Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Banjarnegara – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah terus mendorong pembentukan desa tangguh bencana di daerah-daerah rawan bencana, guna mengurangi risiko bencana yang dialami masyarakat. Kali ini pembentukan desa tangguh bencana dilakukan di Desa Mlaya dan Desa Tlaga Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Senin (16/7).

Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Sarwa Pramana menjelaskan, bertempat di Balai Desa Mlaya selama empat hari mulai 16-20 Juli 2018, masyarakat akan diberi pelatihan 20 indikator menjadi desa tangguh bencana. Sehingga diharapkan setelah mendapat pelatihan masyarakat lebih tangguh, tidak takut terhadap bencana, bahkan bisa hidup harmonis dengan bencana.

“Tujuannya membentuk tim reaksi cepat dan tim kaji cepat, supaya pada saat terjadi bencana masyarakat sudah tanggap, yang pertama bisa menyelamatkan masyarakat terutama diri sendiri,” katanya saat memberikan laporan kegiatan Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana (Mastana).

Selain itu, Sarwa meminta kepada masyarakat yang telah mendapat pelatihan, untuk bisa melakukan penanganan bencana secara mandiri, jika kejadian bencana yang terjadi masih dalam skala kecil.

“Kalau sudah dilatih harapan kami saat ada bencana kecil tidak usah lapor ke kabupaten, langsung ditangani sendiri dengan menggunakan APBDes karena sudah bisa untuk mitigasi bencana,” ujarnya.

Karenanya, lanjut Sarwa, bagi desa yang sudah memiliki Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) bisa diundang dalam Musrenbangdes guna pengalokasian anggaran mitigasi bencana.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi mengatakan dalam penanganan bencana, tidak cukup hanya mengandalkan petugas di tingkat atas yang jaraknya jauh dari desa yang terkena bencana. Untuk itu penguatan sumber daya dan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana sangat diperlukan, guna mengurangi risiko bencana.

“Kalau bencananya terjadi di salah satu desa yang jauh, maka yang paling dekat yang harus bisa bertindak lebih awal daripada yang lain. Itu semua perlu ditularkan pengetahuannya, perlu dilatihkan,” katanya.

Heru juga menyampaikan selain pengutan infrastruktur dan SDM, yang juga perlu dilakukan penguatan adalah struktur pemerintahan mulai dari tingkat atas hingga tingkat paling bawah. Sebab permasalahan terjadi banyak di tingkat bawah, namun pemerintah tingkat bawah masih belum cukup kuat menghadapi persoalan yang terjadi.

“Pemerintahan itu ibarat satu tubuh manusia, kalau badannya kuat, kaki dan tangannya juga cukup kuat, tetapi jari-jarinya belum terlalu kuat maka tidak bisa mengangkat barang meski kecil sekalipun. Artinya PR kita untuk memperkuat pemerintahan ditingkat yang di bawah,” terangnya.

Penulis : Kh, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto ; Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin