakat, termasuk kepada warga Grobogan dan Kabupaten Tegal, memunculkan berbagai bentuk usaha kecil dan menengah yang mendorong serta menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Dengan adanya sertifikat tanah, bapak dan ibu sekarang bisa untuk mengembangkan ekonomi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengeluarkan pinjaman yang mudah dengan bunga sangat ringan, hanya tujuh persen per tahun,” terang pria yang akrab disapa Gus Yasin ini.

Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang RI Sofyan A Djalil menambahkan, pada kunjungan kerja Presiden Ir Joko Widodo ke Kabupaten Tegal akan dibagikan sebanyak 3.000 sertifikat tanah kepada warga Kabupaten Tegal. Target penerbitan sertifikat pada tahun depan adalah 45 ribu bidang tanah.

“Untuk seluruh Kabupaten Tegal, program percepatan sertifikat akan diselesaikan paling lama tahun 2023. Sedangkan di se-Jawa Tengah yang akan diberikan dan sudah sebagian besar selesai sebanyak 1.212.000 sertifikat,” bebernya.

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin