Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Bank Jateng, siap menerapkan transaksi nontunai. Saat ini pilot project baru dilakukan di Desa Gondang, Cepiring, Kabupaten Kendal, hingga nantinya pada 2024, sebanyak 7.809 desa di Jateng akan menerapkan transaksi nontunai.

Penerapan transaksi nontunai terhadap pengelolaan keuangan dan sumber-sumber pendapatan serta kekayaan desa ini diberlakukan, menyusul peluncuran sistem Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa, di Gradhika Bakti Praja, kompleks kantor Gubernur Jateng, Jumat (25/8/2023).

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, pemerintah bercita-cita menerapkan tansaksi nontunai, agar pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Pasalnya, dengan transaksi nontunai, semua pembayaran langsung dikirim ke rekening penerima pembayaran.

“Dengan transaksi nontunai, semua datanya tercatat. Jadi, kalau orang mau minta pertanggungjawaban, tinggal buka, datanya ada semua. Berbeda kalau melakukan pembayaran dengan tunai. Bilangnya bayarnya Rp100, padahal yang diserahkan hanya Rp50. Enggak bakal bisa kelihatan,” kata Sumarno, seusai meresmikan kegiatan.

Menurutnya, dengan transaksi nontunai, semua pasti masuk ke rekening penerima. Sehingga, akuntabilitas dapat lebih terjaga. Dengan transaksi nontunai, pihak yang berniat melakukan kecurangan pun akan susah, karena tercatat dan harus masuk ke penerima.

“Kalau mau nakal, pun harus komunikasi ke penerima. Itu juga komunikasinya enggak mudah. Akuntabilitasnya lebih terjaga. Ini juga sudah dilakukan di pemerintah daerah, baik pemrintah pusat, dana APBN, APBD, semua menggunakan transaksi nontunai,” ujarnya.

Transaksi nontunai juga telah dilakukan Pemprov Jateng. Hasilnya saat ini sudah kelihatan. Adapun teknisnya nanti akan diberikan pelatihan terlebih dulu. Sehingga, dari pihak desa akan paham jika semua transaksi akan dilakukan dengan nontunai. Misalnya, dari dana desa mungkin melakukan bayar dengan pihak ketiga, atau pemberian gaji. Itu semua itu harus transfer atau tidak boleh ambil uang terus diberi.

Ditambahkan, saat ini baru Kabupaten Purworejo yang sudah siap. Harapannya nanti semua akan menerapkan transaksi nontunai. Terlebih, masalah kepatuhan perpajakan juga akan terjaga. Menurutnya, pihak Kemendagri menargetkan pada 2024 semua desa melakukan transaksi nontunai. Pihak Bank Jateng juga sudah menyiapkan semua instrumennya.

“Kesiapan jaringan, kami dari Pemprov Jateng juga membantu desa yang blindspot yang kaitannya dengan masalah jaringan. Diskominfo sudah siap. Kita juga ada 300-an desa yang sudah kita bantu. Kemarin juga penanganan Covid, kemiskinan, itu juga kita memberi wifi,” ujar Sumarno.

Pelaksana Tugas Dirut Bank Jateng, Irianto Harko Saputro mengatakan, program itu sebetulnya sudah lama dan implementasi baru di Kendal. Harapannya akan dilakukan di semua desa. Saat ini, pihaknya terus menyiapkan semua perangkat, mulai dari perangkat keras dan lainnya.

“Kalau tadi yang diinformasikan di 2024 clear semua. Tapi ini mulai jalan, perlahan semua desa kabupaten/ kota akan melakukan itu. Transaksi total Rp 7,8 triliun. Desanya 7.809 desa, kita siapkan. Kita dukung pemerintah,” ucapnya. (Ak/Ul, Diskominfo Jateng)

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin