Digagas, Mata Kuliah Manajemen Desa

  • 20 Jul
  • Prov Jateng
  • No Comments

Semarang – Pengembangan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Upaya memajukan desa pun harus melibatkan perguruan tinggi yang memiliki peranan penting untuk mengkaji potensi-potensi desa secara ilmiah. Hasil riset para akademisi itu menjadi input positif bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait pengembangan desa.

“Untuk dapat aktif dalam pembangunan, khususnya pembangunan desa, kita bisa mengapresiasi hasil-hasil riset yang bisa masuk ke dalam jurnal tentang pemetaan potensi-potensi desa yang sekiranya bisa ditindaklanjuti ke dalam perencanaan BUMDes. Hasil riset tersebut tentu harus bisa sinergi dengan pemerintahan,” terang Andi, salah seorang anggota Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (AFEBI) asal Tasikmalaya yang hadir pada acara Sidang Pleno Ke-13 AFEBI bertajuk “Revitalisasi Peran Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dalam Pemberdayaan Masyarakat” di Patra Jasa Hotel, Kamis (20/7).

Andi menambahkan, meski saat ini upaya untuk memajukan desa didukung dengan adanya dana desa, namun sebagian perangkat desa terkadang masih kebingungan dalam mengelola keuangan desa. Seperti menyusun alokasi dana desa dan laporan pertanggungjawabannya. Karenanya, anggota AFEBI diharapkan dapat berperan aktif mengajak akademisi untuk membantu mengajari pengelolaan keuangan desa.

“Di desa memang ada anggaran-anggaran yang masuk, tapi tidak mudah untuk mengalokasikannya. Pertanggungjawabannya mereka juga belum sepenuhnya paham. Peran perguruan tinggi menjadi penting sekali,” tambahnya.

Senada dengan Andi, anggota AFEBI asal Manado, Viktor Lengkong, mengusulkan agar FEB dapat menyisipkan mata kuliah manajemen desa. Sehingga alumni FEB diharapkan dapat membangun desa masing-masing setelah lulus kelak.

“Kira seharusnya menyisipkan mata kuliah manajemen desa di fakultas ekonomi dan bisnis. Sehingga para lulusan bisa kembali ke kampung halaman untuk membangun desa masing-masing,” tambahnya.

Menanggapi usulan anggota AFEBI, Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ir Ratna Dewi Andriati MMA menerangkan, forum perguruan tinggi membangun desa sudah dibentuk. Perguruan tinggi dapat saling berbagi strategi untuk mengembangkan potensi-potensi desa, termasuk BUMDes. Pihaknya mencontohkan, Umbul Ponggok di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten yang sukses mengembangkan BUMDes mereka.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP yang turut hadir sebagai narasumber, mengapresiasi peran aktif perguruan tinggi dalam mengembangkan potensi-potensi desa melalui program kuliah kerja nyata (KKN) tematik. Menurutnya, melalui KKN tematik, civitas akademika dapat melihat secara nyata permasalahan di desa dan membantu menyelesaikannya. Program KKN tematik juga mampu memangkas jarak antara perguruan tinggi dengan masyarakat. Terlebih, apabila perguruan tinggi menerapkan program desa binaan yang menjadi fokus pemberdayaan desa.

“Kalau masing-masing perguruan tinggi punya desa binaan, maka antar daerah bisa sharing bagaimana strategi untuk memajukan desa masing-masing. Termasuk bagaimana menerapkan administrasi desa dan mengelola dana desa yang baik. Kami (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) selalu mengimbau agar perangkat desa menempelkan dana desanya sehingga masyarakat dapat ikut mengoreksi,” pungkasnya.

 

Penulis : Ar, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

 

Berita Terkait