Forum Anak Harapkan Transportasi Aman

  • 20 Mar
  • bidang ikp
  • No Comments

Rembang – Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan wilayah (Musrenbangwil) se-eks Karesidenan Pati di Pendapa Kabupaten Rembang, Senin (19/3), dimanfaatkan oleh Forum Anak Kabupaten Jepara untuk menyuarakan aspirasi mereka. Mereka menyampaikan harapannya tentang transportasi pelajar yang aman dan tersebar secara merata di daerahnya.

“Kami ingin agar transportasi sekolah anak itu bisa aman. Mungkin ada tambahan trayek, sehingga transportasi itu bisa merata. Karena selama ini kami terpaksa naik motor,” usul M Syaiful Yusuf mewakili Forum Anak Kabupaten Jepara.

Tak hanya transportasi pelajar, Syaiful berharap forum anak dapat mengakses bantuan buku bacaan, peralatan kesenian dan olahraga dari pemerintah daerah untuk memperluas wawasan dan mengasah bakat mereka.

Menanggapi usulan Syaiful, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Ir Satriyo Hidayat menjelaskan, angkutan pelajar bisa dikelola bersama dengan pemkab setempat karena sifatnya merupakan angkutan antarkota.

“Untuk angkutan anak sekolah, sebaiknya dikelola bersama dengan pemerintah kabupaten karena sifatnya angkutan kota. Sementara itu, kalau provinsi ini yang melewati batas dua kabupaten. Sebaiknya dilakukan subsidi dalam bentuk bantuan operasional kendaraan, yang mengoperasikan tetap swasta,” sarannya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah Ir Sujarwanto Dwiatmoko MSi mencontohkan Pemkab Kebumen yang menyediakan angkutan gratis bagi pelajar dan warga kurang mampu di daerah tersebut. Tujuannya agar pelajar dari keluarga kurang mampu tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk ke sekolah. Uji coba angkutan gratis tersebut dilakukan pada akhir 2016 di tiga kecamatan, yaitu Karanggayam, Sempor, dan Rowokele.

“Saya pikir idenya (angkutan pelajar) bagus karena kalau anak-anak terpaksa naik motor itu belum semuanya memenuhi syarat (Surat Izin Mengemudi). Pemkab Kebumen itu menyediakan angkutan anak sekolah gratis di desa-desa dan disubsidi oleh daerah,” tambahnya.

Perhatian tentang kebutuhan pelajar tak hanya disampaikan oleh forum anak. Pengurus PWRI Kabupaten Pati, Purwanto, juga mengusulkan agar lulusan SMA dapat mengikuti program magang ke perusahaan demi menekan angka pengangguran. Dia berharap, lulusan SMA juga memeroleh pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) setempat untuk mengasah ketrampilan yang diperlukan oleh dunia industri. Tentunya, didukung dengan peralatan BLK terkini.

“Pengangguran umumnya ada yang tamatan SD hingga SMA. SMA pun lulus belum tentu langsung melanjutkan kuliah. Saat 20 tahun yang lalu, sistem yang diterapkan adalah magang untuk anak SMA ke industri-industri khusus,” usul pria berusia senja itu.

Menanggapi usulan Purwanto, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Dra Wika Bintang MSi menjelaskan, pihaknya memiliki dua program magang untuk lulusan SMA/SMK, yaitu program magang perusahaan dan program magang ke Jepang. Saat ini, Wika semakin gencar menyosialisasikan program magang ke Jepang kepada kaum muda berusia 18,5 – 26 tahun, khususnya dari keluarga kurang mampu. Sebab, manfaat yang diterima peserta magang sangat menguntungkan. Selain pengalaman bekerja di negeri sakura, setiap bulannya peserta magang bisa mengantongi uang saku berkisar Rp 10 juta – Rp 20 juta.

“Kalau irit, selama tiga tahun mereka bisa mengumpulkan uang Rp 300 jutaan. Bapak-bapak Bupati, mohon anak-anak usia 18,5 – 26 tahun, khususnya yang miskin tolong dibantu untuk pelatihan dasarnya sebelum ikut (program magang). Kami menyarankan pelatihan dasar sebelum ikut karena program magang ke Jepang ini persyaratannya berat, khususnya persyaratan fisik. Kami bekerja sama dengan TNI untuk melatih mereka olahraga setiap hari. Mulai pukul 12.00-14.00 mereka kita minta untuk lari di lapangan. Mudah-mudahan tahun 2018 ini, seratus anak bisa lulus semua,” bebernya.

Sedangkan untuk peralatan BLK, Wika menyarankan agar dapat segera direvitalisasi oleh pemkab setempat. Apabila APBD kabupaten belum mencukupi, mereka dapat mengajukan bantuan ke Kementerian Tenaga Kerja.

“Untuk BLK, kami mohon kepada bapak-bapak bupati karena peralatannya saya rasa sudah kadaluarsa, bisa direvitalisasi. Kalau APBD pemkab tidak cukup, bisa membuat permohonan kepada Kementerian Tenaga Kerja. Kalau untuk alat bisa dibantu, tapi untuk membangun gedung tidak bisa dibantu,” tambahnya.

Plt Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi menuturkan, selain membahas tentang pengembangan SDM yang kompetitif, musrenbangwil tersebut juga mendiskusikan isu strategis lainnya terkait pembangunan Jateng. Termasuk isu strategis tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dikemukakan Bupati Rembang H Abdul Hafidz SPdI.

“Ada banyak potensi abrasi. Oleh karena itu, perlu penanganan khusus agar masyarakat yang tinggal di sekitar pantai bisa aman dan nyaman,” ujarnya.

Menanggapi penjelasan itu, Plt Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko berpendapat, persoalan abrasi harus benar-benar dicarikan solusinya. Sehingga tidak membahayakan masyarakat pesisir di Rembang.

“Tadi Bapak Bupati Rembang menyampaikan kasus abrasi yang sangat kronis. Ini menjadi masalah yang harus mendapat perhatian besar karena menyangkut hajat hidup masyarakatnya,” tegasnya.

Sebagai informasi, beberapa isu strategis tentang pembangunan Jateng yang dibahas pada musrenbangwil meliputi penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi yang berdaya saing, pengembangan SDM yang kompetitif, kedaulatan pangan dan energi, upaya mengatasi kesenjangan wilayah yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan.

 

Penulis : Ar, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Berita Terkait