Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP menggagas adanya sarana transportasi gratis khusus untuk pelajar yang disediakan sekolah maupun pemerintah. Sehingga para siswa terutama yang dari keluarga miskin tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk ke sekolah.

“Di Kebumen sedang uji coba semacam bus sekolah tetapi memakai angkutan atau angkot sekolah. Siswa yang naik dibantu oleh pemkab masing-masing sehingga para siswa ini tidak perlu membayar tarif angkutan,” ujar gubernur seusai melantik Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMA/SMK se-Jateng, di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Selasa (2/5).

Menyangkut pembayarannya, kata Ganjar, pihak perusahaan angkutan yang akan mengklaim tarif transportasi para siswa ke Pemerintah Kabupaten Kebumen. Terobosan seperti itu menurut gubernur sangat tepat diterapkan di berbagai daerah di Jateng, karena selain meringankan beban para siswa dari keluarga miskin, juga menjadi solusi bagi siswa yang mengikuti pelajaran di sekolah sampai sore.

“Saya membayangkan dari model angkutan sekolah seperti ini, caranya beragam. Bisa pihak sekolah membeli armada atau penerapan model transportasi sekolah seperti di Kebumen. Ini merupakan cara-cara agar masyarakat mendapat akses dalam belajar,” imbuh mantan anggota DPR RI ini.

Selain menyangkut fasilitas sekolah, untuk pemerataan pendidikan di Jateng dibutuhkan partisipasi masyarakat, orangtua, serta pemerintah. Peran aktif semua pihak tersebut sekaligus untuk mendorong peningkatan rata-rata lama belajar (RLB) penduduk Jateng yang hanya sekitar 7,3 tahun atau setingkat kelas satu sampai dua Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Kalau hanya pemerintah, saya khawatir tidak akan jeli dalam melihat apa yang ada di masyarakat. Jadi tiga pilar, yakni masyarakat, orangtua, dan pemerintah mesti mendorong kualitas pendidikan bersama. Ini jauh lebih penting agar rata-rata lama sekolah kita bisa lebih tinggi. Masak tujuh tahun, itu kan masih SMP, harusnya paling tidak sampai SMA,” harapnya.

Gubernur juga meminta semua pihak terlibat mencari tahu penyebab masih rendahnya lama masa belajar. Apakah penyebabnya orang tua terkendala biaya atau karena persoalan lainnya. Jika karena faktor biaya, pemerintah akan mendorong agar anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin bisa mengenyam pendidikan secara gratis melalui program Kartu Indonesia Pintar.

Sementara itu kepada 286 Kasubag Tata Usaha SMA/SMK yang dilantik, alumnus UGM itu meminta agar pelayanan di bidang pendidikan semakin ditingkatkan. Pascabergabung dengan pemerintah provinsi, pelayanan SMA/SMK harus berstempel murah mudah dan cepat.

“Kalau ada yang sulit, tolong dibuatkan sistem yang mudah agar jangan sampai orang menjadi kesulitan. Apalagi sekarang sudah menggunakan teknologi digital. Misalnya membuka layanan pendaftaran siswa baru secara online, sehingga selain permudah layanan juga untuk menghindari adanya ‘titipan’, minimal orang akan bisa membaca semua yang ada di sini,” terangnya.

Gubernur menambahkan, bagian tata usaha di SMA/SMK berpotensi mendapat banyak komplain. Maka pemprov berupaya menata ulang semuanya, yang sudah baik akan didorong sedangkan yang belum baik terus ditingkatkan kapasitasnya agar layanan pendidikan jauh lebih.

“Kepada para guru-guru, tolong pola komunikasinya berubah. Seluruh keputusan komite sekolah harus sampai kepada orangtua murid dan harus clear. Bagi yang tidak setuju harus menyampaikan. Ada urusan kecil-kecil yang lapor ke saya, misalnya soal study tour harus bayar mahal, padahal itu sudah kesepakatan bersama dan bisa dicicil, pembelian seragam, atau buku tertentu,” beber Ganjar.

Selain gubernur, hadir pula dalam pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Kasubag TU SM/SMK tersebut juga dihadiri wakil Gubernur Jawa Tengah Drs Heru Sudjatmoko MSi, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Dr Ir Sri Puryono KS MP, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng Arief Irwanto, serta instansi terkait lain.

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin