82 Badan Publik Raih Predikat Informatif, Gubernur Ahmad Luthfi: Keterbukaan Informasi Harus Jadi Budaya

SEMARANG – Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menggelar Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Provinsi (KIP) Awards 2025, Selasa (16/12/2025) malam. Kegiatan itu menjadi bentuk apresiasi terhadap badan publik, yang dinilai berhasil menerapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Acara yang berlangsung di Patra Semarang Hotel & Convention, Ballroom Rama Shinta tersebut, merupakan bagian dari Monitoring, Evaluasi, dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2025.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana menegaskan, keterbukaan informasi memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik.

“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban normatif, tetapi pondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat bisa berpartisipasi dan mengawasi kebijakan publik,” kata Indra.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi 2025, sebanyak 82 badan publik di Jawa Tengah meraih predikat Informatif. Badan publik itu meliputi 22 kabupaten/ kota, 26 SKPD provinsi, 7 RSUD provinsi dan 17 RSUD kabupaten/kota, 5 badan vertikal, 1 pengadilan agama kabupaten/kota, 2 BPS kabupaten/kota, hingga 2 BUMD milik Pemprov. Selain itu, terdapat 34 unit badan publik yang masuk kategori Menuju Informatif.

Indra berharap, capaian tersebut dapat terus meningkat pada tahun mendatang, meski dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran.

“Efisiensi bukan alasan untuk melemah. Show must go on. Semangat keterbukaan informasi harus terus dijaga,” ujarnya.

Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro mengapresiasi konsistensi Jawa Tengah yang selalu mendukung badan publiknya. Ia berharap Jawa Tengah bisa meraih predikat Informatif. Ia mendorong agar Jateng bisa menargetkan posisi puncak nasional pada 2026. “Tahun depan Jawa Tengah diharapkan bisa menjadi nomor satu nasional,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menekankan, keterbukaan informasi harus menjadi budaya seluruh aparatur pemerintah, bukan hanya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Masing-masing instansi harus melayani keterbukaan informasi.

“Seluruh ASN adalah pelayan informasi. Komunikasi harus mudah dipahami masyarakat, dan layanan informasi harus terintegrasi agar tidak membingungkan publik,” tegas Luthfi.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi publik menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Menurutnya, ketika ASN menyadari dirinya membawa misi melayani, maka secara otomatis sikap, perilaku, dan tutur kata, akan terikat pada nilai-nilai kepatuhan dan integritas.

“Masyarakat akan percaya bahwa ASN kita benar-benar membawa misi melayani. Secara tidak langsung, sikap, perilaku, dan tutur kata seorang ASN, akan mengikat dirinya sendiri untuk tidak melakukan pelanggaran,” ujar Luthfi.

Dia menjelaskan, setiap ASN sejatinya memiliki fungsi kehumasan sekaligus fungsi PPID. ASN tidak hanya bekerja, tetapi juga bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada publik, apa yang telah dikerjakan di dinas maupun organisasi perangkat daerahnya.

“Dia punya fungsi humas, fungsi PPID, dan fungsi untuk menceritakan apa yang telah dikerjakan di dinas dan OPD-nya. Itu melekat pada diri ASN,” katanya.

Luthfi menambahkan, keterbukaan informasi harus terus dilakukan untuk mencegah terjadinya sumbatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan, kepercayaan publik atau trust building akan terbentuk dengan sendirinya.

“Keterbukaan informasi ini penting, agar tidak ada sumbatan komunikasi dengan masyarakat. Dari situ akan tercipta kepercayaan,” jelasnya.

Meski demikian, Luthfi menegaskan, esensi utama dari seluruh upaya tersebut adalah semangat pelayanan.

“Nomor satu, nomor dua itu yang di atas tetapi yang paling utama adalah semangat kita melayani masyarakat. Karena sejatinya birokrasi bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani,” tegasnya.

DAFTAR SUSUNAN BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA
TENGAH KATEGORI INFORMATIF DAN MENUJU INFORMATIF

Kabupaten Sukoharjo 99,45 INFORMATIF
Kabupaten Wonosobo 98,36 INFORMATIF
Kota Semarang 97,74 INFORMATIF
Kabupaten Kendal 97,28 INFORMATIF
Kota Surakarta 96,55 INFORMATIF
Kabupaten Purbalingga 94,92 INFORMATIF
Kota Salatiga 94,78 INFORMATIF
Kabupaten Kebumen 93,64 INFORMATIF
Kota Magelang 93,49 INFORMATIF
Kabupaten Rembang 93,43 INFORMATIF
Kota Pekalongan 93,18 INFORMATIF
Kota Tegal 92,81 INFORMATIF
Kabupaten Cilacap 92,64 INFORMATIF
Kabupaten Demak 92,61 INFORMATIF
Kabupaten Wonogiri 92,13 INFORMATIF
Kabupaten Tegal 91,59 INFORMATIF
Kabupaten Karanganyar 91,57 INFORMATIF
Kabupaten Semarang 91,38 INFORMATIF
Kabupaten Temanggung 91,34 INFORMATIF
Kabupaten Klaten 90,51 INFORMATIF
Kabupaten Jepara 90,45 INFORMATIF
Kabupaten Brebes 90,09 INFORMATIF
Kabupaten Pati 89,83 MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Kudus 89,67 MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Banyumas 88,39 MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Grobogan 88,25 MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Blora 87,91 MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Pemalang 87,58 MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Purworejo 85,13 MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Sragen 84,72 MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Magelang 84,15 MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Pekalongan 83,95 MENUJU INFORMATIF

DAFTAR SUSUNAN BADAN PUBLIK SKPD PROVINSI JAWA TENGAH
KATEGORI INFORMATIF DAN MENUJU INFORMATIF TAHUN 2025

Dinas Kesehatan Prov. Jateng 99,40 INFORMATIF
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov Jateng 98,80 INFORMATIF
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Prov Jateng 97,64 INFORMATIF
Sekretariat Daerah Prov Jateng 97,34 INFORMATIF
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng 96,83 INFORMATIF
Dinas Perhubungan Prov. Jateng 96,01 INFORMATIF
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Jateng 96,00 INFORMATIF
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Prov Jateng 95,58 INFORMATIF
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Prov. Jateng 95,53 INFORMATIF
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jateng 95,07 INFORMATIF
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov. Jateng 94,74 INFORMATIF
Sekretariat DPRD Prov. Jateng 94,62 INFORMATIF
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov Jateng 94,38 INFORMATIF
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Prov. Jateng 94,19 INFORMATIF
Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jateng 93,68 INFORMATIF
Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Jateng 93,67 INFORMATIF
Dinas Sosial Prov. Jateng 93,56 INFORMATIF
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Prov. Jateng 93,44 INFORMATIF
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov. Jateng 93,19 INFORMATIF
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Prov Jateng 92,64 INFORMATIF
Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Prov. Jateng 92,48 INFORMATIF
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Prov. Jateng 92,06 INFORMATIF
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil Prov. Jateng 91,88 INFORMATIF
Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jateng 91,43 INFORMATIF
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Prov. Jateng 91,14 INFORMATIF
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Prov. Jateng 90,59 INFORMATIF
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Jateng 89,34 MENUJU INFORMATIF
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah 88,71 MENUJU INFORMATIF
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov. Jateng 87,51 MENUJU INFORMATIF
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Jateng 85,84 MENUJU INFORMATIF
Dinas Pertanian Dan Perkebunan Prov. Jateng 85,68 MENUJU INFORMATIF
Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Jateng 84,80 MENUJU INFORMATIF
Badan Penghubung Prov. Jateng 83,78 MENUJU INFORMATIF

DAFTAR SUSUNAN BADAN PUBLIK RUMAH SAKIT UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH KATEGORI INFORMATIF TAHUN 2025

RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah 99,45 INFORMATIF
RSUD Dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah 98,22 INFORMATIF
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah 98,05 INFORMATIF
RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah 97,00 INFORMATIF
RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah 95,72 INFORMATIF
RSUD dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah 91,23 INFORMATIF
RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah 90,11 INFORMATIF

