Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa ditantang untuk mempertahankan inflasi akibat komponen harga barang yang bergejolak (volatile food) berada di kisaran empat persen. Langkah tersebut dilakukan untuk meredam risiko kenaikan harga bahan bakar rumah tangga (inflasi administered price) yang diprediksi terjadi pada semester kedua tahun ini.

“Alhamdulillah kita bisa menjaga dari aspek volatile food atau harga pangannya sekitar 2,04 persen year on year. Kita diminta menjaga volatile food empat persen untuk meredam shock dari (inflasi) administered price sebagai dampak kenaikan bahan bakar rumah tangga pada semester dua,” kata Kepala Departemen Regional II Jawa Bank Indonesia Dwi Pranoto saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Kawasan Jawa bertajuk “Pengendalian Inflasi Kawasan Jawa Tahun 2017” di Crown Hotel, Senin (17/7).

Dwi menambahkan, rencana kenaikan harga BBM dan bahan bakar rumah tangga menjadi risiko penyumbang inflasi terbesar pada tahun ini. Sumbangan inflasi tersebut berkisar 1,85 persen sampai dengan 2,22 persen.

“Kalau kita lihat inflasi year to date (YtD) kita 2,65 persen. Dengan tambahan ini kita bisa tembus target kita di atas empat persen plus minus satu persen. Untuk itu, upaya pengendalian inflasi volatile food agar tetap di kisaran empat persen yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kerja sama antar daerah. Baik antar pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah kabupaten/ kota. Kita juga bisa membuat TPID tematik, misalnya untuk mengendalikan stok beras, bawang putih, cabai merah, dan lainnya,” lanjutnya.

Dwi berpesan, upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID jangan sampai membuat para petani justru menjadi tidak sejahtera. Petani harus tetap memeroleh harga yang baik untuk komoditas pertanian yang mereka panen.

“TPID se-Jawa memang dituntut berinovasi untuk menjaga inflasi. Selain stabilitas harga, kesejahteraan petani juga wajib diperhatikan dan tidak lupa memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Jangan sampai inflasi terjaga tetapi petani justru tambah miskin,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP. Dia mencontohkan, inovasi Kartu Tani yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan BRI untuk membantu petani lebih sejahtera. Dengan Kartu Tani, luasan lahan petani, komoditas pertanian, hingga prediksi waktu panen dapat dipantau melalui data yang di-input pada kartu tersebut. Data itu bermanfaat untuk mendukung kerja sama perdagangan komoditas pertanian antar daerah.

Tak hanya Kartu Tani, imbuh Ganjar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan BRI dan provider  8 villages menciptakan  e-commerce komoditas pertanian bernama regopantes.com. E-commerce tersebut menghapus keberadaan middle man yang merugikan petani. Sehingga petani dapat menikmati harga jual komoditasnya lebih tinggi. Karenanya, melalui rakor itu, diharapkan TPID masing-masing daerah dan BUMD dapat bekerja sama dalam bidang perdagangan komoditas pertanian. Kerja sama itu dapat berjalan sukses apabila didasarkan data komoditas pertanian yang tepat.

“Rakor ini kan dihadiri TPID seluruh Jawa, BUMD-nya datang, khususnya yang datang komoditas pertanian. Maka sebenarnya hari ini kita bisa mengidentifikasikan kebutuhan masing-masing daerah dan berapa produksinya. Coba kalau hari ini kita langsung bisa bekerja sama. Maka jaminan harga petani bisa naik. Tadi peringatan BI jangan sampai kesejahteraan petani jatuh gara-gara kita coba mengendalikan inflasi. Mereka harus mendapatkan harga yang baik. Harga yang baik itu kalau mulai hari ini kita pakai data yang benar, maka kita bisa setor produksi dari potensi yang ada,” bebernya.

Penulis : Ar, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin