Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Komunikasi digital harus menjadi poros pemerintah untuk melayani rakyat, terlebih di era digital seperti sekarang. Tak sekadar merespons pertanyaan, sikap proaktif pun mutlak dimiliki.

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP mengungkapkan berdasarkan survei yang diprakarsai oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet, pada 2016 sebanyak 132,7 juta dari total 256,2 juta penduduk Indonesia adalah pengguna internet. Melihat kondisi itu, pemerintah pun mesti melihat peluang dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan.

Untuk itu, sejak awal memimpin di provinsi ini, Ganjar sudah meminta jajarannya agar mengaplikasikan media sosial untuk memberikan pelayanan prima kepada publik.

“Seluruh OPD saya wajib punya akun twitter. Maksimum sehari harus dijawab. Kalau dua hari (nggak dijawab) prestasinya berkurang. Empat hari nggak dijawab konduite bisa dicopot. Jadi teman-teman OPD sudah terbiasa menjawab (laporan masyarakat). Evidence-nya harus ditunjukkan berupa foto. Komunikasi digital harus menjadi poros kita bersama untuk melayani rakyat,” tegas gubernur saat menghadiri FGD Manajemen Komunikasi Pemerintah di Era Digital, yang berlangsung di Hotel Santika Premiere, Kamis (13/7).

Mantan anggota DPR RI itu menambahkan, setiap OPD juga harus memiliki humas masing-masing, di luar humas induk. Humas OPD tersebut akan berperan menggencarkan sosialisasi sesuai dengan institusinya.

“Kita harus proaktif jangan pernah menunggu. Setiap OPD harus punya humas sendiri. Begitu presiden perintah A dari sana, yuk kita sosialisasikan sampai bawah. Kemarin keluar Perpu tentang ormas kita sosialisasikan. Besok Senin kita akan mulai menerima siswa baru, mana kekerasan yang tidak boleh, mana embel-embel seragam yang tidak boleh kita sosialisasikan,” bebernya.

Senada dengan Gubernur, Kapolri Jenderal Pol Drs M Tito Karnavian MA Phd memandang penting peran humas. Menurutnya, peran humas tidak sekedar menjadi juru bicara untuk institusinya, namun lebih kepada peran pemimpin redaksi dalam menyusun agenda (agenda setting). Humas harus menghimpun informasi secara proaktif agar dapat memrediksi isu-isu penting terkait institusinya yang layak menjadi konsumsi media.

“Bedakan profesi humas dengan juru bicara. Kalau juru bicara sifatnya responsif dan pasif. Ada yang tanya isu ini, baru dia cari informasi, dia balas. Kalau yang dilakukan rekan-rekan humas adalah sama seperti pemimpin redaksi. Jadi, mengumpulkan informasi secara proaktif,” terangnya.

Ditambahkan, humas mesti mewaspadai hal-hal negatif. Prinsipnya, jangan didikte oleh isu, tetapi mendikte isu.

“Karena publik sangat dipengaruhi oleh berita yang viral, maka kita berusaha mengeksplor keberhasilan atau hal-hal positif kita, tapi harus yang layak jual. Kita berupaya agar isu yang jadi trending itu adalah isu yang berasal dari kita,” terangnya.

Kapolri menambahkan, citra institusi di mata publik tidak hanya ditentukan oleh kinerja dan budaya yang dibangun di dalamnya. Citra institusi juga ditentukan oleh kekuatan media dalam mengkonstruksi informasi dan mempengaruhi opini publik. Oleh sebab itu, peran agenda setting humas sangatlah penting.

“Untuk merebut kepercayaan publik, kita perlu meningkatkan kinerja dengan cara-cara yang bisa diukur, merubah kultur negatif menjadi kultur positif, dan melakukan manajemen media. Saya melihat pembentukan opini publik tentang suatu institusi itu 60 persennya ditentukan oleh media, 20 persen ditentukan oleh kinerja, dan 20 persen lagi ditentukan oleh kultur,” ujarnya.

Kapolri mencontohkan, isu tentang istri pensiunan Polri di Manado yang beberapa waktu lalu menjadi viral karena dianggap bersikap arogan telah melakukan kekerasan terhadap petugas bandara yang menerapkan prosedur pengamanan. Isu tersebut tidak menguntungkan bagi citra Bhayangkari. Tanpa mengetahui psikologis pelaku (istri pensiunan Polri), publik dapat dengan mudah memberikan stigma bahwa istri pejabat Polri seringkali berperilaku buruk. Realitasnya, anggota Bhayangkari juga mengabdi kepada masyarakat. Sayangnya, realitas itu tidak selalu diungkap oleh media.

“Contoh istri pensiunan Polri di Manado yang bersifat arogan, merasa istri pejabat kemudian nempeleng petugas di bandara. Padahal seandainya kalau kita tahu, ibu dari perempuan itu sedang sakit dan anaknya kena kanker. Dia dalam kondisi stress. Tapi publik tidak tahu itu. Mereka berpikir semua istri pejabat Polri brengsek. Padahal Bhayangkari jumlahnya 400 ribu. Banyak juga di antara mereka yang berbuat baik. Ada Bhayangkari di Papua yang mengabdi sebagai bidan. Ada pula kelompok Bhayangkari yang membangun PAUD. Tapi itu tidak muncul di media,” bebernya.

Untuk menetralisasi informasi negatif tersebut, Kapolri dan istri pun memberikan teladan kepada publik. Mereka melakukan penerbangan ke Manado dan mengikuti prosedur pengamanan yang telah ditentukan.

“Saya pun datang ke Manado untuk menunjukkan Kapolri dan istri Kapolri pun taat aturan. Kami juga diperiksa secara prosedural,” jelasnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menambahkan, agar informasi yang dipublikasikan media tidak membuat masyarakat bingung, maka humas antar institusi harus bersinergi dalam menyusun narasi tunggal. Narasi tersebut berisi kesatuan data tentang isu tertentu.

“Pemerintah menetapkan Kominfo menjadi pengampu government PR. Maka yang harus dilakukan secepatnya adalah menyiapkan narasi tunggal. Artinya suara dari pemerintah harus bulat satu. Misalnya isu tentang tenaga kerja asing ramai. Kementerian A bilang angkanya sekian, Kementerian B angkanya sekian. Harusnya pemerintah pusat angkanya satu. Angka boleh berbeda, tapi dijelaskan  perbedaannya mengapa,” terangnya.

Penulis : Ar, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin