Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Gubernur Jawa Tengah  Ganjar Pranowo SH MIP terus mendorong revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD). Pasalnya, saat ini banyak KUD di wilayah Jawa Tengah yang mati suri atau tidak berkembang seperti yang diharapkan, yakni membantu memenuhi kebutuhan petani seperti bibit, pupuk, alsintan, hingga pasca panen.

Hal tersebut disampaikan Ganjar saat Mas Ganjar Menyapa (MGM) yang disiarkan Radio Sindo Trijaya FM dan radio LPPL se-Jawa Tengah dari Puri Gedeh, Selasa (3/7). Menurutnya dari 573 KUD yang ada di Jawa Tengah hanya sekitar seratusan yang masih hidup.

“Dulu tahun 1980-an KUD dibuat untuk memenuhi kebutuhan petani akan bibit, pupuk, alsintan, pasca panen dan macam-macam. Dan itu dibangun gedung KUD banyak sekali. Sekarang dari 573 KUD masih ada sekitar seratusan yang tersisa,” katanya.

Melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Ganjar pun meminta terus mencari KUD yang masih aktif, untuk selanjutnya dilakukan pembinaan agar koperasi tersebut bisa lebih berkembang dan membantu petani sebagai anggotanya. Dia menilai keberadaan KUD sangat diperlukan dalam memajukan pertanian dan pemberdayaan masyarakat desa. Bahkan, sistem KUD ini sempat ditiru oleh salah satu LSM di Korea Selatan di dalam mengelola pertanian.

Ganjar menceritakan saat 2005 lalu mengunjungi Korea Selatan. Di sana dia bertemu dengan LSM Saemaul Undong yang membantu memberikan stimulus desa agar dapat segera melakukan pemulihan pascaperang. Dari stimulus itu kemudian Saemaul Undong masuk pada politik pangan dan pengelolaan pertanian menggunakan sistem koperasi yang ada di Indonesia.

“Yang sukses dikasih lagi, yang tidak sukses dibiarkan. Lalu dia mulai masuk pada politik pangan dan pertaniannya digerakkan. Yang saya terkejut pengelolaan pertaniannya menggunakan koperasi mencontoh KUD-nya indonesia. Lha yang dicontoh itu kok innalillahi,” sorotnya.

Untuk itu, Ganjar ingin KUD bisa muncul kembali dan membantu petani dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi seperti perannya dulu. Sehingga selain petani bisa mencukupi kebutuhan pupuknya sendiri, mereka juga bisa mendapatkan sisa hasil usaha (SHU) dari penjualan pupuk, dan usaha-usaha lain yang dijalankan KUD.

“Saya bayangkan kalau distributor pupuk dipegang kembali oleh KUD dengan pembinaan dan pengawasan, dugaan saya ini (keuntungan) akan bisa masuk ke anggotanya, yaitu petani itu sendiri,” ujarnya.

Mantan anggota DPR RI ini pun mendorong kepada KUD untuk mengajukan diri sebagai distributor pupuk bersubsidi dengan cara melengkapi syarat-syarat yang diperlukan. Nantinya pemerintah bisa membantu penyaluran pupuk di tingkat pabrik. Dengan catatan, pupuk bersubsidi yang sudah diterima tidak diselewengkan, jika tidak mau berurusan dengan hukum.

“Maka coba ajukan syarat apa yang tidak terpenuhi dilengkapi, sehingga kalau hanya politiknya dari pabrikannya tidak mau ngasih, bisa dibantu. Ning aja diselewengke pupuke, soalnya yang dulu-dulu kita nangkapi terus penyelewengan-penyelewengan semacam itu,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Emma Rahmawati menyampaikan, selain mendorong revitalisasi KUD, pihaknya juga berupaya melakukan pendidikan perkoperasian terhadap pengurus dan anggota. Sebab selama ini banyak koperasi yang tidak melakukan pendidikan perkoperasian. Padahal salah satu dari tujuh prinsip koperasi mencantumkan pendidikan perkoperasian tersebut.

“Pada RPJMD lima tahun kedepan kita pertama akan melakukan pendidikan perkoperasian. Rebranding tentang koperasi terutama disektor riil seperti KUD akan kita dorong dan latih kembali. Kedua, pengetatan pengawasan koperasi jasa keuangan simpan pinjam, jangan sampai mereka melayani nonanggota. Dan terakhir, kami juga mendorong digitalisasi,” tandasnya.

Penulis : Kh, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin