Musrenbang Bukan Berbagi “Kue” Pembangunan

  • 08 Feb
  • bidang ikp
  • No Comments

Semarang – Masyarakat diminta memanfaatkaan masa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Tengah yang dibuka pada Jumat (9/2) besok. Mereka diharapkan menyampaikan usulan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah Ir Sujarwanto Dwiatmoko MSi menyampaikan rembukan dalam musrenbang dilakukan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk elemen masyarakat, untuk selanjutnya ditentukan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan arah pembangunan nasional. Mengingat keterbatasan anggaran, tak semua aspirasi yang disampaikan dapat diakomodasi.

Keendati begitu, imbuh dia, konsep pembangunan jangan disalahartikan berbagi “kue” pembangunan. Namun bagaimana mengangkat persoalan yang ada di tengah masyarakat.

“Jangan keliru. Kalau datang ke Musrenbang jangan hanya berharap untuk berjuang mendapatkan ‘kue’ pembangunan. Tapi Musrenbang adalah rembukan. Selama hampir lima tahun ini Bapak Gubernur juga sudah mengajarkan bagaimana publik berpartisipasi,” tegas Sujarwanto.

Ditambahkan, ada beberapa tahapan Musrenbang di provinsi ini. Mulai dari pembukaan masa Musrenbang dan sosialisasi rancangan awal RKPD 2019, forum SKPD untuk menyepakati hasil praforum SKPD, Musrenbang Wilayah yang digelar per daerah ekskaresidenan se-Jawa Tengah, Musrenbang Provinsi untuk penyelarasan, pemantapan dan kesepakatan program atau kegiatan pembangunan.

“Sebelum penetapan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), dilakukan dialog interaktif eksekutif-legislatif. Dalam dialog itu akan ada masukan dari unsur DPRD untuk penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD,” bebernya.

Sujarwanto menjelaskan, perencanaan pembangunan di Jawa Tengah dilakukan dengan konsep money follow program. Jadi penganggaran dilakukan untuk menjawab kebutuhan bersama. Pendekatannya melalui tematik, yakni fokus pada kegiatan yang memberikan kontribusi pencapaian prioritas daerah, holistik dengan penanganan secara menyeluruh,  integratif atau terpadu dengan kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dengan prioritas nasional, serta spasial di mana lokusnya jelas dan berbasis kewilayahan.

“Keempatnya yang kami singkat menjadi THIS itu yang dipakai menjadi instrumen money follow program,” ungkap mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah ini.

Pada 2019, katanya, pemerintah pusat fokus pada pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas. Pemerataan ini juga ditangkap Jawa Tengah dengan mengangkat tema peningkatan daya saing daerah melalui pemerataan pembangunan dan pemanfaatan Iptek.

Ada tujuh program yang menjadi prioritas. Yaitu, penanggulangan kemiskinan, daya saing ekonomi, kualitas kompetensi sumber daya manusia,sumber daya alam dan lingkungan, kedaulatan pangan dan energi, mengurangi kesenjangan wilayah, serta tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

“Kami tunggu masukam dan aspirasi masyarakat melalui website Rembuganjatengprov.go.id, surat elektronik program.bappeda@gmail.com, twitter @Bappeda_jateng, atau SMS ke 081234517211,” tandas Sujarwanto. (Ul, Diskominfo Jateng)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn

Berita Terkait