Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Grobogan – Presiden RI Ir Joko Widodo kembali menyerahkan sertifikat tanah untuk warga. Kali ini penyerahan sertifikat dilakukan kepada 8.000 warga Grobogan di Stadion Krida Bhakti, Sabtu (15/9) siang.

Jokowi mengatakan penyerahan sertifikat tersebut untuk memberikan bukti hak hukum atas tanah kepada warga, sehingga bisa menyelesaikan permasalahan sengketa lahan yang masih banyak terjadi di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga melakukan percepatan penerbitan sertifikat lahan karena jumlah bidang lahan yang belum tersertifikat di negara ini tersisa sekitar 80 juta bidang lahan dari total 116 juta bidang lahan pada 2014.

Presiden juga menyampaikan jika dulunya setahun hanya menerbitkan 500 ribu sertifikat, maka rakyat di Indonesia harus menunggu 160 tahun lagi untuk bisa mendapatkan sertifikat tanah. Karenanya mulai tahun lalu, dia memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Negara Dr Sofyan Djalil untuk bisa mengeluarkan 5 juta sertifikat. Target tersebut terus ditambah dari 5 juta sertifikat menjadi 7 juta sertifikat pada tahun ini, dan 9 juta sertifikat di tahun depan.

“Tahun kemarin targetnya meloncat dari 500 ribu (sertifikat) ke 5 juta (sertifikat), jadi 10 kali lipat harus selesai, dan itu selesai. Tahun ini 7 juta (sertifikat) harus selesai di seluruh Indonesia, dan tahun depannya lagi 9 juta sertifikat. Masa harus nunggu 160 tahun, yang bener aja,” katanya.

Setelah menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat, Presiden berpesan agar masyarakat menjaga dan menyimpan dengan baik sertifikat yang telah didapat. Dia juga meminta sertifikat itu digunakan demi kepentingan kesejahteraan keluarga. Jangan dipergunakan untuk hal-hal yang konsumtif.

Jika sertifikat digunakan untuk agunan dalam mencari kredit usaha atau tambahan modal usaha, Jokowi meminta untuk diperhitungkan dan dikalkulasi secara cermat. Agar nantinya masyarakat tidak kesulitan membayar cicilan dari kredit usaha tersebut.

“Saya titip kalau mau disekolahkan ke bank dihitung dulu, dikalkulasi dulu, bisa mencicil bunga dan pokoknya atau tidak. Jangan sampai sudah pinjam uang di bank, separuh uangnya untuk beli mobil, dan tidak bisa bayar, akhirnya sertifikatnya hilang,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga berpesan kepada masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kerukunan, mengingat tahun depan akan ada pesta demokrasi dalam memilih anggota legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden. Dia tidak ingin pesta demokrasi tersebut membuat seluruh rakyat Indonesia menjadi terpecah belah karena adanya perbedaan pilihan. Bagaimana pun kekuatan negara dan bangsa Indonesia terletak pada persatuan dan kerukunannya.

“Saya titip jangan sampai karena pesta demokrasi pilgub, pilbup atau nanti pilpres, perbedaan itu menjadikan kita terkotak-kotak atau terpecah-pecah. Jangan sampai itu terjadi karena modal terbesar kita, aset terbesar kita adalah persatuan dan kerukunan,” tekannya.

Para penerima sertifikat senang dengan adanya program percepatan sertifikat tanah ini. Sunarti warga Desa Mangin, Kecamatan Karangrayung dan Fuadi warga Desa Jatipecaron Kecamatan Gubug, misalnya. Dia mengatakan pengurusan sertifikat tersebut sangat cepat antara lima sampai delapan bulan. Biaya yang dikeluarkan juga terbilang murah, yaitu hanya membayar prasertifikat berupa biaya untuk patok, materai, dan saksi.

“Pengurusannya mudah dan cepat sekitar 8 bulan dan biaya sertifikat gratis. Hanya biaya patok, materai, dan saksi saja,” ungkapnya.

Sunarti pun akan menyimpan sertifikat tersebut untuk diwarisankan atau untuk bekal hidup anak-cucu. Belum ada pikiran untuk mengagunkan sertifikat yang didapat.

Berbeda dengan Sunarti, Purwanto warga Desa Bandungharjo Kecamatan Brati berencana menjaminkan sertifikat tersebut ke bank guna mendapatkan modal usaha. Dia akan menggunakan sertifikatnya untuk modal usaha beternak ayam.

“Saya sangat terharu-haru dengan Pak Jokowi karena sangat murah mengurusnya. Ini rencananya saya mau buat KUR guna modal beternak ayam,” jawabnya saat ditanya Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP yang mendampingi Presiden Joko Widodo menyampaikan, program percepatan sertifikat tanah untuk masyarakat menimbulkan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Pasalnya, sejak adanya program tersebut, kapitalisasi agunan sertifikat tanah di Jawa Tengah mencapai Rp58,2 triliun. Agunan tersebut digunakan warga untuk mengakses kredit usaha guna mengembangkan dan meningkatkan usaha mereka.

“Jadi ternyata perintahnya Pak Presiden dilakukan oleh warga, selain disimpan di bawah bantal sekarang juga disimpan di bank juga,” katanya.

Ganjar juga mengatakan bahwa Kabupaten Grobogan ini merupakan daerah percontohan peran aktif masyarakat masyarakat yang berpartisipasi dalam menentukan batas wilayah. Sehingga penerbitan sertifikat tanah bisa dilakukan percepatan.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan penerbitan sertifikat tanah untuk Kabupaten Grobogan di tahun ini ditargetkan mencapai 65.000 sertifikat dan di tahun depan ditargetkan paling sedikit 100.000 sertifikat. Sedangkan untuk Jawa Tengah tahun ini ditarget 1,2 sertifikat tanah dan di tahun depan bertambah dua kali lipatnya.

“Harapannya seperti perintah Pak Presiden, kita akan daftarkan seluruh tanah di seluruh Indonesia, paling lama sampai dengan tahun 2024. Jawa Tengah insya Allah akan bisa dicapai dalam waktu yang lebih cepat dari tahun tersebut,” pungkasnya.

Penulis : Kh, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin