Gandeng Bank Daerah Bangun Infrastrukfur

  • 14 Dec
  • bidang ikp
  • No Comments

Pemalang – Biaya untuk pembangunan infrastruktur desa atau kelurahan, ternyata tak melulu harus mengandalkan dari sumber-sumber pendapatan yang selama ini ada. Ketika pendapatan tersebut masih kurang, desa ataupun kelurahan bisa menggandeng bank daerah. Seperti BPR/ BKK atau BPD.

Direktur Utama BPR/ BKK Taman, Haryanto membeberkan, pihaknya saat ini tengah memberikan pembiayaan sambungan air sebanyak 100 rumah di Desa Sambong Kecamatan Ulujami. Untuk investasi tersebut, dia membiayai sampai Rp 50 juta.

Berdasarkan data yang dia miliki, di Kabupaten Pemalang terdapat 90 Bapespam, atau yang dulu bernama Pamsimas. Dari hasil survei, ada 60 Bapespam yang butuh bermitra dengan dengan lembaga yg dikelolanya.

“Dan saat ini kami baru melayani 10 (Bapespam), karena kerja samanya baru semester dua. Bapespam ini banyak yang bangunannya mangkrak, sehingga kami inventarisasi. Dari inventarisasi itu yang sudah kami layani di Desa Sambong,” urainya di hadapan Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Pendapa Kabupaten Pemalang, Rabu (13/12).

Lebih lanjut, Haryanto menuturkan, Bapespam di Sambong sudah dikelola dengan baik. Sambungan air sudah sebanyak 150 rumah. Tapi, ingin ditingkatkan menjadi 250 rumah. Sehingga, pihaknya membiayai untuk 100 rumah.

Dia menambahkan, bagi desa yang membutuhkan pembiayaan lebih dari Rp 50 juta, pihaknya bisa memfasilitasi. Yang penting, kelembagaan usaha sudah dipersiapkan oleh desa.

Program pembiayaan infrastruktur BPR/ BKK Taman disambut baik oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko. Menurutnya, program tersebut perlu lebih gencar disosialisasikan di seluruh desa atau kelurahan yang menjadi wilayah kerja BPR/ BKK Taman.

“Program bapak bagus. Ke depan, lakukan pertemuan dengan para kades, jelaskan programnya. Kalau perlu, peran kades untuk ikut tanggung renteng. Jadi kalau kredit rakyatnya macet, kades yang pertama bertanggung jawab,” sarannya

Ditambahkan, BPR/ BKK, dan Bank Jateng memang dibangun pemprov bersama pemkab/ pemkot untuk membantu menangani masalah masyarakat. Kalau ada risiko kredit yang mesti dijamin, Pemprov Jateng juga sudah memiliki perusahaan penjaminan PT Jamkrida.

Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko menambahkan, pengentasan kemiskinan yang penanganannya mencakup berbagai aspek memang harus menggandeng berbagai pihak. Mulai dari RT, RW, PKK, Karang Taruna, kelompok pengajian, bank daerah, hingga pihak swasta. Sebab, mustahil jika bisa diselesaikan sendiri.

“Tiap pemimpin pemerintahan di semua tingkatan dituntut punya kemampuan leadership dan manajemen. Kemampuan mengajak pada yang baik, sehingga semua mau bareng-bareng,” tuturnya.

Jika setiap pemimpin mampu membangun potensi dan memberdayakan, maka penyelesaian masalah kemiskinan akan lebih ringan.

 

Penulis: Rt, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

 

Berita Terkait