DAFTAR SUSUNAN BADAN PUBLIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN/KOTA KATEGORI INFORMATIF DAN MENUJU INFORMATIF TAHUN 2025

RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri 97,23 INFORMATIF
RSUD KRT.Setjonegoro Kabupaten Wonosobo 97,21 INFORMATIF
RSUD Bendan Kota Pekalongan 96,97 INFORMATIF
RSUD Kajen Kab. Pekalongan 95,89 INFORMATIF
RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang 95,39 INFORMATIF
RSUD Muntilan Kabupaten Magelang 95,34 INFORMATIF
RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal 94,83 INFORMATIF
RSUD Bung Karno Kota Surakarta 94,71 INFORMATIF
RSUD Kardinah Kota Tegal 94,08 INFORMATIF
RSUD Ir Soekarno Kabupaten Sukoharjo 93,81 INFORMATIF
RSUD Kota Salatiga 93,47 INFORMATIF
RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak 92,20 INFORMATIF
RSUD Kabupaten Cilacap 92,16 INFORMATIF
RSUD Temanggung 92,15 INFORMATIF
RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen 91,50 INFORMATIF
RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal 91,02 INFORMATIF
RSUD Merah Putih Kab. Magelang 90,69 INFORMATIF
RSUD Kabupaten Banyumas 88,72 MENUJU INFORMATIF
RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa 88,17 MENUJU INFORMATIF
RSUD Kabupaten Brebes 88,16 MENUJU INFORMATIF
RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Kabupaten Grobogan 88,11 MENUJU INFORMATIF
RSUD Tidar Kota Magelang 87,49 MENUJU INFORMATIF
RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus 85,93 MENUJU INFORMATIF

DAFTAR SUSUNAN BADAN PUBLIK BADAN VERTIKAL YANG BERADA DI WILAYAH JAWA TENGAH KATEGORI INFORMATIF DAN MENUJU INFORMATIF TAHUN 2025

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 95,20 INFORMATIF
BPS PROV. JATENG 92,91 INFORMATIF
Pengadilan Tinggi Agama 92,04 INFORMATIF
Badan Pengawas Obat dan Makanan 91,85 INFORMATIF
KPU Provinsi Jawa Tengah 91,63 INFORMATIF

DAFTAR SUSUNAN BADAN PUBLIK BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH KATEGORI INFORMATIF DAN MENUJU INFORMATIF TAHUN 2025

Sarana Pembangunan Jawa Tengah 92,85 INFORMATIF
PT. Jamkrida Jawa Tengah 91,29 INFORMATIF

DAFTAR SUSUNAN BADAN PUBLIK BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA KATEGORI INFORMATIF DAN MENUJU INFORMATIF TAHUN 2025

Badan Pusat Statistik (BPS) Kab Batang 92,27 INFORMATIF
Badan Pusat Statistik (BPS) Kab Kudus 90,75 INFORMATIF
Badan Pusat Statistik (BPS) Brebes 89,05 MENUJU INFORMATIF
Badan Pusat Statistik (BPS) Kab Pekalongan 87,75 MENUJU INFORMATIF
Badan Pusat Statistik (BPS) Kab Magelang 87,70 MENUJU INFORMATIF
Badan Pusat Statistik (BPS) Banjarnegara 87,23 MENUJU INFORMATIF
Badan Pusat Statistik (BPS) Purbalingga 86,58 MENUJU INFORMATIF
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan 86,13 MENUJU INFORMATIF

DAFTAR SUSUNAN BADAN PUBLIK PENGADILAN AGAMA KABUPATEN/KOTA KATEGORI INFORMATIF DAN MENUJU INFORMATIF TAHUN 2025

Pengadilan Agama Kota Magelang 93,82 INFORMATIF
Pengadilan Agama KAB. KEBUMEN 87,67 MENUJU INFORMATIF
Pengadilan Agama Boyolali 86,81 MENUJU INFORMATIF
Pengadilan Agama Kudus 86,63 MENUJU INFORMATIF
Pengadilan Agama Kota Semarang 86,47 MENUJU INFORMATIF
Pengadilan Agama Kota Surakarta 85,27 MENUJU INFORMATIF

(Ak/Ul, Diskominfo Jateng)