Gayeng Bangun Jateng, Jaga Keguyuban dan Hindari Isu SARA

  • 02 Jan
  • bidang ikp
  • No Comments

Semarang – Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP mengajak semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat bersama-sama menyelesaikan beragam persoalan, gotong royong menjaga ketentraman. Selain itu juga jangan membiarkan isu SARA memecah belah warga Jateng.

“PR kita masih banyak, semua diharapkan berpartisipasi. Kritik untuk membangun tidak apa-apa. Mari kita bareng-bareng menuju kebaikan, hindari isu-isu SARA, karena ketentraman, keguyuban, dan kegotong-royongan menjadi nilai-nilai yang harus kita pegang,” ujarnya saat dialog interaktif “Mas Ganjar Menyapa” di rumah dinas Puri Gedeh, Selasa (2/1).

Dalam dialog bertema “Membangun Jateng dengan Gayeng” tersebut, gubernur mengatakan, pergantian tahun 2017 ke 2018 merupakan wahana untuk mawas diri dan bekerja lebih baik. Deretan prestasi telah dicapai Pemprov Jateng pada 2017, di antaranya penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiga kali berturut-turut, yakni pengelolaan gratifikasi terbaik dan penyampaian┬áLaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Namun demikian masih banyak PR yang harus dituntaskan. Antara lain di bidang pendidikan, termasuk pendidikan keagamaan, serta persoalan kemiskinan yang mencapai 13, 03 persen menjadi prioritas pada 2018. Sedangkan di sisi infrastruktur, pembangunan jalan provinsi sudah menuai hasil dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di berbagai daerah.

Pembangunan pada 2018, lanjut dia, tidak hanya bidang infrastruktur. Pembangunan sumber daya manusia, sistem, dan budaya kerja juga dilakukan. Di antaranya kepatuhan terhadap sistem promosi jabatan melalui lelang terbuka dan inovasi assessment center yang diinisiasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah.

“Reformasi birokrasi diwujudkan melalui lelang jabatan terbuka, sehingga┬átidak ada lagi setor menyetor ataupun jual beli jabatan. Metode ini berjalan dan berpengaruh sangat baik, bahkan dijadikan rujukan kabupaten dan provinsi lain,” kata Ganjar.

Selain dilakukan perubahan besar melalui reformasi birokrasi, sumber daya manusia juga harus mampu melayani masyarakat dengan cepat, mudah, dan murah. Mereka dituntut dapat merespon beragam masukan, keluhan dan kritik warga baik secara langsung maupun melalui media sosial.

“Kalau tidak punya greget semangat dari hatinya, maka tidak bisa melayani rakyat dengan baik. Merespon masyarakat melalui media sosial juga sudah menjadi sebuah sistem yang lebih cepat dan efisien di lingkungan birokrasi Jawa Tengah,” terang mantan anggota DPR RI ini.

Dia menambahkan, gayeng bisa diartikan jika gubernur bersama jajaran pemerintah berkumpul dengan masyarakat, duduk bareng, berdialog. Masyarakat pun dapat memberikan masukan, kritik, maupun menyampaikan harapan mereka langsung kepada gubernur, lalu memecahkan masalah bersama-sama, ngopi bareng sembari bercanda.

 

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Berita Terkait