Jangan Ada Hasutan

  • 08 Dec
  • bidang ikp
  • No Comments

Semarang – Menjelang Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota dan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah di tahun 2018 mendatang, Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) se-Jawa Tengah diminta untuk ikut terlibat serta aktif dalam menjaga dan mengamankan kondusivitas wilayah Jawa Tengah.

Hal tersebut disampaikan Sekda Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP saat membuka Rapat Koordinasi Badan/Kantor Kesbangpol se-Jawa Tengah di Kantor Badan Kesbangpol Jateng, Jumat (8/12). Menurutnya, kondisi keamanan di Jawa Tengah masih terbilang cukup stabil dan aman.

“Meski demikian kita harus siap mengantisipasi adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 nanti. Sebab seluruh daerah di Jawa Tengah masih berpotensi rawan gangguan kamtibmas apapun bentuknya,” bebernya.

Ditambahkan, Kesbangpol harus terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan banyak pihak untuk menjaga kondusivitas tersebut. Mereka dituntut menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, FKUB, maupun aparat keamanan TNI/Polri.

“Sering-sering ada pertemuan, jangan ada lagi yang namanya berita-berita hoax, hasut-menghasut, jelek-menjelekan. Itu semua harus dipantau,” ujarnya.

Sementara menanggapi PNS yang terlibat politik praktis, Sekda Sri Puryono menegaskan sudah meminta jajarannya untuk terus menjaga netralitas PNS. Sanksi pemecatan dan pencopotan jabatan akan diberikan bagi PNS yang terbukti terlibat dalam politik praktis.

“PNS yang ikut terlibat kita sidik, kita periksa sesuai dengan kadar kesalahannya. Ada yang diberikan peringatan tingkat ringan, sedang, bahkan sanksi berat mulai dari dipecat, diberhentikan tidak hormat, dan dicopot jabatan supaya ada efek jera, ada daya tangkal,” tuturnya.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah Achmad Rofa’i mengatakan rakor tersebut membahas beberapa agenda. Yakni, kesiapan Kesbangpol menghadapi tahun politik 2018, kesiapan menjelang natal dan tahun baru, menghadapi peredaran narkoba khususnya pil PCC.

“Kita akan mencoba membangun komunikasi dengan Polda, polres, dan BNN agar pemerintah daerah dapat membantu, memfasilitasi, menghimbau memberikan penyadaran kepada masyarakat agar sadar dan tahu dan tidak akan menggunakan narkoba maupun pil PCC,” katanya.

Rofa’i menegaskan untuk mempersempit ruang gerak peredaran narkoba dan pil PCC pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberi masukan kepada bupati/ wali kota supaya mengaktifkan peran RT/RW, kepala desa, camat agar lebih peduli lagi terhadap keamanan lingkungan.

Agenda terakhir pada Rakor Badan/ Kantor Kesbangpol se-Jateng, imbuh Rofa’i, adalah untuk menyinkronkan program-program Kesbangpol provinsi dengan yang ada di daerah. Sehingga ada penguatan terhadap program tersebut.

 

Reporter : Kh, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Berita Terkait