Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

“Di kabupaten/kota ada 30 segmentasi masyarakat yang harus jadi skala prioritas agar pemilihan nanti sesuai harapan, becik tur nyenengke. Termasuk pemilih pemula. Jangan sampai pertama kali nyoblos, tetapi informasi yang mereka terima tidak benar. Mereka dididik untuk memilih (pasangan calon) berdasarkan visi misi. Bukan uang, bukan hoaks,” terang Anggota KPU Jateng Divisi Hukum M Hakim Junaedi SAg MAg pada dialog interaktif bertajuk “Menjaga Marwah Pilkada Serentak di Jateng”, di Studio TVRI, Selasa (10/4).

“Akun medsos yang didaftarkan ke KPU oleh paslon atau timses ini akan menjadi bagian dari kami pengawas pemilu, bekerja sama dengan kepolisian  maupun kejaksaan. Kalau ada pelanggaran tentang ini, misalnya mereka menyampaikan berita kebencian, maka kita akan menindaklanjutinya bersama Polri dan kejaksaan,” jelasnya.

Sri Sumanta menambahkan, akun media sosial yang tidak didaftarkan ke KPU atau ilegal bisa saja menjamur. Apabila terdapat pelanggaran pada aktivitas akun medsos ilegal tersebut, maka itu akan menjadi kewenangan penuh tim cyber crime Mabes Polri.

“Ini nanti yang akan bertindak Mabes Polri, Kemenkominfo dan provider. Manakala ada berita bohong terkait akun medsos yang tidak didaftarkan, berdasarkan rekomendasi dari kami atau Polri akan dibawa ke operator. Operator harus menutup. Kalau tidak bisa menutup, maka itu adalah kewenangan Kemenkominfo. Kami sudah punya MoU ke masing-masing lembaga tersebut. Itu murni pidana dan masuk kewenangan Polri,” bebernya.

Selaras dengan tagline yang diusung, Bawaslu mengimbau masyarakat Jateng tidak hanya menggunakan hak pilihnya, namun juga turut serta mengawasi penyelenggaraan pilkada hingga akhir.

“Tagline kami ‘Bersama masyarakat mengawasi Pemilu’. Kami mengharap seluruh lapisan masyarakat, ayo padha-padha ngawasi,” imbaunya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Diponegoro Yuwanto PhD menjelaskan, ada dua isu yang wajib diwaspadai selama masa kampanye hingga penyelenggaran pilkada berakhir. Yaitu isu politik uang dan politik identitas berbasis SARA.

“Yang saya khawatirkan itu bukan netralitas ASN, TNI atau Polri. Bukan juga profesionalitas KPU atau Bawaslu. Tetapi dua isu besar yaitu isu politik uang dan politisasi SARA,” sorotnya.

Yuwanto mengatakan, di beberapa daerah, politik uang masih saja terjadi. Hal tersebut biasanya dilekatkan dengan asumsi masih banyak masyarakat miskin, sehingga mereka mudah tergiur politik uang.

“Ada juga yang mengatakan rakyat justru menjadi sangat pragmatis ketika pilkada. Karena menurut mereka, setelah pilkada tidak ada apa-apanya. Itu delegitimasi atas pilkada,” ujarnya.

Selain politik uang, isu politik identitas berbasis SARA wajib mendapatkan perhatian serius. Pasalnya, bahaya dari politik identitas berbasis SARA benar-benar mengancam keutuhan NKRI.

“Isu kedua dan yang paling berbahaya adalah politik identitas berdasarkan SARA. Itu daya rusaknya masif dan tahan lama. Kerusakan yang ditimbulkan seperti perpecahan, kohesi masyarakat yang menurun dan bisa merusak sendi-sendi masyarakat dalam jangka lama. Pada saat itu, tingkat sensitivitas kita makin meningkat,” bebernya.

Untuk itu, Yuwanto mengajak agar masyarakat Jateng dapat menjadi pemilih cerdas. Yakni pemilih yang menggunakan hak suaranya berdasarkan visi, misi, dan program paslon.

“Sebagai pemilih yang cerdas, bagaimana kita bisa mengenali visi, misi, program calon kepala daerah dan track record mereka. Perlu bagi kita mengawal Pemilu ini. Karena ini menunjukkan bahwa rakyat sebagai pemilih eksis dalam pesta demokrasi,” tegasnya.

Senada dengan Yuwanto, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP menerangkan, upaya untuk menyukseskan penyelenggaraan pilkada serentak yang becik tur nyenengke adalah tanggung jawab setiap pemilih Jateng tanpa terkecuali. Penyelenggaraan pilkada serentak yang adem ayem menunjukkan kedewasaan politik masyarakat.

“Pemilu aman sudah kita persiapkan bersama TNI/Polri, kejaksaan. Sehingga masyarakat tidak perlu galau. Kondisi  (pilkada) yang nyaman itu kita yang harus menciptakan. Karena itu, seluruh elemen masyarakat harus mengawasi tahapan pemilu. Kalau sudah ada penetapan (kandidat terpilih), kita rangkulan bareng,” ujarnya.

Ketua Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) itu menegaskan, masyarakat Jateng tidak boleh apatis terhadap penyelenggaraan pilkada serentak. Kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan pemerintah itu penting untuk selalu dibangun.

“Saya melihat tren yang makin membaik. Masyarakat semakin cerdas dalam memilih pemimpin. Kalau tidak cerdas dalam memilih, lima tahun ke depan kita akan gela (kecewa). Maka tanggal 27 Juni silakan datang ke bilik suara dan gunakan hak pilih kita. Pilihlah pemimpin sesuai visi, misi, dan program yang mereka usung,” pungkasnya.

Penulis : Ar, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng