Sigap Atasi Backlog Rumah, Bappenas Ajak Provinsi Lain Belajar dari Jateng

  • 27 Oct
  • bidang ikp
  • No Comments

SEMARANG – Provinsi Jawa Tengah ditunjuk Kementerian Perencanaan, Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menjadi lokasi pembelajaran nasional bidang perumahan dan kawasan permukiman.  Ini karena, Pemprov Jateng memunyai inovasi bangun rumah layak huni melalui bantuan sosial dan Sistem Informasi Perumahan (Simperum). Kedua sistem ini mempermudah masyarakat miskin memperoleh rumah.

Pembelajaran tersebut dilakukan selama dua gelombang. Tahap pertama telah rampung dilaksanakan 18-20 Oktober. Sedang, tahap kedua dimulai Senin (25/10/2021) hingga Rabu (27/10/2021).

Direktur Perumahan dan Permukiman Kementrian PPN/ Bappenas Tri Dewi Virgiyanti mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pemprov Jateng. Untuk itu, ia mengajak pemprov lain agar dapat belajar dari Jawa Tengah, terkait program pengadaan rumah bagi warga kurang mampu.

Menurut Tri Dewi, setidaknya ada lima hal utama yang bisa dipelajari dari Jawa Tengah terkait tata kelola perumahan permukiman. Yaitu praktik tata kelola kolaboratif, pemenuhan hak bermukim, praktik siklus tata penyelengaraan perumahan dan permukiman, serta inovasi branding program.

‘Jateng punya branding program Jateng Gayeng Mbangun Omah Bareng, Tuku Lemah Oleh Omah. Itu inovatif dan inspriratif, karenanya pembelajaran dilaksanakan di sini,” ujarnya.

Dikatakan, target pembangunan perumahan dan permukiman pada 2024 sebesar 70 persen, sesuai mandat RPJMN 2020-2024. Hingga 2020 capaian pembangunan baru menyentuh 59,54 dari target.

Guna memperkecil kesenjangan target, Kementrian PPN/Bapenas melakukan empat langkah penting. Yakni, fasilitasi penyusunan strategi program, perumusan program unggulan, internalisasi indikator dan program unggulan dokrenda, serta modeling program unggulan perumahan.

Kepala Dinas Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Arief Djatmiko mengatakan,  program inovasi bangun rumah layak huni melalui bantuan sosial dan Simperum diwujudkan dalam dua program. Yakni “Jateng Gayeng Mbangun Omah Bareng” dan “Tuku Lemah Oleh Omah”, yang  dilakukan dengan  memfasilitasi pembelian tanah melalui kredit mikro BPR BKK Jawa Tengah.

Fasilitasi juga diberikan untuk pembentukan Kelompok Masyarkat (Pokmas) guna penyiapan pembangunan rumah. Selain itu, ada fasilitasi pembangunan rumah melalui bantuan sosial stimulan rumah sederhana sehat.

“Tujuan program itu adalah mengurangi angka backlog rumah (selisih kebutuhan dan ketersediaan rumah) di Provinsi Jawa Tengah dengan sasaran masyarakat miskin non-bankable yang tidak memiliki rumah,” paparnya.

Dijelaskan, program itu diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial stimulan pembangunan rumah bagi keluarga miskin yang belum memiliki rumah bertipe-36. Besaran bantuan senilai Rp35 juta, berupa struktur ruspin (Rumah Unggul Sistem Panel Instan) dan arsitektural.

Kepala dinas yang akrab disapa Miko ini menjelaskan, jumlah angka backlog miskin di Jawa Tengah mencapai 419.000 unit.

“Tahun 2021 ini, pelaksanaan program  ini dilakukan di enam kabupaten/kota, yaitu Cilacap, Brebes, Kendal, Purbalingga, Jepara dan Kota Magelang,” pungkas Miko. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng)

 

Berita Terkait