Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Memasuki tahap penetapan calon kepala daerah, “mesin-mesin” politik mulai dipanaskan. Namun, masyarakat diminta tetap dingin dan tidak terpancing informasi-informasi yang memrovokasi.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Drs Condrokirono MM MHum mengungkapkan, pada setiap pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan presiden (pilpres), maupun pemilihan umum, merupakan saat terjadinya “pembelahan” masyarakat. Namun, semua itu tetap dalam kerangka demokrasi.

“Hak-hak rakyat yang akan menjadikan siapa yang terpilih, dalam kerangka demokratif.  Asas-asas demokrasi harus dipatuhi. Persaingan harus tetap beretika, dan fair,” katanya saat membuka Pelatihan Manajemen Media Satgas Anti Kampanye Hitam  di Wilayah Jateng Tahun 2018, di Hotel Quest, Kamis (1/2).

Diakui, dulu sebelum era digital, pihaknya lebih mewaspadai bentrokan massa saat kampanye. Sebab, kampanye masih dilakukan dengan pengerahan massa, atau pertemuan di lapangan terbuka. Namun, kini seiring kemajuan teknologi, pola kampanye pun berubah. Para calon dan tim suksesnya lebih memilih “lapangan” dunia maya. Hal tersebut justru harus diwaspadai, khususnya isu-isu yang menyangkut suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), maupun ujaran-ujaran kebencian yang bisa memecah persatuan.

“Itu (kampanye di dunia maya) yang massif. Semua calon punya tim IT (informasi teknologi) yang mem-branding pasangan calonnya. Mereka juga melihat lawan politiknya. Antisipasi kita lebih banyak melalui konten media sosial dengan “patroli-patroli” di dunia maya melalui Satgas Anti Black Campaign,” ungkap Condrokirono.

Ditambahkan, pasangan calon gubernur yang hanya dua orang, berpotensi menimbulkan persaingan yang keras, mengingat persaingan sudah head to head. Karenanya, Kapolda meminta jajarannya melakukan berbagai upaya antisipasi, termasuk pendekatan dengan para tokoh masyarakat dan tokoh agama agar tetap membantu menjaga iklim kondusif di Jawa Tengah.

“Ulama, kiai atau tokoh agama itu seperti airnya, mendinginkan. Di sisi lain, partai politik menjadi olinya, memanaskan tapi juga mendinginkan, tidak membuat ‘mesin’ rusak, tidak membuat warga ‘rusak’. Mari kita bersama menjaga agar pilkada tidak menimbulkan perpecahan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Dadang Somantri tak menampik jika di era digital, kecepatan informasi tak terbendung. Setiap harinya orang tak bisa lepas dari gadget. Bahkan saat bangun tidur, yang dipegang kali pertama adalah gadget, seolah gadget sudah menjadi orang kedua.

Berkembangnya teknologi informasi pun berdampak pada perubahan pola di mana penentu opini publik tak lagi hanya media mainstream, tapi seluruh masyarakat. Masyarakat bisa menjadi penulis berita, editor, produser, maupun pemasarannya. Hal tersebut berakibat pada bermunculannya berita hoax, termasuk menjelang pilkada 2018.

Untuk itu, dia meminta masyarakat tak terpancing berita hoax. Mereka mesti bisa mengidentifikasi berita palsu, antara lain dari judul yang provokatif, informasi dari website yang tidak bisa dibuka atau “abal-abal”, tidak ada sumber resmi. Masyarakat juga diharapkan selalu mengecek keaslian foto dan ikut pada grup diskusi anti-hoax.

“Jika menemui berita yang menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut atau menyebar berita hoax pada pilkada 2018 ini, bisa langsung melapor ke kanal #SatgasAntiBlackCampaignJateng. atau bisa adukan konten negatif melalui layanan aduan https://aduankonten.id/ atau https://trustpositif.kominfo.go.id/,” tandas Dadang. (Ul, Diskominfo Jateng)

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin