Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Magelang – Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko Msi meminta gaji guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) SMA/ SMK dan SLB segera dicairkan oleh pihak sekolah. Pasalnya, dana untuk GTT sudah diberikan dan diterima pihak sekolah.

Hal tersebut disampaikannya saat Pembinaan Kepada Badan Pengendali Pendidikan Menengah Kejuruan (BP2MK) Wilayah IV dan Kepala Sekolah SMA/SMK dan SLB Negeri se-eks Karesidenan Kedu di SMK Negeri 1 Magelang, Kamis (27/4). Ditambahkan, saat ini Pergub tentang GTT/PTT, peran serta masyarakat dan penerimaan peserta didik baru sudah ditandatangani Gubernur. Karenanya, sudah semestinya hak-hak para guru itu diberikan.

Heru sendiri memaklumi jika saat ini masih ada beberapa pihak sekolah yang belum bisa mencairkan gaji GTT dan PTT karena masih dalam proses peralihan. Namun dia meminta agar pemberian gaji tersebut dapat dipercepat agar mereka bisa bekerja dengan lebih semangat dalam mencerdaskan anak bangsa.

“Ini perlu perhatian serius dari kita semua. Mengapa? Karena semua sepakat bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa kan salah satu aspek utama dalam pendidikan,” katanya.

Heru mengingatkan masalah honor GTT tersebut tidak boleh dianggap remeh karena jika tidak dapat dibereskan akan berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar. Demikian pula dengan gaji yang mesti diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mantan Bupati Purbalingga ini menyampaikan meski gaji PTT menjadi kewenangan kepala sekolah, namun permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu pihak. Perlu ada keterlibatan dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga sekolah. Untuk itu, pihaknya selalu membuka komunikasi selebar-lebarnya agar permasalahan yang ada dapat terpecahkan.

“Itu (gaji PTT) urusannya kepala sekolah, pemerintah provinsi tidak perlu ikut. Bukan begitu. Permasalahan ini atau proses ini tidak bisa diselesaikan hanya satu pihak perlu melibatkan di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, bahkan di tingkat sekolah,” ujarnya.

Melalui forum tersebut diharapkan dapat terbangun komunikasi antara sekolah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar nantinya semua masalah yang dihadapi dapat terselesaikan bersama-sama. Heru juga mengapresiasi kepada seluruh kepala sekolah karena dapat mengelola proses peralihan ini dengan baik sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Drs Gatot Bambang Hastowo MPd menyampaikan di wilayah eks-Karesidenan Kedu ini terdapat 361 sekolah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain 54 SMA Negeri, 75 SMA Swasta, 35 SMK Negeri, 191 SMK Swasta, dan masing-masing lima SLB Negeri serta Swasta. Jumlah guru mencapai 8.000 orang dan siswa sekitar 75.000 orang.

Dia juga melaporkan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk siswa SMA/SMK dan SLB yang digelar beberapa waktu lalu berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada permasalahan yang terjadi.

“Siswa SMA/SMK di wilayah Kedu semua melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Computer,” lapornya.

Reporter : Kh, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin