Bukan Hanya Nominasi

  • 19 Apr
  • bidang ikp
  • No Comments

Semarang – Tim dari PKK Pusat dan stakeholder terkait, mulai melakukan verifikasi lapangan dalam rangka menentukan pelaksana terbaik Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) – Kesehatan Tingkat Nasional, di Provinsi Jawa Tengah. Rombongan diterima Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah Hj Sudarli Heru Sudjatmoko bersama pengurus lainnya, di Aula Gedung PKK Provinsi Jawa Tengah, Kamis (19/4).

Sudarli menjelaskan, ada lima kabupaten/ kota yang menjadi nominasi. Lomba Posyandu diwakili Posyandu Margo Makmur Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Desa Gedangan, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, Lingkungan Bersih Sehat (LBS) Kelurahan Plalangan Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang dan Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas, serta Kesatuan Gerak PKK KKBPK Kesehatan diwakili Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Dia berharap, nominasi yang diverifikasi hingga Sabtu (21/4) mendatang bisa menjadi juara.

“Bukan hanya masuk nominasi. Kalau tahun lalu tujuh kabupaten/ kota semuanya juara, tahun 2018 ini, bismillahirrohmanirrohim, mudah-mudahan kelimanya juga jadi juara,” kata Sudarli.

Dalam kesempatan itu dia mempersilakan seluruh anggota tim penilai untuk melakukan verifikasi di lapangan. Apa yang dijumpai nantinya, merupakan keadaan yang sebenarnya, kondisi riil pembinaan PKK yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Pihaknya pun tak pernah berhenti melakukan pembinaan hingga di level bawah.

“Ini kami lakukan sebaik-baiknya untuk Jawa Tengah, dan sebaik-baiknya untuk nasional,” kata mantan Ketua TP PKK Kabupaten Purbalingga ini.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kehumasan BKKBN Kresaputra SH MSi menjelaskan, lomba yang diselenggarakan tak hanya mencari juara, karena juara hanya tujuan akhirnya. Lebih dari itu, bagaimana membangun komitmen seluruh bangsa, seluruh sektor, dan komponen masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia di Indonesia.

“Tapi yang terlebih pentig bagaimana meningkatkan komitmen politis pada jajaran pemerintah, khususnya pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/ kota serta stakeholder lain dalam program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, kegiatan kesatuan gerak PKK, KKBPK Kesehatan. Ini adalah salah satu bentuk pembinaan dari setiap jenjang wilayah, untuk melihat capaian program yang dilombakan. Ada tujuan yang lebih mendalam, bagaimana capaian program dari tahun ke tahun menjadi lebih baik,” terangnya.

Dikatakan, penilaian didasarkan pada pedoman yang sudah ada. Mulai dari input, proses, dan output. Tentu perkembangan setiap tahunnya akan dilihat, sejauh mana kemajuan yang telah dicapai. Tentu, koordinasi dan sinergi dengan berbagai sektor akan menentukan keberhasilan program. Kresaputra menunjuk contoh, kasus stunting yang melibatkan banyak pihak, baik kesehatan, pertanian, lingkungan, dan sebagainya, terpenting adalah peran aktif masyarakat. (Ul, Diskominfo Jateng)

Berita Terkait