Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Rembang – Serangkaian program terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Rembang bersama pemerintah provinsi guna mencapai target pengentasan kemiskinan. Terutama masyarakat miskin di pedesaan yang jumlahnya lebih tinggi dibanding tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan.

“Kami terus melaksanakan program pengentasan kemiskinan, termasuk bantuan stimulan pelatihan kerja bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga pihak swasta. Seperti, pabrik Semen Indonesia, pabrik-pabrik padat karya dan lainnya,” ujar Wakil Bupati Rembang, Bayu Andriyanto pada Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Pengendalian Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Pendapa Lama Rembang, Kamis (5/10) malam.

Hadir dalam rakor tersebut Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs Heru Sudjatmoko MSi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jateng Ir Sujarwanto Dwiatmoko MSi, sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jateng, Sekda Rembang Subakti, camat dari 14 kecamatan, serta kepala desa.

Sebanyak 287 desa yang tersebar di “Kota Garam” memiliki beragam potensi luar biasa, baik potensi seni budaya, pariwisata, pertanian, peternakan, dan UMKM. Keberadaan desa dengan bermacam kekayaan alam dan budaya tersebut diharapkan menjadi desa berdikari, ekonomi kreatif berkembang, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tumbuh.

“Kemiskinan tidak hanya terkait undang-undang bahwa fakir miskin harus dijamin oleh negara. Tetapi hal terpenting adalah edukasi pemerintah dan partisipasi publik. Inilah kuncinya, holopis kuntul baris, seiya sekata kita bersama,” jelasnya.

Dalam paparannya wakil bupati menjelaskan, kabupaten yang berada di ujung timur Provinsi Jateng itu terdiri dari 14 kecamatan, 287 desa, dan 7 kelurahan. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Rembang sudah semakin bergerak ke angka yang cukup berkembang. Bahkan, di desa kehidupannya semakin baik namun penurunan angka kemiskinan belum signifikan.

Ditambahkan, angka kemiskinan di Rembang, hingga Oktober 2017 masih sekitar 18 persen. Beragam program digencarkan guna menekan kemiskinan Rembang yang masih masuk tiga besar dari 35 kabupaten dan kota se-Jateng. Termasuk, menjalin dukungan dengan semua pihak.

“Kalau kita memulainya sama-sama dari nasional dan provinsi mungkin kita akan di bawah di bawah 14 persen, atau paling tidak mendekati provinsi, yakni 13 persen,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko mengapresiasi berbagai upaya Pemkab Rembang dalam menekan kemiskinan dan tidak berhenti di sini. Mulai dari pemkab hingga pemerintah desa sudah keroyokan menanggulangi kemiskinan.

Ia menjelaskan, sekarang setiap desa mempunyai anggaran yang tidak sedikit, bersumber dari anggaran dana desa, dana desa, maupun bantuan keuangan. Anggaran tersebut diharapkan menjadi berkah untuk turut menyejahterakan masyarakat, bukan justru menjadi musibah.

“Desa jangan dibiarkan sendiri dalam memajukan dan menyejahterakan rakyatnya. Maka camat dan pemerintahan di atasnya harus terus mendampingi dan mengawal desa agar berbagai potensi desa bisa berkembang dan ekonomi masyarakat meningkat,” pintanya.

Tingkat kemiskinan di Jateng sudah mengalami penurunan meskipun kurang progresif. Di desa, penurunan kemiskinan cukup besar yakni 52,57 ribu jiwa sedangkan kemiskinan di perkotaan menurun 9,54 ribu jiwa.

Kepala Bappeda Jateng Ir Sujarwanto Dwiatmoko MSi memaparkan empat strategi penanggulangan kemiskinan yakni mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Antara lain menyangkut pelatihan keterampilan kewirausahaan pemula dan bantuan awal modal.

“Selain itu strategi mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, termasuk pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan dan stabilitas usaha. Stategi lainnya adalah menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan,” terangnya.

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin