Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengingatkan kepada para aparatur sipil negara (ASN) dan para pejabat publik, agar selalu menjaga integritas.

 

Hal itu disampaikan saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Selasa (1/7/2025).

 

Menurut dia, menjadi pemimpin tidak hanya soal jabatan, tetapi tanggung jawab moral untuk menjadi teladan.

 

“Pemimpin itu harus bisa menjadi contoh (Ing Ngarsa Sung Tuladha), menggerakkan di tengah (Ing Madya Mangun Karsa), dan mendorong dari belakang (Tut Wuri Handayani). Harapan kami, pelatihan ini mampu mencetak pemimpin yang berintegritas dan berkinerja baik,” ujar sekda.

 

Sumarno juga menekankan pentingnya inovasi yang nyata, bukan sekadar wacana.

 

“Semua lini butuh inovasi. Di pelatihan ini ada rencana aksi perubahan. Itu sebetulnya bentuk inovasi. Pemimpin harus mampu bekerja lebih cepat, lebih baik, dan akseleratif,” tegasnya.

 

Ditambahkan, PKN Tingkat II diharapkan menjadi momentum transformasi kepemimpinan ASN lintas daerah, untuk membentuk birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berdampak nyata di wilayah tugas masing-masing.

 

Sebagai informasi, sebanyak 52 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai instansi provinsi dan daerah, mengikuti pelatihan yang akan berlangsung hingga 31 Oktober 2025.

 

Kepala BPSDMD Jateng, Uswatun Khasanah menyampaikan, tujuan pelatihan ini untuk mengembangkan kompetensi peserta, dalam memenuhi standar kompetensi manajerial JPT Pratama.

 

“Harapannya, peserta mampu merumuskan kebijakan yang solutif, menyelaraskan kinerja unit dengan arah organisasi, dan membangun kapabilitas yang berdampak,” jelasnya.

 

Diterangkan, pelatihan ini diselenggarakan sesuai regulasi nasional dan daerah, termasuk UU ASN, UU Pemda, serta Peraturan dan Keputusan LAN. Terselenggaranya PKN ini didukung anggaran dari APBD Provinsi Jateng Tahun 2025, dan biaya dari masing-masing instansi pengirim.

 

Peserta antara lain dari Jawa Tengah sebanyak 25 peserta, meliputi Banjarnegara, Banyumas, Boyolali, Cilacap, Jepara, Pemalang, Purbalingga, Sukoharjo, Tegal, Magelang, dan Kota Semarang. Termasuk 2 orang JPT dari provinsi.

 

Kemudian dari luar Jateng sebanyak 25 peserta, di antaranya dari Kalimantan Utara, Maluku Barat Daya, Dompu, Kota Baru, dan lain-lain.

 

Deputi Transformasi Pembelajaran ASN LAN RI, Erna Irawati mengatakan, tantangan sektor publik saat ini menuntut aparatur yang visioner dan mampu mengeksekusi ide.

 

“Transformasi harus dijalankan, agar kehadiran ASN tetap relevan di mata publik. Tak cukup sekadar membuat ide, pemimpin juga harus mampu mengeksekusi dengan baik,” kata Erna.

 

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan BPSDM Kemendagri, Budi Santosa, menekankan pentingnya ASN membantu kepala daerah, dalam mewujudkan pemerintahan yang rasional, realistis, dan berjalan stabil.

 

“Trilogi pembangunan—pemerataan, stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi—harus jadi fondasi berpikir. Stabilitas yang terganggu akan menghambat penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.

 

Salah satu peserta asal Kalimantan Utara, Andi Amriani menyampaikan kesiapan untuk mengimplementasikan materi yang diterima selama pelatihan.

 

“Kami berharap materi yang didapat bisa kami terapkan di daerah, dan memberikan dampak positif bagi pelayanan publik di Kalimantan Utara maupun Indonesia secara umum,” ujarnya.

 

Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Utara, Rohadi, yang turut hadir mewakili Sekda Kaltara, mengungkapkan apresiasinya atas kerja sama dengan BPSDMD Jateng.

 

“Kami bersyukur dua peserta kami bisa mengikuti pelatihan di sini. Kalimantan Utara masih tergolong provinsi baru, dan kami terus mendorong peningkatan kapasitas, termasuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam reformasi birokrasi dan akselerasi pembangunan,” jelasnya. (Humas Jateng)*ul