Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pekalongan – Penurunan kemiskinan masih menjadi salah satu prioritas yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) 2018 untuk penyusunan RPJMD 2019 mendatang. Karenanya, Plt Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko Msi mengajak seluruh bupati/ wali kota di provinsi ini, untuk mendorong pemberdayaan kelembagaan dan keorganisasian dari tingkat paling bawah, dalam mengatasi masalah kemiskinan tersebut.

“Saya ingin mengajak para bupati/wali kota, ayo kita berdayakan level pemerintahan, level organisasi pemerintahan tingkat bawah supaya menjadi tangan-tangan panjang yang efektif. Karena tidak semua masalah bisa dijangkau dan ditangani dari tingkat kabupaten/ kota,” katanya saat memberikan arahan dalam kegiatan Musrenbangwil se-eks Keresidenan Pekalongan di Pendapa Kabupaten Pekalongan, Kamis (15/3).

Menurut Heru, kemiskinan merupakan permasalahan laten, mengingat jumlahnya yang terhitung banyak, meski setiap tahunnya mengalami penurunan. Di sisi lain, kemiskinan juga menyangkut masa depan bangsa dan negara. Sehingga, kelembagaan tingkat bawah, seperti pengurus RT maupun posyandu, bisa diberdayakan, khususnya dalam mengidentifikasi kemiskinan yang ada di sekitar mereka.

“RT/RW punya SDM yang cukup mumpuni untuk mengindentifikasi kemiskinan. Sebab setiap warga miskin mempunyai masalah kemiskinan yang berbeda-beda. Dengan memberdayakan dan memfasilitasi mereka, penanganan kemiskinan bisa tepat sasaran melalui bantuan-bantuan dan pendampingan yang mereka perlukan,” ujarnya.

Mantan Bupati Purbalingga ini juga mendorong kabupaten/ kota yang telah berhasil menurunkan kemiskinan dengan cukup signifikan agar tidak ragu-ragu meningkatkan standar kemiskinan mereka. Tentunya dengan mempertimbangkan kekuatan anggaran yang dimiliki masing-masing wilayah.

“Yang mempunyai kemampuan lebih jangan ragu-ragu untuk meningkatkan standar kemiskinan,” dorongnya.

Senada, Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman yang turut hadir dalam Musrenbangwil itu juga menekankan prioritas penanganan kemiskinan. Dia meminta agar anggaran yang diperuntukkan dalam penanganan kemiskinan bisa digunakan secara optimal, tanggung jawab, dan tepat sasaran.

Sukirman juga mendorong pemerintah untuk membudayakan gerakan tengok kiri-kanan tetangga agar dapat mengetahui warga yang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah. Sebab penyelesaian masalah kemiskinan diperlukan data-data yang sangat akurat.

“Perlu kerja keras dan data kemiskinan kita harus akurat. Mari kita budayakan gerakan tengok kanan-kiri tetangga kita mana yang masih perlu mendapatkan pertolongan,” katanya.

Dalam kesempatan ini, beberapa perwakilan warga juga menyuarakan aspirasi mereka. Di antaranya Muh Karta Yasin dari Forum Kepala Sekolah Swasta Kabupaten Tegal  yang meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru-guru swasta di sekolah swasta jenjang SMA sederajat yang menjadi kewenangan Pemprov Jateng.

Menurutnya, sejumlah guru swasta tersebut masih menerima honor kisaran Rp 200 ribu – Rp 300 ribu/bulan. Tak sebanding dengan guru honorer di sekolah negeri yang memperoleh honor sesuai UMK.

“Guru swasta tiap bulan rata-rata menerima honor Rp 200 ribu – Rp 300 ribu, kalau guru honorer sudah mendapat sesuai dengan UMK. Sehingga saya diharapkan untuk tahun berikutnya ada alokasi anggaran untuk guru swasta di sekolah swasta,” pintanya.

Sementara itu, Tirai, perwakilan LSM Kabupaten Pekalongan juga meminta pemerintah agar melebarkan jalan di perlintasan rel KA di Jalan Wiradesa-Kajen. Jalan tersebut terlalu sempit sehingga menjadi titik kemacetan dan mengganggu aktivitas warga.

Menanggapi aspirasi dari masyarakat, Sekda Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP mengatakan perlintasan rel KA di Jalan Wiradesa-Kajen akan dibangun flyover sebelum Lebaran nanti. Untuk itu masyarakat diminta bisa memberikan pemahaman kepada warga lainnya jika lahan merek akan digunakan untuk pembangunan flyover tersebut.

“Kita sudah cek dan pada saat mau lebaran akan dibuatkan flyover. Tahun 2018 akan dimulai disusun DED-nya. Saya minta tolong kalau terpaksa menggunakan lahan milik masyarakat bantu kami memberikan pemahaman,” terangnya.

Sedangkan untuk masalah kesejahteraan guru swasta, Sekda mengatakan karena adanya keterbatasan anggaran selama masa transisi pada tahun pertama dan kedua memang pihaknya memrioritaskan sekolah-sekolah negeri. Namun ke depan kesejahteraan guru swasta juga akan menjadi prioritas pemerintah.

Penulis : Kh, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin