Birokrasi Jateng Makin Melayani dan Berhasil

  • 29 Nov
  • bidang ikp
  • No Comments

Semarang – Sekitar 25 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat berkunjung ke Pemprov Jateng, Selasa (28/11). Kunjungan kerja tersebut untuk menggali banyak hal, termasuk pengalaman dalam mengelola anggaran daerah serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Rombongan yang dipimpin Tate Komarudin itu, terdiri dari Badan Musyawarah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPP), ditemui Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP didampingi Asisten Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jateng Eddy Djoko Pramono, bersama pejabat terkait lainnya.

Dalam kesempatan tersebut gubernur memaparkan tentang keberhasilan Pemprov Jateng dalam berbagai hal, salah satunya reformasi birokrasi. Dia mengajak seluruh pejabat dan ASN masuk digital birokrasi dengan mengadopsi Kota Surabaya, yakni sistem government resources management system (GRMS) atau sistem informasi untuk memfasilitasi proses pengelolaan keuangan daerah.

Hampir lima tahun terakhir atau kepemimpinan Ganjar-Heru, kata dia, jabatan di lingkungan Pemprov Jateng diisi melalui proses lelang jabatan. Sehingga tidak ada lagi setoran-setoran atau jangan pernah minta pada siapapun. Dan semua SKPD melayani masyarakat secara murah, mudah, dan cepat.

“Mereka (pejabat dan ASN) kita kasih tambahan penghasilan sehingga saya minta layani masyarakat dengan tiga hal, mudah murah dan cepat. Lelang jabatan ini tradisi yang kita dorong dan hasilnya luar biasa,” imbuh mantan anggota DPR RI ini.

Dia mengungkapkan, kemudahan akses yang dibuka pemerintah provinsi membuat masyarakat Jawa Tengah lebih menyukai melapor langsung kepada gubernur ketimbang kepada bupati atau walikota. Di antaranya soal jalan rusak, pembuatan KTP yang tidak kunjung jadi, orang hilang di Jakarta, orang terlantar, bahkan mahasiswa tidak lulus lulus melaporkannya kepada gubernur melalui media sosial.

“Seluruh komplain masuk lewat medsos maupun kanal-kanal lain yang kami buka. Maka saat ditanya suksesnya dimana, saya jawab birokrasi semakin melayani dan berhasil. Ada juga wartawan yang nyebut berhasil casualkan birokrasi, ketemu saya bisa melalui medsos dan tindak lanjut lebih cepat,” beber Ganjar.

Selain itu, pada 2016 Jawa Tengah juga menjadi pengelola gratifikasi terbaik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan karena provinsi ini menjadi pelapor gratifikasi terbanyak. Jateng juga merupakan provinsi pertama yang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 100 persen, bahkan sekarang sampai dengan eselon IV melaporkan harta kekayaannya.

“Namun beberapa hal lain saya mencontek kemajuan Jawa Barat, termasuk di bidang industri. Pembentukan kawasan Industri Jababeka, ini saya meniru dengan Jawa Barat,” katanya.

Pada kunjungan tersebut, sejumlah anggota DPRD Jabar tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berdialog atau menanyakan tentang berbagai hal kepada gubernur. Misalnya, Imas Noerani yang menanyakan mengenai kinerja dan pengelolaan BUMD, Yusnandar soal kebijakan pengelolaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa), serta Satori tentang upaya mewujudkan pelayanan mudah, murah, dan cepat.

 

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Berita Terkait