Belum Diangkat PNS, GTT Inginkan Honor Sesuai UMK

  • 05 Dec
  • bidang ikp
  • No Comments

Semarang – Tuntutan Guru Tidak Tetap (GTT) yang meminta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka mendapat secercah harapan. Presiden RI Joko Widodo telah merespon keluhan-keluhan GTT yang saat ini menerima upah atau honor jauh dibawah Kehidupan Hidup Layak (KHL).

“Pak Presiden sudah mengatakan permasalahan guru honorer dan kekurangan guru akan diselesaikan secara bertahap karena saat ini pemerintah masih fokus untuk melakukan pembangunan infrastruktur,” ungkap Ketua PGRI Jawa Tengah Widadi saat menjadi salah satu narasumber dalam program dialog interaktif Gayeng Bareng Gubernur Jateng, di studio TVRI Jawa Tengah, Senin (4/12).

Pada dialog yang dibawakan langsung oleh Gubernur Ganjar Pranowo, Widadi mengatakan penyelesaian kekurangan guru akan dilakukan dengan sistem meritokrasi. Yaitu sistem yang mengedepankan guru yang telah lama mengabdi, khususnya di daerah 3T (terdepan, terluas, tertinggal) dan guru yang berprestasi.

Selain itu, imbuhnya, Presiden Jokowi meminta tunjangan sertifikasi dibayarkan tepat waktu dan tepat jumlah mengingat dana sudah dialokasikan untuk itu. Masalah administrasi guru juga diharapkan dapat disederhanakan agar guru memiliki lebih banyak waktu mendidik para siswanya.

Tiga pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tersebut mendapat respon yang cukup baik dari kalangan GTT. Johan Kurniadi, GTT dari Cilacap mengatakan paling tidak dirinya dan teman-temannya masih mempunyai harapan untuk diangkat PNS oleh pemerintah. Namun jika tidak bisa diangkat mereka meminta minimal bisa mendapatkan honor sesuai dengan UMK.

Johan meminta Gubernur Ganjar juga ikut mengawal agar pesan yang disampaikan Presiden Jokowi saat Hari Guru Nasional tersebut dapat segera direalisasikan. Pasalnya, saat ini nasib GTT banyak yang tidak jelas. Bahkan ada yang hanya diberi honor sekitar Rp 200-400 ribu per bulan.

“Saya minta Pak Ganjar juga ikut mengawal. Kalaupun tidak diangkat PNS, kami minta upah kami disesuaikan dengan UMK,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Syaiful, GTT SD asal Kudus. Dia mengaku honor mengajar tiap bulannya hanya Rp 200 ribu yang dibayar melalui dana BOS. Karenanya, ia rela mencari rezeki tambahan dengan menjadi tukang ojek.

“Gajinya cuma Rp 200 ribu sampai sekarang tidak ada kenaikan. Jadi nyambi ngojek,” katanya.

Gubernur Ganjar mengatakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, kesejahteraan guru memang harus diperhatikan. Sehingga mereka lebih fokus mendidik siswanya menjadi generasi penerus yang memiliki kompetensi tinggi. Untuk itu dia berupaya mengawal hingga GTT mendapatkan kesejahteraan yang layak.

“Rabu besuk (6/12) saya akan bertemu Pak Presiden. Saya akan coba tanyakan, kalau boleh mengawal akan saya kawal terus. Sebenarnya tuntutan GTT ini tidak tinggi-tinggi, kalau tidak PNS ya upahnya sesuai UMK,” pungkasnya.

 

Reporter : Kh, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

 

Berita Terkait