Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SURAKARTA – Warga terdampak jalur ganda rel kereta api di Solo-Semarang sudah mulai mengemasi barang, untuk segera pindah menjauhi rel kereta. Proses perpindahan dilakukan secara bertahap, agar dalam kurun seminggu mereka bisa beralih ke tempat baru, sesuai peraturan.

Seperti diungkapkan oleh Suryanto. Warga Kampung Nayu Timur, Kelurahan Nusukan itu mengaku sedang berkemas-kemas. Selanjutnya, ia akan mencari rumah sewa untuk keluarganya.

“Sudah 30  tahun rumah ada di situ. Untuk pindah, siap tidak siap ya harus siap, wong itu peraturan. Sejauh ini sudah 20 persen (proses kepindahannya). Minggu depan mudah-mudahan bisa selesai,” tuturnya, seusai menerima santunan, di Pendapa Kelurahan Nusukan, Jumat (19/11/2021).

Hal senada diungkapkan Desy, warga Nusukan lainnya. Ia juga sedang mempersiapkan kepindahan ibunya.

“Ini sedang nyicil pindah. Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu,” tuturnya.

Penyaluran santunan dimulai sejak Selasa (16/11/2021) di Pendapa Kelurahan Joglo, Kota Surakarta dengan 72 penerima. Berlanjut ke tiga kelurahan lainnya hingga, 23 November 2021, yakni Kelurahan Nusukan (244 penerima), Kelurahan Gilingan (221 penerima), dan Kelurahan Banjarsari (14 penerima).

Anggota Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional Jalur Ganda Solo-Semarang fase 1, Hariyono Bambang Satriya mengapresiasi kemauan warga untuk segera pindah.

Menurutnya, partisipasi warga itu sebagai wujud kecintaan terhadap daerah. Setelah pemberian santunan rampung, pemerintah tetap melakukan pemantauan. Terutama pada pelibatan warga terhadap konstruksi jalur ganda.

“Nanti kalau pelaksanaan konstruksi, akan ada pelibatan warga sekitar sebagai tenaga kerja, dan sebagainya. Kalau ada masalah kita akan komunikasikan. Baik dengan Balai Teknik Perkeretaapian, maupun Pemkot Surakarta,” ujarnya, mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Hal serupa diungkapkan Kabag Pemerintahan Setda Kota Surakarta Hendro Pramono. Memurutnya, komunikasi akan dibangun mulai dari hirarki terkecil.

“Kita kan masuk dalam tim. Nanti ada lurah atau camat yang bisa dijadikan jalur komunikasi. Kalau tidak bisa diselesaikan melalui tingkat tersebut,  maka akan diselesaikan di tingkat pemkot,” pungkasnya. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng)