Dituntut Hijrah Jadi Pemerintah Responsif

  • 15 Aug
  • Prov Jateng
  • No Comments

Semarang – Pada hari jadi ke-67 Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP mengakui banyak prestasi yang diraih Provinsi Jawa Tengah. Namun, masih ada pula persoalan yang belum terselesaikan atau memenuhi target yang diharapkan.

Salah satu yang menjadi perhatian serius dan dinilai masih kurang teratasi adalah penurunan kemiskinan di Jawa Tengah. Sebab meski tiap tahunnya angka kemiskinan selalu mengalami penurunan namun angkanya masih belum terlalu signifikan. Angka kemiskinan di Jawa Tengah saat ini masih berada pada angka 13,19 persen atau lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 10,70 persen.

“Saya sampaikan di pidato saya tadi, kemiskinan masih tinggi, mesti dikeroyok bersama-sama,” kata Gubernur Ganjar saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Jadi ke-67 Provinsi Jawa Tengah di Lapangan Pancasila (Simpang Lima) Semarang, Selasa (15/8).

Menurutnya, peran serta dan partisipasi kabupaten/ kota sangat penting untuk mengoptimalkan penurunan kemiskinan karena data yang ada selama ini selalu berubah dan berbeda-beda. Sehingga perlu keberanian melakukan introspeksi diri untuk memperbaiki kekurangan yang ada di birokrasi, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Di samping kemiskinan, imbuh Ganjar, pencapaian dan perbaikan yang masih harus terus didorong adalah pemberantasan pungli, peningkatan integritas, dan antikorupsi. Karenanya, pemerintah harus mau berhijrah menjadi pemerintah yang responsif dan cepat merespon persoalan yang ada di masyarakat.

“Inilah perbaikan yang sebenarnya kita harapkan dan masyarakat menunggu itu,” ujarnya.

Selama dipimpin oleh Gubernur Ganjar Pranowo, Jawa Tengah juga menorehkan banyak prestasi. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada 2016 sekitar 5,28 persen lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen. Sedangkan untuk pengendalian inflasi Jawa Tengah pada 2016 sebesar 2,36 persen lebih rendah dari inflasi nasional 3,02 persen. Jawa Tengah juga berhasil meraih penghargaan dari pemerintah pusat sebagai TPID Terbaik 2015 dan TPID Inovatif 2016 berkat aplikasi SiHaTi, hasil kerja sama dengan BI Jawa Tengah.

Di bidang reformasi birokrasi, Jawa Tengah menduduki peringkat teratas hasil evaluasi reformasi birokrasi tingkat provinsi yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Jawa Tengah juga menerima penghargaan dari Presiden RI sebagai Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Teladan periode 2017 berkat program Mitra Jateng 25 yang mampu menurunkan kredit bunga rendah menjadi tujuh persen untuk para pelaku UMKM.

Pengelolaan keuangan di seluruh Jawa Tengah juga semakin membaik, terbukti dari tahun ke tahun perolehan WTP yang terus meningkat. Pada 2015 terdapat 12 pemda meraih WTP, pada 2016 peralihan WTP meningkatkan menjadi 21 pemda. Bahkan di tahun ini ada 31 pemda meraih WTP dan Pemprov Jateng memperoleh WTP tiga kali berturut-turut.

Pada Peringatan Hari Jadi ke-67 Provinsi Jawa Tengah juga dilakukan pembacaan serta penandatanganan Deklarasi Antiradikalisme dan Terorisme. Melalui Deklarasi ini menegaskan Jawa Tengah berada garda terdepan perlawanan terhadap radikalisme dan terorisme.

“Jangan hanya lantang bersuara dan membubuhkan tanda tangan saja. Tunjukan nasionalisme kepada ibu pertiwi dan lawan radikalisme dan terorisme lewat karya dan aksi nyata,” pungkasnya.

 

Reporter : Kh, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

 

Berita Terkait