Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Dalam setiap kontestasi politik atau menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia suhu politik selalu naik. Karenanya semua pihak, terutama Polri harus meningkatkan stabilitas keamanan, meluruskan isu-isu yang memanaskan situasi, serta segera menangani beragam konflik sosial sekecil apapun.

“Tugas kita adalah bagaimana mengendalikan agar situasi-situasi tidak berubah menjadi panas. Naik boleh tapi sedikit. Anget boleh, tapi tidak usah sampai mencapai panas,” ujar Presiden RI Joko Widodo saat memberi pengarahan kepada peserta Apel Kepala Satuan Wilayah (Kàsatwil) Polri Tahun 2017 di kompleks Akademi Kepolisian (Akpol) Kota Semarang, Senin (9/10).

Hadir dalam pembukaan apel bertema “Polri Yang Promoter Dalam Mengamankan Pilkada Serentak 2018” tersebut, antara lain Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP,  Menteri Koordinator Polhukam Wiranto, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, dan sejumlah pejabat negara lainnya.

Menurut Jokowi, saat mendekati pilkada, terutama masa-masa kampanye semua yang benar menjadi tidak benar, yang tidak benar menjadi lebih tidak benar. Namun kini masyarakat semakin cerdas, pintar, semakin dewasa, serta menjadi semakin matang. Karenanya, tugas semuanya khususnya Polri adalah meluruskan isu-isu yang memanaskan situasi.

“Kalau sudah pada tahap diperkirakan membahayakan, saya tegaskan saja. Penegakan hukum itu harus tegas, tak usah melihat itu siapa, tegas-tegas saja,” tandasnya.

Menjelang pilkada serentak 2018 dan menuju pilpres 2019, persiapan harus dilakukan secara detail. Pihak kepolisian diminta mempunyai pemetaan berbagai potensi friksi, dan sumber-sumber yang diperkirakan akan menimbulkan provokasi sehingga bisa dilakukan pencegahan, termasuk siapa mereka, akan melakukan apa. Inteligen harus mempunyai data komplet. Jangan sampai sudah kejadian baru bingung mencari air untuk memadamkan.

“Pencegahan lebih baik, juga menyiapkan alternatif-alternatif solusi. Sudah ada plan A, B, C , D, dan E. Harusnya sudah terbiasa dengan rencana-rencana seperti itu,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, warga Jateng yang sempat menjadi Gubernur DKI itu mengingatkan pentingnya netralitas Polri dalam setiap pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Presiden juga mendorong semua pihak, yakni masyarakat, kandidat pilkada, TNI dan Polri selalu solid. Sehingga semua persoalan yang muncul dapat diselesaikan dengan mudah.

“Saya titip pesan, yang namanya Polri harus netral dalam setiap pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Saya meyakini setiap pilgub, bupati maupun wali kota kuncinya cuma satu, yakni asal dilihat oleh masyarakat, asal dilihat oleh kontestan ataupun kandidat yang ada, serta pendukungnya, TNI dan Polri itu solid maka sudah rampung,” bebernya.

Selain menjaga stabilitas politik, mantan Wali Kota Surakarta itu mengingatkan pentingnya penanganan berbagai bentuk konflik sosial. Bahkan sekecil apapun konflik sosial harus segera diselesaikan agar tidak semakin membesar dan menimbulkan konflik lainnya. Apalagi Indonesia merupakan negara besar dan terdiri dari beragam budaya, suku, dan agama. Jika tidak dapat menyatukan perbedaan itu, berpotensi besar terjadi konflik.

“Saya titip kepada Kapolda dan Kapolres agar konflik-konflik kecil jangan dianggap remeh. Contohnya perang afganistan yang telah berlangsung sejak 25 tahunan lalu dimulai dari konflik antarsuku. Jadi kalau ada konflik sosial yang masih dalam posisi kecil segera diselesaikan, jangan sampai membesar,” pintanya.

Selain itu, hal-hal berkaitan dengan stabilitas pangan juga harus menjadi perhatian. Menurutnya mekanisme pasar itu jangan sampai dirusak. Harus ada kalkulasi atau itung-itungan karena ini menjadi kunci keberlangsungan hidip masyarakat.

“Jika harga melonjak dan pangan langka maka kesenjangan akan terjadi. Jika kenaikan bahan pokok pangan tidak dikendalikan maka akan terjadi guncangan,” tandasnya.

 

Empat Besar

Tidak kalah penting adalah terkait pelayanan publik. Baik berkaitan pengurus surat izin mengemudi (SIM), STNK dan lainnya semua disiapkan secara digitalisasi agar lebih cepat. Dalam melayani masyarakat dengan baik menjadi kunci kepecayaan masyarakat terhadap Polri. Jangan sampai kepercayaan itu rusak oleh satu atau dua oknum yang berbuat tidak baik.

“Saya sangat senang karena kepercayaan publik terhadap Polri masuk empat besar dengan angka 78. Tetapi saya tidak mau Polri berhenti di angka ini, harus terus baik sehingga ada kebijakan publik,” katanya.

Sementara itu Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menjelaskan, sengaja menggelar Rakor Kasatwil di Akpol karena kembali ke nostalgia di almamater ini. Apalagi sebagian besar peserta adalah lulusan Akpol dan dalam beberapa hari ini diharapkan me-refresh idealisme lama pada saat dididik menjadi Polri yang baik sebagai Bhayangkara negara.

Ia menyebutkan, kegiatan tahunan tersebut dihadiri 546 anggota Polri. Terdiri dari 19 pejabat utama Mabes Polri, 33 kapolda dari seluruh indonesia, 33 kepala biro operasi Polda, dan 461 kapolres metro dan kapolresta seluruh indonesia.

“Apel ini mengambil tema tentang Polri yang promoter, yakni profesional, modern, dan terpercaya dalam rangka mengamankan pilkada serentak 2018. Meski dimulai Julni 2018, namun persiapannya harus sejak dini,” katanya.

 

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng