Ganjar Usulkan BUMDes Juga Miliki Saham Tol Bawen-Yogyakarta

  • 30 Oct
  • bidang ikp
  • No Comments

Semarang – Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP mengusulkan kepemilikan saham tol Bawen-Yogyakarta diberikan untuk masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal tersebut penting agar keberadaan jalan tol yang menjadi proyek strategis nasional itu dapat memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat.

“Saya sudah usulkan itu, mereka saat ini sedang berfikir termasuk investor. Saya usulkan boleh tidak kalau ownership sistemnya digeser agar rakyat atau BUMDes bisa memiliki saham atas tol. Sudah kami tawarkan dan mereka sedang mengkaji soal itu,” terang gubernur dalam acara Forum Group Discussion (FGD) tentang Urgensi Pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta di Kantor Bappeda Provinsi Jateng, Selasa (30/10).

Selain soal kepemilikan saham, lanjut Ganjar, Pemprov Jawa Tengah juga terus mengkaji beberapa hal, termasuk dampak dari pembangunan tol Bawen-Yogyakarta tersebut. Dia memastikan tol yang dibangun itu tidak “mematikan” kabupaten/ kota yang dilalui.

“Pembangunan tol di Jawa Tengah pasti memiliki dampak baik positif maupun negatif. Tugas pemerintah adalah memaksimalkan dampak positif dan mencarikan solusi atas dampak negatif yang kemungkinan timbul,” terangnya.

Adapun dampak positifnya, lanjut Ganjar, tentu keberadaan jalan tol akan meningkatkan sektor ekonomi, pariwisata, evakuasi kebutuhan manusia dan lain sebagainya.

“Namun di sisi lain, dampak negatifnya juga pasti ada dan harus dicarikan solusinya agar hal itu tidak terjadi,” ucapnya.

Diakui, kekhawatiran berkurangnya penghasilan usaha UMKM akibat pembangunan jalan tol, seringkali disampaikan. Untuk menanggulangi hal itu, dia sudah mempertimbangkan pembangunan exit tol di sejumlah daerah, serta penempatan 30 persen produk UKM di rest area jalan tol.

“Hebatnya lagi, Jateng mendapat satu rest area, meski perjuangan ngos-ngosan namun alhamdulillah dapat rest area itu. Jadi nanti itu dapat dikelola untuk menampung produk-produk UKM yang ada di Jawa Tengah,” tambah Ganjar.

Selain persoalan-persoalan tersebut, FGD yang digelar itu juga untuk menyatukan persepsi serta proses harmonisasi dan sinkronisasi antara sejumlah instansi terkait. Sebab sebelumnya, marak dibicarakan jika Jawa Tengah menolak pembangunan tol tersebut.

“Kami tegaskan bahwa Jateng bukan tidak setuju, hanya ada data yang mesti dikonfirmasi ulang. Nah tujuan FGD ini untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada termasuk sinkronisasi data agar clear semuanya,” beber mantan anggota DPR RI ini.

Ganjar melanjutkan, sesuai rencana pembangunan tol Bawen-Jogjakarta akan dilaksanakan pada Januari 2019 nanti.

“DIY sudah setuju, soal jalurnya nanti kemana, ya luwes saja. Kalau ada kendala seperti lahan subur atau ada kendala soal gempa nanti kan bisa digeser,” pungkasnya.

 

Penulis : Bw, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Berita Terkait