Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Brebes – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyerahkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 775 unit kepada warga miskin yang tersebar di Kabupaten Brebes. Di antaranya pemugaran sebanyak 141 unit RTLH warga Desa Klampok, Kecamatan Wanasari.

“Program sosial ini sebagai salah satu upaya mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah. Biasanya pemprov memberikan bantuan rehab RTLH sekitar lima sampai 30 unit per desa, tapi Desa Klampok mendapat bantuan 141 unit. Ini luar biasa,” ujar Wakil Gubernur Jateng Drs Heru Sudjatmoko MSi usai menyerahkan bantuan pemugaran RTLH di Balai Desa Klampok, Kamis (28/12).

Ia menyebutkan, dari 35 kabupaten dan kota di Jateng, Kabupaten Brebes merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak atau mencapai kurang lebih 1,8 juta jiwa, dengan tingkat kemiskinan pada akhir 2017 sekitar 19,14 persen. Dengan adanya program RTLH untuk warga miskin, diharapkan kemiskinan di Brebes dapat teratasi.

“Semoga dengan bantuan pemugaran RTLH ini, rumah warga yang sebelumnya tidak layak huni kini menjadi nyaman, sehat. Sehingga penghuninya menjadi lebih semangat bekerja dan anak-anaknya rajin sekolah,” harapnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Brebes Dr Angkatno SH MPd menjelaskan, RTLH di wilayah Brebes masih cukup banyak atau sekitar 50 unit yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Bantuan RTLH dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten terus bergulir. Pada APBN 2017 dialokasikan sekitar Rp 20 miliar untuk perbaikan 1.382 unit RTLH. Pemerintah provinsi membantu sekitar 900 unit, Brebes 244 unit rumah.

“Kami sudah melaksanakan strategi dan program penanggulangan kemiskinan. Termasuk bidang pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya,” beber Angkatno.

Menurutnya, untuk tingkat pendidikan juga perlu didorong karena angka lama pendidikan masyarakat Brebes baru mencapai 6,17 tahun atau setara lulus sekolah dasar. Guna memajukan pendidikan masyarakat, Pemkab Brebes menerbitkan Kartu Brebes Pintar dan Kartu Brebes Sehat. Kebijakan tersebut dalam rangka mengakses anak usia sekolah dari sekolah (6 – 18 tahun), supaya anak dari keluarga miskin dapat menikmati pendidikan wajib belajar 12 tahun.

“Selain itu, untuk mencegah anak usia sekolah drop out, kami melakukan berbagai terobosan. Termasuk siswa SMA dan SMP mendapatkan bantuan pendidikan Rp 300 ribu per siswa dengan total anggaran Rp 6,6 miliar, program bidik misi, kembali ke sekolah, serta Jamkesda, ” terangnya.

Sementara itu, penerima bantuan pemugaran RTLH, Warid (65), warga RT 01/RW 01 Desa Klampok, Kecamatan Wanasari, menyatakan senang rumahnya diperbaiki menjadi tempat hunian yang layak. Bapak empat anak yang sehari-hari bermata pencarian sebagai buruh tani itu, tidak menyangka mendapat bantuan perbaikan rumah dari Pemprov Jateng.

Semula, rumah yang selama puluhan tahun menjadi tempat berteduh dan berkumpul bersama keluarganya tersebut, hanya berdinding kayu dan telah banyak yang lapuk. Namun rumahnya akan segera berdinding batu bata yang tentunya lebih kuat, sehat, dan nyaman.

“Saya senang sekali dapat bantuan perbaikan rumah dari pemerintah provinsi. Karena kalau memperbaiki sendiri, saya tidak mempunyai dananya. Pekerjaan menjadi buruh tani tidak akan mampu mengumpulkan uang untuk memperbaiki rumah,” ungkapnya.

Usai penyerahan program RTLH, wagub selanjutnya menuju Pondok Pesantren Assalafiyah Desa Luwungragi, Kecamatan Bulakamba untuk silaturahmi dengan pengasuh dan santri. Dalam kesempatan tersebut, wagub menyerahkan bantuan Rp 75 juta dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jateng kepada pengasuh Ponpes Assalafiyah, Subhan Ma’mun.

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin