Gubernur Ingin Anggota DPRD Bisa Selesaikan Masalah di Daerah

  • 25 Nov
  • bidang ikp
  • No Comments

BANDUNGAN РGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap anggota DPRD bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah masing-masing. Apalagi mereka dipilih oleh rakyat.

“Setiap daerah memiliki permasalahan masing-masing yang berbeda. Saya berharap teman-teman di legislatif ini bisa menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol yang baik. ‘Pukul’ kepala daerah dalam konteks memperbaiki situasi agar menjadi lebih baik,” katanya saat memberikan pengarahan dalam Orientasi Anggota DPRD Tahun 2019, di Hotel Griya Persada, Bandungan, Kabupaten Semarang, Senin (25/11/2019).

Dalam kegiatan yang diikuti oleh anggota DPRD dari Kabupaten Kudus, Pati, Magelang, Pemalang, Sukoharjo, Klaten, Brebes itu, Ganjar mengambil beberapa contoh permasalahan yang ada di daerah. Misalnya, permasalahan di Kabupaten Sukoharjo yang berkaitan dengan lingkungan atau limbah pabrik yang mencemari sungai. Lalu ada permasalahan kemiskinan di Kabupaten Brebes.

“Jadi Anda-anda semua harus bersyukur karena di daerahnya banyak masalah. Artinya, ada banyak yang harus dikerjakan,” ungkap mantan anggota DPR RI ini.

Ditambahkan, dalam pengembangan dan pembangunan daerah juga harus memperhatikan banyak aspek. Mulai dari mempermudah birokrasi hingga memperhatikan dampak lingkungan dan sosial masyarakat.

“Setiap pengembangan dan pembangunan harus diperhatikan juga dampak lingkungannya. Jangan seperti di Solo yang sungai Bengawan Solo tercemar limbah pabrik dari pipa-pipa siluman. Lalu terkait investasi juga harus dipermudah,” jelasnya.

Selain memberikan contoh permasalahan, Ganjar juga memberikan contoh daerah yang memiliki inovasi baik dalam hal birokrasi. Seperti yang dilakukan anak muda di Kabupaten Pemalang dengan sistem informasi yang mereka buat.

“Di Pemalang itu ada yang bagus. Itu perlu dikembangkan, kalau bisa diambil dan diterapkan di daerah lain,” katanya.

Sementara itu terkait integritas juga terus digaungkan Ganjar. Ia berharap di daerah tidak ada lagi pungli atau pungutan yang tidak sesuai atau terkesan memeras warga. Permasalahan itu ada di hampir semua daerah, sehingga butuh loncatan untuk memperbaiki hal itu.

“Ini PR kita bersama. Yang kita cari adalah integritas. Bagaimana menciptakan birokrasi yang bersih dan tidak memeras rakyat, serta bagaimana masyarakat bisa membayar pajak,” tandas Ganjar. (Humas Jateng)

Berita Terkait