Berani Ungkap Harta Melalui LHKPN, Masyarakat Lebih Nyaman

  • 19 Nov
  • bidang ikp
  • No Comments

SEMARANG – Keterbukaan eksekutif dan legislatif dalam melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menjadi pintu masuk terbangunnya integritas di dua lembaga tersebut.

“LHKPN yang sudah dilaporkan ke KPK, menjadi pintu masuk integritas kita (eksekutif dan legislatif, red). Laporan tersebut membuat masyarakat nyaman. O wakilku ning nggone DPRD sudah berintegritas. Sudah berani mengungkap hartanya,” kata Wagub Taj Yasin saat membuka Orientasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Periode 2019-2024, di Hotel Grand Candi, Senin (18/11/2019).

Selanjutnya, kata wagub, masyarakat bisa memperkirakan berapa total penghasilan seorang anggota dewan, yang dapat diketahui dari regulasinya. Dengan demikian, LHKPN merupakan bagian dari keterbukaan yang saat ini sudah menjadi tuntutan masyarakat.

Wagub yang akrab disapa dengan panggilan Gus Yasin ini juga mengingatkan agar anggota dewan berhati-hati dalam menjalankan fungsi legislasi, baik perda maupun penganggaran. Pasalnya, masyarakat mengawasi dengan ketat. Kesalahan meletakkan anggaran yang dilakukan Pemprov DKI bisa menjadi pelajaran.

“Itu karena keterbukaan. Karena sudah memakai sistem e-planning, e-budgeting dan e-e yang lain. Maka sudah tidak bisa ‘bermain-main’ lagi. Tugas eksekutif dan legislatif berat,” tandanya.

Ditambahkan, agar eksekutif dan legislatif harmonis dalam menjalankan masing-masing fungsinya, mereka harus mengutamakan duduk bersama. Misalnya, membahas bersama berapa anggaran ideal yang harus dikelola DPRD dan apa-apa saja yang bisa diakses anggota DPRD.

“Perlu Bapak/Ibu ketahui, banyak celah supaya eksekutif dan legislatif bisa duduk bersama. Dengan duduk bersama, bisa membahas banyak hal. Salah satu contoh, berapa anggaran ideal yang harus dikelola DPRD,” tuturnya. (Humas Jateng)

Berita Terkait