Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Surakarta – Keberadaan intelijen di tubuh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) penting. Mereka bisa menyerap dan memberikan informasi secara baik mengenai kondisi yang terjadi di masyarakat dan dialog secara langsung dengan warga.

“Intelijen di Satpol PP fungsinya juga membikin masyarakat ayem. Misalnya aksi investor bodong yang marak dan meresahkan maupun persoalan lain di masyarakat, Satpol PP bisa menjadi intelijen. Saya juga bisa mendapatkan informasi dari Satpol PP yang kini sudah ‘naik kelas’,” ujar Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP saat memberi pengarahan pada Rakor Sinergitas Penegakan Perda dan Trabtibum serta Perlindungan Masyarakat di Jateng tahun 2018, di Hotel Alana Karanganyar, Senin (23/1).

Dalam rakor bertema “Sinergitas Optimalisasi Pelayanan Publik Bidang Gakda dan Tribum Tranmas serta Perlindungan Masyarakat di Jateng” tersebut, gubernur menyampaikan tantangan tugas Satpol PP akan semakin berat. Berbagai persoalan di masyarakat, termasuk konflik horisontal maupun vertikal, aksi terorisme, serta berbagai kejahatan lainnya yang mengancam keamanan masyarakat harus dapat ditangani secara koordinatif, komprehensif, dan profesional.

Termasuk aksi demo warga yang diharapkan Satpol PP bisa mengambil peran dengan mencari informasi yang terjadi di lapangan, kemudian membuka forum untuk berdialog dengan masyarakat. Selain itu juga dalam menghadapi persoalan di masyarakat yang sifatnya horisontal, berbagai informasi disampaikan kepada Sekda atau bupati/ wali kota, dan selanjutnya bersama-sama bersinergi mencari solusi dalam upaya menyelesaikan persoalan.

“Aksi demo warga menolak energi panas bumi di Cilongok Banyumas, kemudian di Boyolali dan Klaten banyak warga melaporkan aktivitas galiam C. Dalam persolan ini Satpol PP bisa mengambil peranan bagaimana mengomunikasikan ini kepada masyarakat,” terangnya.

Ganjar menegaskan, intelejen di Satpol PP penting, terlebih dalam demokrasi yang paling liberal siapapun bisa melakukan apapun. Selain itu alat-alat teknologi canggih yang dipakai dan kondisi yang terjadi di masyarakat, akan menjadi alat yang luar biasa.

“Bahkan satu fitnah dengan alat yang canggih, bisa diviralkan dengan sangat mudah melalui media sosial dan alat komunikasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Jateng Sinoeng Noegroho Rachmadi mengatakan, pada rakor yang berlangsung dua hari tersebut (Senin-Selasa), juga akan dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Satpol PP kabupaten/ kota dengan provinsi. Perjanjian tersebut penting untuk mengawal proses Pilkada serentak 2018, yakni pemilihan gubernur dan kepala daerah di tujuh kabupaten/ kota di Jateng.

“Kami siap ikut mengamankan dan menertibkan Pilkada dari sebelum masa kampanye hingga masa tenang, seluruh spanduk dan hal-hal yang bersifat provokatif kita sikat,” tandasnya.

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin