Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Nilai investasi yang masuk ke Jawa Tengah pada 2017 melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dari target Rp 4,7 triliun, Jawa Tengah berhasil mencapai Rp 51,5 triliun.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah Prasetyo Aribowo saat menjadi narasumber bersama dengan Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo SH MIP dan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi pada program ‘Wedangan’ di Studio TVRI Jateng, Selasa (6/2). Prasetyo mengatakan rekor tersebut dapat tercapai berkat reformasi sistem pelayanan perizinan untuk mempermudah investasi masuk ke Jateng.

“Amanat dari Pak Gubernur yang paling utama adalah mereformasi sistem karena orang berinvestasi persepsinya mau masuk ke Jawa Tengah belum apa-apa sudah sulit,” katanya.

Langkah yang dilakukan dalam mempermudah perizinan tersebut di antaranya menerapkan sistem online perizinan dengan membuat program Sistem Informasi Aplikasi Perizinan (SIAP) Jateng, yang dapat memproses perizinan dalam waktu 25 menit. Selain itu menyeleksi konsultan perizinan berbadan hukum yang dulu disebut calo agar bisa membantu para investor untuk mengurus dan memproses perizinan, dan yang terakhir membuat gerai investasi di beberapa kabupaten/ kota agar para investor tidak lagi jauh-jauh datang langsung ke DPMPTSP Jateng untuk memproses perizinannya.

“Gerai investasi ini ada di Batang, Pati, Banyumas, Rembang dan Tegal. Kita harapkan itu akan memberikan kemudahan selain online,” ujarnya.

Prasetyo juga menyampaikan dengan adanya kemudahan perizinan investasi tersebut jumlah proyek di Jawa Tengah meningkat cukup signifikan, dari 2.035 proyek pada 2016 meningkat 2.356 proyek pada 2017. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jatim, meski nilai investasi Jateng masih berada di urutan kelima secara nasional.

“Jumlah proyek melebihi Jawa Timur, tapi kalau nilai investasinya Jateng masih nomor lima secara nasional. Meski demikian saya lihat gap-nya mulai mendekat,” tuturnya.

Tingginya jumlah proyek di Jawa Tengah tersebut, kata Prasetyo, karena banyak investor melihat upah buruh di Jawa Tengah masih sangat kompetitif dibandingkan daerah lain.

Gubernur Ganjar mengatakan investasi sangat diperlukan dalam membantu pembangunan dan menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Apalagi jumlah APBD yang dimiliki Pemprov Jateng sangat terbatas dan tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Karenanya pihak swasta perlu dirangkul dengan pola investasi.

“Lalu bagaimana agar masyarakat semua bisa mendapatkan informasi dengan baik, kesejahteraan dengan baik, bisa bekerja, dan mencari penghasilan. Ya mengajak swasta lewat pola investasi. Maka saya minta Pak Pras untuk mereform layanan harus cepat dan satu pintu,” terangnya.

Ganjar menyampaikan akan terus mendorong lebih banyak investasi yang masuk ke Jawa Tengah, khususnya investasi yang mendukung industri padat karya. Dengan begitu akan banyak masyarakat yang mendapat peluang menjadi tenaga kerja, sehingga bisa menurunkan angka pengangguran.

“Yang kita butuhkan hari ini adalah industri yang padat karya. Yaitu investasi yang menyerap atau memberikan peluang yang lebih banyak kepada tenaga kerja. Dan memang Jateng ini agak juara soal industri garmen dan itu padat karya,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengingatkan agar prestasi yang didapatkan ini jangan membuat terlena. Justru prestasi tersebut harus dijadikan semangat untuk meningkatkan kinerja dan terus meningkatkan pelayanan dengan mudah dan cepat.

“Kita apresiasi Jawa Tengah bisa meningkat Rp 10 triliun, tapi kita jangan terlena. Kita juga harus tahu bahwa banyak kompetitor lain dan itu bisa dijadikan perbandingan,” pungkasnya.

Penulis : Kh, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin