Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Kebumen – Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen. Pasalnya, pada tahun lalu Kabupaten Kebumen menempati urutan kedua sebagai kabupaten paling miskin di Provinsi Jawa Tengah, setelah Kabupaten Wonosobo, di mana kemiskinan di Kabupaten Kebumen menyentuh angka 19,86 persen.

Upaya serius Pemkab Kebumen untuk menurunkan angka kemiskinan secara bertahap diwujudkan melalui beberapa program inovatif. Salah satunya program jaminan kesehatan daerah (jamkesda) “Kamis Gratis” agar warga Kebumen dapat berobat gratis.

Bupati Kebumen Ir H Mohammad Yahya Fuad menyampaikan Kamis Gratis berarti kaya miskin kalau berobat gratis. Produk Jamkesda itu diluncurkan pada 27 Desember lalu, dengan pertimbangan belum semua warga mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah. Dari 1,3 juta penduduk Kebumen baru 950 ribu orang yang mempunyai Kartu Indonesia Sehat atau BPJS Kesehatan.

“Sementara sisanya belum mempunyai asuransi kesehatan. Dengan program ini, warga Kebumen cukup menunjukkan KTP Kebumen saja. Maka apabila sakit dan harus opname di sepuluh puskesmas rawat inap dan dua RSUD insya Allah gratis,” terangnya saat Rapat Koordinasi TKPKD Provinsi Jawa Tengah – TKP2KD Kabupaten Kebumen Tahun 2017 bertajuk “Membangun Komitmen Bersama dalam Penanggulangan Kemiskinan” di Gedung Pertemuan Setda Kabupaten Kebumen, Jumat (27/10).

Yahya menambahkan, pogram lain yang tengah diupayakan Pemkab Kebumen untuk menekan angka kemiskinan adalah gerakan antimerokok. Pihaknya prihatin, karena sejumlah kepala keluarga yang berpenghasilan minim, justru menghabiskan sebagian pendapatannya untuk membeli rokok.

“Kami gencar lakukan gerakan antimerokok. Kami yakin merokok itu selain berbahaya bagi kesehatan juga berbahaya bagi kemiskinan. Kami tanya banyak warga, ketika penghasilan mereka rata-rata Rp 1,2 juta per bulan, ternyata sekitar Rp 500 ribu per bulan habis dibakar untuk merokok. Bagi kepala keluarga dengan pendapatan sekitar Rp 1,2 juta, maka Rp 500 ribu itu sangat besar untuk menambah kesejahteraan keluarga,” tambahnya.

Selama dua tahun terakhir, Pemkab Kebumen juga telah menerapkan program angkutan desa gratis bagi pelajar dari keluarga miskin. Hak itu demi memastikan mereka tetap dapat mengakses moda trasnportasi menuju sekolah.

“Kami juga ada program angkudes gratis untuk siswa dari keluarga miskin. Sehingga tidak ada alasan lagi anak-anak Kebumen yang tidak bisa bersekolah karena tidak punya uang untuk naik angkot. Ini sudah tahun kedua kami terapkan,” jelas Yahya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko Msi mengapresiasi program-program inovatif yang diluncurkan oleh Pemkab Kebumen untuk menurunkan angka kemiskinan di daerahnya.

“Kami mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang telah melakukan berbagai terobosan program-program inovasi yang salah satu sasaran tujuannya adalah keluarga miskin. Program berobat gratis ini bagus sekali, bisa dinikmati oleh keluarga miskin karena seringkali pelayanan kesehatan mereka tidak bisa menjangkaunya. Keluarga miskin harus memperoleh pendampingan,” ujarnya mengapresiasi.

Mantan Bupati Purbalingga itu menerangkan, program pendampingan keluarga miskin tidak hanya bergantung pada petugas pendamping desa. Pemerintah di tingkat kecamatan, desa, bahkan hingga RT/RW harus berperan aktif mendata kemiskinan yang ada di daerah masing-masing secara objektif dan mendampingi keluarga miskin setempat.

“Jajaran pemerintahan kita harus diperkuat terutama di tingkat kecamatan, desa sampai ke tingkat RT/RW. Kalau pengurus RT/RW-nya aktif, maka mereka akan melihat kemiskinan lebih jelas. Misalnya dari 40 KK yang miskin sekitar 20 persen. Berarti ada delapan KK miskin. Pengurus RT pasti bisa mencermati itu satu persatu. Apakah mereka masih mampu bekerja ataukah jompo sehingga perlu dibantu. Apakah mereka tergolong pasangan usia subur atau tidak. Karena masih ada fenomena saudara-saudara kita dari keluarga miskin itu anaknya banyak. Pemerintah kecamatan bisa menjadi pendamping desa yang permanen. Jadi camat dan jajarannya harus jos,” terangnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta istri camat aktif dalam kegiatan PKK, seperti membantu tenaga medis memantau kesehatan ibu dan anak di Posyandu.

“Camatnya hebat, istrinya juga hebat. Bupati bisa tanya, apakah istri camat aktif PKK atau tidak, aktif memantau posyandu atau tidak. Posyandu itu pendekatan yang komprehensif untuk pantau kesehatan ibu dan anak. Kalau kader-kader PKK diberdayakan maka akan sangat membantu upaya pemantauan kesehatan ibu dan anak,” pungkasnya.

Usai menghadiri rakor, Wagub Jateng Heru Sudjatmoko memberikan bantuan Baznas Provinsi Jawa Tengah di Pondok Pesantren Al Falah Somalangu Wetan, Desa Sumberdadi, Kecamatan Kebumen. Pihaknya berpesan, pondok pesantren harus mampu berperan menjadi penangkal utama berita bohong yang merebak di tengah masyarakat. Untuk itu, santri haruslah memperluas wawasan dengan belajar dan mengaji secara sungguh-sungguh agar tidak terjebak dengan hoax.

Penulis : Ar, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin