1.857 Siswa di Solo Raya Peroleh KIP

  • 26 May
  • Prov Jateng
  • No Comments

Surakarta – Pemerintah pusat membagikan 1.857 kartu indonesia pintar (KIP) kepada siswa SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan warga belajar yang mengikuti ujian kesetaraan paket A, B, dan C di sekitar Solo Raya.

Saat menghadiri Penyerahan KIP dan Peluncuran Program Revitalisasi SMK  di GOR Manahan, Jumat (26/5), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Dr Muhajir Effendy MAP membeberkan, jumlah pemegang KIP tersebut terdiri atas 331 siswa SD, 283 siswa SMP, 257 siswa SMA, 610 siswa SMK, 12 siswa SLB, dan 364 warga belajar.

Melalui KIP, setiap tahun ajaran baru siswa SD diberikan uang sebanyak Rp 450 ribu per orang untuk membeli keperluan sekolah, seperti seragam, sepatu, buku, dan sebagainya. Sementara itu, siswa SMP memeroleh Rp 750 ribu per orang dan siswa SMA/SMK memeroleh Rp 1 juta per orang. Selain membagikan KIP, pemerintah pusat juga merealisasikan program revitalisasi SMK untuk 219 SMK.

“Untuk program revitalisasi SMK 2017 sebagai program yang telah diperintahkan oleh Presiden akan kami realisasi sebanyak 219 SMK. Dengan rincian 125 SMK di bidang prioritas seperti bidang maritim, pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Sedangkan 94 SMK adalah bidang keahlian pendukung,” terangnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Hj Puan Maharani hadir pada acara tersebut untuk membagikan KIP kepada siswa. Pihaknya berdialog dengan salah seorang siswi kelas 4 SD Cakraningratan yang memeroleh KIP, Nuraini Putri Marinda.

“Kalau uangnya diminta ibu atau bapaknya boleh nggak?” tanya Menko PMK.

Dengan tegas Marinda menjawab tidak boleh.

“Kenapa nggak boleh? Nggak sayang orangtua ya?,” tanya cucu proklamator itu.

Gadis berhijab itu pun dengan polos mengatakan, “Bukan nggak sayang, uangnya kan buat beli keperluan sekolah.”

Mendengar jawaban Marinda, seketika Puan bertepuk tangan.

“Ini baru jawaban benar. Uang KIP itu cukup dan harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan pendidikan. Jangan kemudian dibelikan handphone, karcis untuk hiburan, atau hal-hal lainnya yang tidak bermanfaat. Ini menjadi tanggung jawab bukan hanya orang tua tetapi guru-guru yang ada di sekolahnya (untuk mengawasi penggunaan KIP),” jelasnya.

Puan juga memandang pentingnya program revitalisasi SMK yang diluncurkan pada hari itu. Menurutnya, program tersebut mampu memperkuat sinergi antara SMK dengan industri, sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas.

“Ada link and match atau sinergi antara sekolah kejuruan dengan industri karena pada saat ini data yang ada menyatakan bahwa 63 persen tenaga kerja Indonesia itu berpendidikan SMP ke bawah. Padahal kompetisi SDM sangat berperan untuk kemajuan ekonomi atau bangsa ini ke depan. Karenanya lulusan SMK yang berkualitas tentu saja tidak lepas dari peran guru-guru,” tuturnya.

Puan mengakui, saat ini jumlah guru SMK masih terbatas. Namun kondisi itu dapat disiasati dengan cara sertifikasi guru atau tenaga ahli industri agar bisa mengajar di SMK.

“Saat ini kita kekurangan guru-guru yang bisa mendukung program kejuruan SMK. Tadi Pak Mendikbud Sekarang guru atau tenaga ahli dari industri akan kita sertifikasi sehingga bisa mengajar di SMK SMK. Dengan demikian, kebutuhan tenaga pendidik bisa segera terakomodasi,” jelasnya.

Senada dengan Puan, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung penuh program revitalisasi SMK. Contoh konkretnya dengan pengembangan model SMK yang berstandar, yaitu SMK Negeri Jawa Tengah.

“Kita juga mengembangkan model SMK yang standar, yaitu SMK Negeri Jawa Tengah yang proses pembelajarannya didesain untuk memantapkan keterampilan, pengetahuan dan sikap profesional. Sekolah ini menerapkan boarding school, buat anak-anak miskin tapi otak cerdas,” ungkap mantan bupati Purbalingga itu.

 

Penulis : Ar, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Berita Terkait