Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Cilacap – Pemerintah Kabupaten Cilacap memrioritaskan pengentasan kemiskinan di 56 desa yang masuk zona merah atau dengan tingkat kemiskinan warga yang tinggi.

“Dari 269 total desa yang ada, 56 desa di antaranya masuk zona merah, sehingga butuh perhatian dan penanganan serius dari pemerintah,” ujar Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachma, saat paparan pada Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Pendapa Kabupaten Cilacap, Jumat (29/12).

Wakil bupati menyebutkan, kondisi kemiskinan Cilacap dalam lima tahun terakhir cenderung menurun. Penduduk miskin pada 2012 mencapai 15,92%, kemudian 2016 jumlah warga miskin dapat diturunkan menjadi 14,12% atau 240.200 warga. Namun demikian, beragam program dan strategi penanggulangan kemiskinan harus terus dilakukan guna menekan kemiskinan di kabupaten.

Berbagai strategi penanggulangan kemiskinan antara lain, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro, dan kecil. Selain itu juga menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Menurutnya, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cilacap selaras dengan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Di antaranya meningkatkan dan memperbaiki layanan pendidikan dan pelatihan peningkatan kesehatan, pemberdayaan masyarakat terutama usaha mikro kecil dan menengah, membangun dan mengembangkan pasar bagi produk lokal.

“Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cilacap meliputi empat pilar atau Bangga Bangun Desa. Yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan sosial budaya,” imbuhnya.

Wakil Gubernur Jateng Drs Heru Sudjatmoko MSi meminta kabupaten dan kota se-Jawa Tengah meningkatkan konsolidasi agar pada 2018 semakin sistematis, data akurat, sehingga intervensi penanganannya lebih cepat. Terlebih masih ada 15 kabupaten di Jateng yang masuk kategori merah atau tingkat kemiskinannya di atas Jateng.

“Kita mendorong menyinkronisasikan program provinsi, nasional, dan kabupaten, termasuk sinkronisasi dukungan anggarannya sehingga intervensi penanganannya tepat sasaran,” ujarnya.

Meski jumlah warga miskin di Jateng cenderung menurun setiap tahun, namun pemerintah harus terus mengencarkan berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk Cilacap.

Dengan wilayah seluas 225.360.840 hektare atau sekitar 6,94% dari luas Provinsi Jawa Tengah, serta jumlah penduduk mencapai 1.78 juta, maka penanganan tidak hanya melibatkan pemerintah. Namun juga semua elemen masyarakat, penguatan kelembagaan dari tingkat kecamatan sampai desa, pemberdayaan di tingkat RT dan RW, serta meningkatkan peran tim penggerak PKK.

Menurut Heru, penanggulangan kemiskinan antara lain penguatan kelembagaan dari tingkat kecamatan sampai desa, pemberdayaan di tingkat RT dan RW meningkatkan peran tim penggerak PKK, prioritas pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin, serta adanya sinkronisasi dan perbaikan data kemiskinan.

Umtuk bidang pendidikan, kata dia, Pemda diharapkan memrioritaskan program pendidikan anak-anak dari keluarga miskin supaya dapat sekolah sampai tingkat SMA atau SMK. Mereka akan memiliki keterampilan sehingga lebih mudah dalam mencari pekerjaan dan dapat memutus rantai kemiskinan di keluarganya.

“Anak-anak dari keluarga miskin jika tidak bersekolah rentan terjadi pernikahan dini. Sedangkan menikah dini berisiko menimbulkan berbagai masalah dalam keluarga, baik masalah ekonomi maupun kesehatan, juga angka kematian bayi dan balita,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, wagub menyerahkan bantuan dari Pemprov Jateng secara simbolis kepada wakil bupati Cilacap, yakn bantuam sambungan listrik murah untuk 350 kepala keluarga di Cilacap, serta 19 unit mesin jahit klasik senilai sekitar Rp 45 juta.

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin