Cocokkan “Link” SMK dan Industri

  • 29 Nov
  • bidang ikp
  • No Comments

Surakarta – Kurva kedua dalam menghadapi bonus demografi mesti terus disiapkan dari sekarang. Salah satunya, kesiapan SDM untuk dapat mandiri.

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP menyampaikan bonus demografi di Indonesia, diperkirakan terjadi pada 2020-2030. Saat itu, jumlah penduduk usia produktif mencapai 70 persen dari total jumlah penduduk di Indonesia. Tingginya penduduk usia produktif itu, artinya identik dengan penyediaan lapangan kerja.

“Maka politik lapangan kerja, bisa kita siapkan nggak sekarang. Apakah gradual, atau cukup reguler saja, atau perlu membuat crash programme, lalu kita proyeksikan ekonomi ke depan, kira-kira skill apa yang dibutuhkan, ” katanya dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Regional Jawa – Bali 2017 bertema Menjawab Peluang Bonus Demografi Melalui Peningkatan Daya Saing SDM, di Hotel Alana, Senin (27/11).

Ganjar menceritakan, saat pelaksanaan Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional VI di BBPLK, Selasa (21/11) lalu, dia mendapat laporan jika lulusan SMK lebih banyak yang tidak terserap di industri. Maka, dia pun menganggap perlunya mengevaluasi kurikulum SMK, karena ternyata tidak match dengan kebutuhan industri.

“Saya sampaikan, bisa tidak kita mendesain kurikulum sesuai kebutuhan pasar. Sebab, kita tidak bisa asyik sendiri dengan kurikulum kita. Sementara kebutuhan industri larinya sudah kencang sekali,” tuturnya.

Di tengah bonus demografi, lanjut gubernur, teknologi juga terus melaju. Kecanggihan teknologi tersebut banyak menggantikan tenaga manusia. Contoh riilnya, saat ini banyak orang yang lebih memilih berbelanja secara virtual. Kondisi itu memaksa sejumlah pusat perbelanjaan tutup.

“Kira-kira akan ada berapa nanti perusahaan yang bermigrasi ke online, dan ada berapa tenaga kerja yang mesti tidak tertampung. Dalam kondisi ekonomi seperti ini,  kira-kira kurva kedua ekonomi kita, dalam kontek tenaga kerja, mau kita apakan hari ini,” ucap dia.

Apabila menghadapi bonus demografi negara tidak bisa menyediakan banyak lapangan kerja, imbuh mantan anggota DPR RI ini, negara mesti menciptakan banyak enterpreneur. Apalagi, rasio pengusaha di Indonesia masih sangat sedikit. Sangat kontras jika dibandingkan dengan para pencari kerja.

“Untuk membangun enterpreneur, maka perlu mendorong capacity building agar mereka punya knowledge dan skill yang bagus. Kemudian lagi saya buka betul akses modal, terutama bagi start up business. Sebab, negara belum memfasilitasi itu,” tuturnya.

Kurva kedua dalam menghadapi bonus demografi, tandas Ganjar, mesti dipersiapkan. Sebab jika tidak, angka kemiskinan sudah bisa dipastikan akan meningkat.

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas RI Pungky Sumadi membenarkan pernyataan mengenai pentingnya kesesuaian skill siswa SMK dengan kebutuhan industri, seperti yang disampaikan Gubernur Ganjar Pranowo. Pemerintah pusat bahkan tengah mengembangkan hal yang sama.

“Kami punya akses dengan Pemerintah Jerman, untuk bagaimana membuat kurikulum yang bisa membuat SMK dengan industri cocok link-nya. Tolong manfaatkan kami, sehingga kami bisa memberikan bantuan bagaimana memperbaiki kurikulum itu. Proses pemagangan itu menjadi penting. Berikutnya adalah sertifikasi dan sebagainya. Jadi tenaga kerja kita, policy tenaga kerja kita bisa sangat cocok dengan kebutuhan industri. Inilah yang sedang kita kembangkan ke depan, ” tandasnya.

 

Penulis : Rt, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Berita Terkait