Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Presiden Ir H Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah untuk warga sebanyak 7.000 bidang di lima kota/ kabupaten se-Semarang Raya di Lapangan Pancasila (Simpang Lima) Semarang, Senin (9/10). Terdiri dari 1.000 bidang tanah untuk Kota Semarang, 1.000 bidang Kabupaten Semarang, 2.000 bidang Kabupaten Demak, 2.000 bidang Kabupaten Kendal, dan 1.000 bidang Kabupaten Grobogan.

Jokowi mengatakan sertifikat tanah tersebut sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah warga agar tidak ada lagi masalah sengketa tanah baik antar masyarakat, perusahan, maupun pemerintah. Karenanya, sertifikat tanah yang sudah diberikan wajib dirawat dengan baik. Presiden menegaskan, kalaupun nantinya sertifikat tersebut digunakan untuk jaminan atau agunan, harus digunakan seluruhnya untuk modal usaha dan jangan digunakan untuk hal-hal yang konsumtif.

“Sekarang sudah pegang sertifikat, jadi kalau sudah pegang sertifikat ini enak karena ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Tidak ada yang bisa menglaim atau mengotak-atik lagi,” katanya.

Program sertifikat tanah warga melalui proyek operasi nasional agraria (Prona) ini memang menjadi prioritas karena selama 35 tahun tidak kunjung selesai. Jokowi mengatakan seharusnya program sertifikat tanah ini sudah mencapai 126 juta bidang yang disertifikasi seluruh Indonesia, namun pada kenyataannya baru terealisasi sekitar 46 juta bidang saja atau sekitar 40 persennya.

“Memang target kita gila-gilaan. Tahun ini 5 juta (sertifikat) harus keluar, tahun depan 7 juta (sertifikat) harus keluar, dan tahun depannya lagi 9 juta (sertifikat),” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga meminta warga untuk menjaga keamanan, kenyaman, dan ketentraman pada saat Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/ Wali Kota serentak di tujuh daerah di Jawa Tengah. Masyarakat jangan sampai mudah terhasut oleh isu-isu yang dapat menimbulkan konflik pertikaian dan gesekan ditengah-tengah masyarakat.

“Kontestasi politik itu hanya lima tahun sekali jangan sampai grejegan dengan tetangga gara-gara pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan walikota. Harus tetap rukun dengan tetangga, antar kampung dan saudara serta teman temannya. Jangan sampai kita bangsa yang besar terpecah gara-gara urusan politik,” imbaunya.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI Sofyan Djalil mengatakan, di Jawa Tengah, dari sekitar 21,3 juta bidang tanah dan baru tersertifikasi sebanyak 50 persennya. Untuk percepatan sertifikat tanah di Jawa Tengah ini BPN menargetkan sekitar 1,245 juta bidang pada tahun depan. Jumlah tersebut meningkat dari target tahun ini sebanyak 630 juta bidang.

“Kita targetkan 2022 seluruh Jawa Tengah tanahnya sudah bersertifikat,” katanya.

Khusus untuk Kota Semarang masih terdapat 86 ribu bidang yang belum bersertifikat. BPN menargetkan akan menyelesaikannya hingga 2019 mendatang.

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP meminta agar sertifikat tanah yang sudah diberikan dapat didigitalisasi dan di-overlay atau disinkronisasikan dengan data kemiskinan. Dengan begitu, penurunan angka kemiskinan di Indonesia dan Jawa Tengah pada khususnya dapat dikeroyok bersama-sama.

Sinkronisasi ini, lanjut Ganjar, akan membantu mempermudah bantuan RTLH sebagai salah satu indikator kemiskinan yang seringkali terhalang atas kepemilikan lahan karena banyak yang tidak memiliki sertifikat tanah.

“Kalau itu kemudian bisa digitalisasi, kemudian kita overlay dengan data kemiskinan kita harapkan angka kemiskinan bisa kita ukur satu per satu. Kapan dia akan lulus dari kemiskinannya, bantuan apa yang bisa diberikan, dan kapan kita targetkan mereka tidak miskin lagi,” pungkasnya.

Reporter : Kh, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin