Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada Jawa Tengah terkait penanganan Covid-19. Pasalnya, sampai saat ini, ancaman Covid-19 belum berakhir, termasuk yang harus diwaspadai yakni adanya gelombang kedua (second wave) virus ini.

 

“Kita tahu ancaman Covid belum berakhir. Ancamannya masih tinggi, kondisinya juga masih berubah-ubah. Masih sangat dinamis. Oleh sebab itu kita harus jaga jangan sampai muncul gelombang kedua. Jangan sampai muncul second wave,” kata Jokowi saat memberikan arahan di Gedung Gradhika Bakti Praja kompleks kantor Gubernur Jateng, di Kota Semarang, Selasa (30/6/2020).

 

Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan urusan Covid-19 bukan hanya urusan krisis kesehatan, tetapi juga masalah krisis ekonomi. Sebab jika dilihat sekarang, baik penawaran (supply) dan permintaan (demand), hingga produksi, semuanya terganggu. Dicontohkannya pada kuartal I, perekonomian bisa tumbuh, namun tumbuh di atas keadaan normal di atas 5, yakni tumbuh 2,97 persen. Tetapi di kuartal II, pihaknya sangat khawatir dengan pertumbuhan ekonomi karena sudah berada di posisi minus.

 

“Inilah yang harus hati-hati mengelola, memanajemeni krisis ini agar urusan kesehatan dan ekonomi ini bisa berjalan beriringan. Saya harapkan gas dan remnya betul-betul diatur. Jangan sampai melonggarkan tanpa sebuah kendali rem. Sehingga mungkin ekonominya bagus tapi Covidnya juga naik. Bukan itu yang kita inginkan,” ungkap Jokowi.

 

Oleh karena itu, dia menekankan agar Covid terkendali, dan ekonominya juga tidak tengganggu. Sehingga kesejahteraan masyarakat tetap diperhatikan. Jokowi mengaku ihwal itu bukan barang yang mudah. Di sejumlah negara pun terjadi kontraksi ekonomi. Dari catatan terakhir yang diterima Jokowi, pada 2020 untuk dunia diperkirakan akan terkontraksi minus 6 sampai minus 7,6. Artinya global dunia sudah masuk resesi.  Di Singapura diprediksi minus 6,8, Malaysia minus 8, Amerika minus 9,7, Inggris minus 15,4, Jerman minus 11,2, Perancis minus 17,2, serta Jepang minus 8,3.

 

“Oleh sebab itu kalau bisa mengatur, mengelola, berupa gas dan rem antara Covid, antara kesehatan dan ekonomi. Inilah yang diharapkan, dan ini menjadi tanggung jawab semuanya.  Bukan hanya gubernur, bupati, wali kota tapi jajaran Forkopimda, TNI, Polri, seluruh gugus tugas agar betul-betul menjaga agar itu bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

 

Jokowi menegaskan agar jangan sampai membuka tatanan baru (new normal) tanpa melalui tahapan yang benar. Maka setiap pemerintah membuat kebijakan, harus memerhatikan dan memakai data sains, termasuk saran dari para scientist dan para pakar. Sehingga dalam memutuskan itu benar-benar tepat sasaran. Jokowi menilai data yang disampaikan Gubernur Ganjar sudah jelas. Dengan demikian data itulah yang dipakai.

 

“Jangan sampai kita berani membuka, masuk ke new normal tetapi keadaan datanya masih belum memungkinkan, jangan dipaksa sehingga tahapan-tahapan harus betul-betul disiapkan. Ada yang namanya prakondisi, betul-betul ada prakondisi, kalau sudah ada prakondisi masuk ke yang kedua, timing-nya, kapan kita buka. Timing-nya harus tepat. Jangan sampai Rt-nya masih tinggi di atas 1, R0-nya masih tinggi kita sudah berani buka, hati-hati, jangan membuat kebijakan tanpa sebuah data sains yang jelas,” ucapnya.

 

Kalau sudah prakondisi, dan waktu, barulah memerhatikan prioritas sektor mana dulu yang dibuka, atau tidak langsung membuka semuanya. Mungkin sektor industri, sektor pariwisata dan lainnya. Silakan dibuka tetapi juga dibatasi dulu kapasitas dari biasanya. Mungkin sebelumnya 1.000, kini dibuka 500 dulu. Menurutnya tidak usah tergesa-gesa karena yang dihadapi ini ada dua yaitu kesehatan dan ekonomi, yang semuanya harus jalan dengan baik.

 

 

Anggaran Berlapis

 

Selain menentukan prioritas, kata Jokowi, jangan lupa untuk mengevaluasi, dan memonitor setiap hari, atau setiap minggu. Jika nanti dalam perjalannya, kondisi kembali naik maka harus kembali memutuskan untuk menutup lagi. Tentu keputusan kebijakan itu tetap melihat data sains dan masukan dari para pakar.

 

Presiden juga meminta kepada gubernur, bupati, dan wali kota, agar mengeluarkan anggaran yang berkaitan dengan kesehatan. Karena ini menyangkut peredaran uang di masyarakat. Dia juga menyinggung agar menyegerakan belanja bansos. Sebab ini penting agar jaring pengaman sosial (social safety nett) bagi warga terpenuhi, terutama mereka yang terkena dampak Covid-19.

 

Jokowi menyinggung pula soal stimulus ekonomi, terutama untuk UMKM. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota hendaknya melihat lapangannya, termasuk menyiapkan anggarannya. Pemerintah harus menyiapkan anggaran berlapis-lapis. Sehingga tidak ada yang tercecer. Presiden mengaku sudah memerintahkan di seluruh kementerian dan lembaga agar mengeluarkan belanja-belanja yang ada. Hal itu terus dia pantau setiap hari.

 

“Saya sekarang tahu setiap hari kementerian ini sudah keluar berapa persen, lembaga ini sudah keluar berapa persen, kalau masih rendah saya telepon langsung, saya tegur langsung menterinya atau kepala lembaganya karena memang jangan kita biarkan uang yang beredar ini semakin kering atau semakin sedikit, harus terus belanja-belanja itu kita dorong agar peredaran uang yang ada di masyarakat semakin banyak,” tambah Presiden.

 

Presiden menilai strategi intervensi berbasis lokal itu merupakan hal paling efektif untuk menangani Covid-19.  Dia menerangkan, strategi intervensi berbasis lokal,  mulai dari mengarantina, mengisolasi RT, mengisolasi RW, mengisolasi kampung atau desa,  itu lebih efektif daripada mengarantina kota atau kabupaten.  “Jadi strategi ini agar kita pakai bersama-sama sehingga kita harapkan terjadi penurunan di Rt maupun di R0,” imbuhnya.

 

Jokowi berterima kasih dengan kerja keras seluruh jajaran di Jawa Tengah. Diharapkan, pada Juli  kasus Covid di Jawa Tengah turun atau bisa hilang.  Termasuk harapannya ekonomi juga bisa membaik.

 

“Kita harapkan dalam bulan depan Juli, betul-betul kita semuanya bekerja keras sehingga Jawa Tengah turun dan yang namanya Covid betul-betul bisa hilang, dan insyaallah ekonomi kita bisa merangkak pada sebuah pertumbuhan yang normal kembali,” pungkas Presiden. (Ak/Ul, Diskominfo Jateng)