Jangan “Diangel-angel”

  • 30 Jan
  • bidang ikp
  • No Comments

Semarang – Upaya pengembangan industri jasa keuangan tidak hanya fokus pada sektor keuangan, tetapi harus diawali dengan pemberdayaan ekonomi. Baik mikro, kecil, menengah, maupun ekonomi skala besar, terlebih di Jawa Tengah, yang menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi adalah sektor UMKM. 

“Maka, kalau ingin industri jasa keuangan berkembang baik, UMKM juga harus kita berdayakan. Salah satu persoalan yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan modal,” ujar Sekda Provinsi Jateng Dr Ir Sri Puryono KS MP saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo SH MIP pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan, di Hotel Gumaya, Selasa (30/1).

Menurutnya, banyak UMKM yang feasible namun belum bankable, sehingga kesulitan mendapatkan pinjaman modal dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Para pelaku UMKM harus dibantu untuk mendapatkan akses permodalan agar usahanya terus berkembang dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja, serta mengurangi angkat pengangguran dan kemiskinan.

“Kalau memang layak untuk mendapatkan pinjaman modal, ayolah kita bantu, jangan diangel-angel lan ribet syarat-syarate,” pintanya.

Masyarakat harus dipahamkan dengan pengelolaan keuangan yang baik, hidup bisa sejahtera. Setiap orang yang ingin kualitas hidupnya baik, harus mampu mengelola keuangan dengan baik pula. Ini yang harus dipahamkan kepada masyarakat.

Dengan pengetahuan yang memadai, lanjut dia, masyarakat tidak salah pilih dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan, sehingga sesuai kebutuhan dan menguntungkan. Kalau masyarakat sudah paham, secara otomatis mereka akan membuka diri terhadap layanan jasa keuangan.

Sekda menambahkan, UMKM perlu sentuhan yang lebih lagi, terutama UMKM yang tersebar di daerah pedesaan. Menurutnya ekonomi akan berkembang lebih baik dan bagus jika UMKM tumbuh dan punya daya tahan bagus

“Jangan sampai ada industri-industri yang ilegal. Sebab sekarang marak dijumpai asuransi atau investasi yang mengembirakan tahu-tahu ditinggal lari. Janji-janji yang luar biasa manisnya, satu sampai tiga bulan oke, begitu empat bulan investornya lari,” bebernya.

Selain terkait permodalan, menurut Sekda pengembangan UMKM juga harus memperhatikan SDM. Karenanya Dinas Koperasi dan UMKM di daerah diharapkan semakin menggencarkan pelatihan dan pendampingan terhadap para pelaku UMKM.

“Tidak kalah penting adalah mengawal pemasaran produk supaya usaha tidak bangkrut karena bisa produksi tapi tidak mampu memasarkan,” imbuhnya.

Kepala OJK Regional 3 Jateng dan DIY Bambang Kiswoyo mengatakan hal yang perlu ditingkatkan bersama adalah mengenai pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan yang digunakan. Sehingga tingkat literasi maupun inklusi keuangan diharapkan semakin meningkat. Bahkan melebihi target nasional sebesar 7,5% di pada 2019.

Bambang memaparkan, capaian kinerja tersebut merupakan model yang baik untuk menapaki 2018 dengan optimisme yang tinggi. Pihaknya telah menyiapkan beberapa program yang selaras dengan kebijakan OJK secara nasional, antara lain mendorong penyaluran KUR melalui program kluster yang diiringi dengan pendampingan dan pemasaran produk yang akan dilakukan oleh perusahaan inti.

“Kami sangat mengapresiasi para pelaku industri jasa keuangan, khususnya bagi bank dan IKNB maupun pemerintah daerah yang memiliki UMKM binaan, yang selama ini telah berperan aktif dalam penyaluran KUR,” katanya.

Bambang menyebutkan, Jawa Tengah menjadi penyalur KUR tertinggi di Indonesia, dengan pencapaian sebesar Rp 16,89 triliun atau 17,46% terhadap total penyaluran KUR secara nasional yang mencapai Rp 96,7 triliun.

 

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Berita Terkait