APBDes Diharapkan Sediakan Pos Pemberdayaan Difabel

  • 14 Mar
  • bidang ikp
  • No Comments

Wonosobo – Momentum musyawarah perencanaan pembangunan wilayah (Musrenbangwil) se-eks Karesidenan Kedu di Gedung Sasana Adipura Kabupaten Wonosobo, Selasa (13/3), menjadi ajang untuk menyuarakan aspirasi para penyandang disabilitas. Mereka kembali menyampaikan agar pemerintah tak melupakan pemberdayaan difabel untuk mencapai kemandirian.

Seperti yang dikatakan anggota Komunitas Peduli Difabel Temanggung, Eko Prabowo. Dia menekankan arti penting pemberdayaan ekonomi bagi para penyandang disabilitas agar mereka mampu menafkahi kehidupan keluarganya.

“Sebenarnya yang paling penting bagi penyandang disabilitas adalah pemberdayaan. Sehingga penyandang disabilitas bisa menghidupi dirinya sendiri. Kalau dia bisa menafkahi dirinya sendiri, maka ketergantungan yang lain menjadi terminimalisasi. Maka mohon kiranya dalam APBDes ada pos bagi pemberdayaan penyandang disabilitas. ¬†Supaya penyandang disabilitas bisa produktif,” usulnya.

Eko menambahkan, pemberdayaan ekonomi itu perlu didukung adanya skema kredit usaha yang terjangkau bagi penyandang disabilitas. Termasuk pelatihan teknologi informasi agar mereka mampu mendongkrak pemasaran dalam jaringan (daring).

“Perlu adanya kredit usaha bagi penyandang disabilitas yang mudah dengan bunga rendah. Kemudian, ada fasilitas pemasaran online dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing,” tambahnya.

Senada dengan Eko, salah seorang anggota Pemberdayaan Disabilitas Kabupaten Kebumen, Irma Suryati, mendorong rekan-rekannya sesama penyandang disabilitas untuk berkarya dan memeroleh penghasilan dari hasil karya mereka. Dia menunjuk contoh, pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen, di mana hampir 300 orang penyandang disabilitas sudah memiliki pekerjaan. Salah satunya membuat kerajinan keset dari kain perca yang telah menembus pasar ekspor, seperti ke Australia.

“Saya memperjuangkan bagaimana teman-teman disabilitas yang tidak mempunyai pekerjaan itu bisa menciptakan suatu pekerjaan dan kita membantu pemasarannya. Kekurangan kami, mereka itu siap menerima pekerjaan, tapi tidak punya peralatan, yaitu mesin jahit,” ujar perempuan berhijab yang menderita layu kaki akibat virus Polio itu.

Menanggapi aspirasi penyandang disabilitas, Plt Gubernur Drs H Heru Sudjatmoko MSi mengapresiasi kegigihan mereka untuk berkarya dan menafkahi keluarganya. Semangat pantang menyerah mereka tidak hanya menginspirasi sesama penyandang disabilitas, namun juga masyarakat secara umum.

“Saya salut dengan teman-teman penyandang disabilitas yang optimis, bahkan sebagian di antara mereka berhasil berkarya. Termasuk saudara-saudara disabilitas yang ada di Kebumen. Anda punya kemampuan dan berani mencoba. Alhamdulillah, sekarang berhasil dan saya doakan semakin berhasil ke depan. Ini menginspirasi saudara-saudara difabel dan lainnya,” pujinya.

Mantan bupati Purbalingga itu menjelaskan, rangkaian kegiatan Musrenbang merupakan upaya untuk menyusun perencanaan pembangunan secara terintegrasi antara Pemprov Jateng dengan pemkab/pemkot.

“Kita ingin membuat perencanaan yang terintegrasi, terkoordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah, khususnya untuk tahun 2019. Untuk hari ini se-eks karesidenan Kedu. Tentu kita merujuk perencanaan di tingkat nasional baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek,” jelasnya.

Heru menambahkan, terdapat tujuh isu strategis yang ditawarkan oleh Pemprov Jateng untuk dibahas pada rangkaian kegiatan musrenbang. Yaitu program penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi yang berdaya saing, pengembangan SDM yang kompetitif, kedaulatan pangan dan energi, kesenjangan wilayah kaitannya dengan pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

“Musrenbang itu harus ‘belanja masalah’ dari persoalan yang dihadapi masyarakat kita. Harapannya program-program yang kita sepakati adalah program yang berangkat dari permasalahan masyarakat yang telah diprioritaskan,” harapnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP menambahkan, perencanaan pembangunan menerapkan konsep money follow programme dengan pendekatan tematik, holistik, integral, dan spasial. Karenanya, perlu partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka.

 

Penulis : Ar, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Berita Terkait