Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Reformasi birokrasi bukanlah upaya yang mudah untuk dilakukan. Ikhtiar menegakkan integritas dan profesionalitas ASN memerlukan keteladan dari pemimpin dan tekad diri yang kuat untuk memberikan pelayanan prima kepada publik, tanpa tergiur melakukan korupsi ataupun menerima gratifikasi.

Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP mencontohkan, reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Tengah diawali dari komitmen Gubernur H Ganjar Pranowo SH MIP dan wakilnya Drs H Heru Sudjatmoko untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Komitmen itu senantiasa dijaga dan dicerminkan melalui slogan mboten korupsi, mboten ngapusi.

“Kuncinya adalah keteladanan, kemauan dan tekad. Pak Ganjar dan Pak Heru sudah memberikan contoh mboten korupsi mboten ngapusi. Selain itu, tekad teman-teman untuk mau berubah melakukan reformasi birokrasi yang semakin baik. Dengan adanya keteladanan dan tekad, kita akan mengontrol diri sendiri,” terangnya yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, saat menjadi salah seorang narasumber dialog interaktif Suara Jawa Tengah bertajuk ‘Korpri Kolaborasi, Korpri Kerjasama’ di Studio TVRI, Selasa (14/11).

Senada dengan Sekda, Gubernur Ganjar Pranowo menjelaskan, birokrasi yang sifatnya paternalis menuntut pimpinan untuk konsisten dengan visi dan misinya. Jika tidak konsisten, jajaran yang ada di bawahnya tak akan lagi percaya. Untuk itu dia berupaya memberikan contoh bagi jajarannya.

“Budaya kita itu paternalis. Jadi, kita melihat yang paling atas (pemimpin) itu seperti apa. Apakah mereka bisa dijadikan contoh. Itu beban yang paling berat di pundak saya dan Pak Heru. Apakah kemudian kami mencla-mencle atau tidak. Kalau mencla-mencle kami tidak akan dipercaya,” jelasnya.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih misalnya, gubernur berupaya meningkatkan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Dengan peningkatan TPP, diharapkan ASN tidak lagi tergiur melakukan korupsi atau menerima gratifikasi saat menjalankan tugasnya. Selain itu, pimpinan juga ditantang untuk berani menciptakan terobosan-terobosan baru demi memberikan pelayanan publik yang prima.

“ASN yang terhimpun di dalam Korpri sebenarnya siap. Tetapi pimpinan di atasnya memang ditantang untuk berinovasi dan berkreasi,” lanjut gubernur.

Mantan anggota DPR RI itu menambahkan, ASN tidak hanya dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang mudah, murah, dan cepat. Mereka juga didorong untuk berani menjelaskan apabila ada indikasi masyarakat yang menginginkan pelayanan publik diberikan tidak sesuai prosedur.

“Ketika masyarakat ngelunjak, mereka akan menjelaskan. Misalnya ada pengusaha yang mengeluh proses perizinan untuk bisnisnya lambat. Setelah ditelusuri ternyata persyaratannya kurang. Maka ASN akan menjelaskan bahwa mereka (pengusaha) harus mengurus perizinan sesuai syarat. Mereka kita dorong untuk berani menjelaskan itu,” tegasnya.

Alumnus UGM itu bersyukur karena saat ini masyarakat merasakan birokrasi Pemprov Jateng lebih ramah dan egaliter. Terlebih, dengan semakin banyaknya kanal-kanal komunikasi yang disediakan bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, saran, maupun keluhan tentang pelayanan publik.

“Ada keramahan birokrasi di Pemprov. Ada suasana birokrasi yang kasual. Birokrasi kasual ini adalah proses yang terbentuk panjang dan menunjukkan bahwa birokrasi semakin egaliter. Karena dorongan kita untuk melayani mudah, murah, cepat,” ujarnya.

Plt Ketua Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah Sabaruddin Hulu memberikan apresiasi positif terhadap dibukanya kanal-kanal aduan untuk masyarakat. Hal itu sekaligus sebagai bentuk keterbukaan informasi pemerintah provinsi kepada rakyatnya. Terlebih, aduan yang masuk langsung ditindaklanjuti dengan cepat.

Dia juga mendukung dengan dibukanya pelayanan-pelayanan online. Dengan begitu, masyarakat lebih mudah mengakses. Pemerintah pun tak lagi dihadapkan pada persoalan kekurangan sumber daya manusia (SDM) untuk memberikan pelayanan langsung kepada warga.

“Kalau untuk mendapatkan pelayanan masyarakat harus datang ke instansi-instansi, akan numpuk masyarakatnya. Tentu SDM di instansi itu juga akan kurang untuk melayani mereka yang datang. Pelayanan online ini setidaknya dapat menyiasati SDM yang terbatas,” ungkap Sabaruddin.

Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro Prof Dr Yos Johan Utama SH MHum berharap, inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemprov Jateng dapat dibukukan dan dapat menjadi contoh best practice bagi pemda lainnya.

“Inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Bapak Gubernur bisa dijadikan buku best practice sehingga sangat bagus untuk ditularkan kepada pemda lainnya,” pungkasnya.

Penulis : Ar, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin