Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Humas pemerintahan tak sekadar dituntut bisa mem-publish berita, tapi juga menjembatani kepentingan instansi pemerintah dan publik. Hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat itusekaligus dapat meraih kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP mengatakan humas atau di perusahaan swasta sering disebut public relation (PR) merupakan corongnya pemerintah. Sehingga humas harus mampu memberikan informasi, dan mendidik kepada masyarakat akan segala sesuatu yang dilakukan pemerintah dan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai. Dengan begitu dapat membangkitkan ketertarikan masyarakat terhadap program yang dikerjakan, serta membuat mereka mengerti dan menerima progres dari program tersebut.

“Jadi jangan sampai berpikir humas itu tukang ngrekam, tukang edit, kemudian mem-publish, tidak begitu. Humas di perusahaan ataupun lembaga itu menjembatani gap antara keperluan lembaga dan keperluan publik. Itu kalau gap-nya kecil, itu baru sukses,” katanya saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional “The Power of PR in Distruption Era”, di Gedung H lantai 7 Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, Sabtu (28/4).

Menurutnya seorang humas harus bisa membangun suasana yang kondusif dalam menciptakan win-win solutions antar-stakeholder organisasi, baik internal maupun eksternal demi membangun citra dari institusi atau pemerintah. Karenanya, humas pemerintah harus mampu memberikan sanggahan mengenai pemberitaan yang salah atau merugikan pemerintah dengan mengomunikasikan dan menginformasikan berdasarkan data dan fakta yang aktual.

“Kunci orang humas bisa bicara dengan lugas dan berpegang teguh pada data maupun fakta yang valid dan aktual, agar orang tidak bisa menyangkal. Jangan sekali-kali orang humas atau PR ngarang, itu akan celaka nanti,” ujarnya.

Di tengah era disrupsi dimana muncul fenomena masyarakat yang menggeser aktivitas-aktivitasnya dari di dunia nyata ke dunia maya, humas memiliki tantangan tersendiri. Era di mana masyarakat menuntut keterbukaan informasi harus disikapi dengan memanfaatkan media sosial yang perkembangannya cukup pesat untuk menyosialisasikan program ataupun keberhasilan pembangunan pemerintah. Tentunya dalam mengomunikasikan dan menginformasikan segala sesuatunya harus tetap berpegang pada rambu-rambu etika komunikasi dan organisasi.

Untuk itu, SDM kehumasan harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Infrastruktur, sarana dan peralatan harus difasilitasi dengan baik, termasuk juga dukungan permodalan agar mereka bisa menjalankan peran, dan kompetensinya sebagai humas pemerintah.

“Di era disrupsi ini SDM memang harus disiapkan, kalau tidak ya sudah tewaslah itu. Makanya saya ambil kebijakan untuk Diskominfo dan Kehumasan saya ambil dengan outsourching atau PPPK,” tuturnya.

Terkait masih jarangnua instansi pemerintah yang menempatkan humas sebagai unsur penting di struktur organisasi, menurut Mantan Kepala Dinas Kehutanan ini, harus disikapi dengan memberikan pelatihan kepada para kepala daerah. Mereka akan mengerti dan paham peran humas dalam membangun hubungan komunikasi dengan publik. Sehingga, terjalin saling pengertian dan menghindari kesalahpahaman.

“Mengingat PR ini penting, maka saya minta dari diklatnya Jateng untuk membuat modul dan silabus. Kalau perlu tidak hanya ditujukan staf pelaksana di kehumasan, tapi juga pada pimpinan kepala daerah juga harus tahu agar mereka mengerti pentingnya PR,” pungkasnya.

Penulis : Kh, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin