Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Pemerintah Provinsi Jateng akan menindak tegas aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat narkoba. Tidak hanya menurunkan jabatannya tapi harus langsung memecat. Kebijakan sebagai bentuk komitmen pemerintah turut serta memberantas narkoba itu, diharapkan juga diikuti pemerintah kabupaten dan kota di Jateng.

“Harus tegas menegakkan hukum dan sanksi. Dulu ada orang di lingkungan pemprov yang terlibat narkoba lha kok cuma dilorot pangkate, tapi saya tidak mau, dia harus dipecat. Apalagi mereka pernah menggunakan sebelumnya. Yang seperti itu untuk menunjukkan komitmen penuh bahwa kita turut serta dalam pemberantasan narkoba sehingga kita harapkan daerah juga ada partisipasi aktif,” tegas Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP usai upacara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tingkat Jateng, di Halaman Kantor Gubernur, Kamis (13/7).

Menurutnya, BNN tidak mungkin kuat atau mampu mengatasi semua persoalan terkait narkotika tanpa keterlibatan pihak lain. Karenanya pemerintah daerah harus berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan narkoba. Apalagi saat ini Indonesia dalam kondisi darurat narkoba dan Presiden RI Joko Widodo menyatakan perang melawan narkoba.

“Kita juga mendorong bupati dan walikota membentuk BNN kabupaten dan kota. Bahkan beberapa rumah sakit di daerah juga ada pelayanan konsultasi untuk korban narkoba, terutama bagi mereka yang harus melakukan rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkotika,” bebernya.

Kerja sama antara BNN dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus terjalin erat agar ancaman bahaya narkotika di Jateng tidak semakin parah. Baik dalam penyusunan strategi, rencana kerja, maupun hal lainnya. Mengingat peredaran dan penyalahgunaan narkoba menyasar hampir di semua daerah tanpa memandang usia dan latar belakang pekerjaan.

“Daerah-daerah mana yang disinyalir rawan, kemudian saya meneruskan informasi itu kepada kabupaten dan kota untuk mengawasi daerah tersebut. Jika tidak bekerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, maka BNN tidak akan menjangkau semua karena keterbatasannya.

Sementara itu, peran pemprov yang bersifat edukatif antara lain menggandeng BNN turun ke sekolah-sekolah guna menyosialisasikan bahaya narkotika di kalangan pelajar. Mendorong generasi muda termasuk para siswa membentuk beragam kelompok kelompok dengan cara dan ide mereka sendiri menyosialisasikan tentang narkotika, baik menyangkut jenis dan bahaya narkotika bagi fisik, mental, maupun kerusakan negara akibat penyalahgunaan narkotika.

“Pemprov akan berkeliling saat orientasi siswa baru. Kami akan menyisipkan pesan tentang anti narkoba, anti korupsi, budi pekerti, kebangsaan, dan lainnya,” katanya.

Mantan anggota DPR RI itu menambahkan, seiring kemajuan teknologi informasi seperti sekarang, di mana generasi muda akrab dengan gadget dan senang menggunakan media sosial sebagai sarana berkomunikasi dengan banyak khalayak. Karenanya mereka juga didorong menggencarkan kampanye anti narkoba melalui media sosial.

Sementara itu, Kepala BNN Jateng Brigjen Pol Tri Agus Heru mengatakan, tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Jateng masuk kategori memprihatinkan. Kondisi itu terkait masih banyak kasus tertangkapnya pengedar maupun pengguna narkotika di berbagai daerah di Jateng.

“Ini menjadi keprihatian kita semua. Pencegahan-pencegahan sudah dilakukan secara optimal, kasusnya masih cukup tinggi dan beberapa yang diungkap masih ada sindikat,” ujarnya.

Tingginya kasus narkoba di Jateng, menurut Agus, juga terkait aspek permintaan yang terus meningkat. Karena selama permintaan masih ada, ini menjadi peluang bagi para sindikat untuk terus melakukan bisnisnya.

Ia menyebutkan, narkotika tidak hanya menyasar usia muda namun usia anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua berpotensi sebagai pemakai narkoba. Bahkan masyarakat yang hidup di perkotaan maupun desa dengan profesi beragam semua bisa terkontaminasi obat-obatan terlarang ini.

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin