Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Jakarta – Sebanyak 13 kabupaten/ kota di Jawa Tengah terpilih sebagai percontohan smart city tahap II. Jumlah itu merupakan yang terbanyak mengingat daerah yang terpilih pada tahap II ini sebanyak 50 kabupaten/ kota.

Hal itu disampaikan staf Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI Dwi Elfrida Martina, di sela-sela Opening Ceremony Gerakan Menuju 100 Smart City 2018 di Redtop Hotel and Convention Center Jakarta, Selasa (8/5). Ke-13 kabupaten/ kota terpilih tersebut adalah Kota Surakarta, Kabupaten Banyumas, Batang, Blora, Grobogan, Pati, Sukoharjo, Pemalang, Boyolali, Kudus, Jepara, Kendal, dan Magelang.

Dengan kondisi tersebut, dia berharap Provinsi Jawa Tengah menjadi smart province pertama di Indonesia. Untuk itu, kolaborasi dan koordinasi antarkabupaten/ kota yang telah terpilih menjadi raw model pada Gerakan Menuju 100 Smart City sangat diperlukan. Dalam hal ini, dibutuhkan komitmen dari seluruh kepala daerah, dan gubernur.

“Mohon bantuannya Bapak Gubernur untuk mengolaborasikan, mengoordinasikan kota/ kabupaten yang terpilih di Jateng, agar bisa mewujudkan smart province yang pertama di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Tengah,” terangnya.

Ditambahkan, ada beberapa pertimbangan dalam menetapkan raw model smart city. Untuk bisa mengikuti assessment, salah satu kriterianya mereka diharapkan memiliki kemampuan keuangan daerah, sehingga diharapkan bisa mandiri dalam mengintepretasikan masterplan dan quick win (program yang bisa dirasakan masyarakat).

“Jadi, ketika sudah kita bantu untuk membuat masterplan, the next year bisa mengimplementasikan. Dan kita memastikan bahwa mereka pun sudah ready sumber dayanya,” kata Dwi.

Indikator lainnya, indeks kota hijau yang sudah diukur Kementerian PUPR RI, untuk meyakinkan jika wilayah tersebut sudah memiliki infrastruktur dasar, seperti, jalan, sanitasi, air bersih, maupun infrastruktur dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sebab, jika suatu wilayah belum memiliki infrastruktur dasar yang mumpuni, akan mustahil untuk meminta mereka membeli infrastruktur yang lebih canggih. Kinerja pemerintah pun menjadi pertimbangan, khususnya menyangkut seberapa bagus mereka memberikan pelayanan kepada publik, termasuk memanfaatkan TIK.

“Kami ibaratkan, ini keluarga yang sudah punya rumah, sudah cukup memenuhi kebutuhan dasarnya. Kami mendorong mereka untuk membeli mobil, untuk mendukung mobilitas. Sehingga, bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang lebih canggih,” bebernya.

Lantas apa titik tekan assessment? Dwi menyampaikan jika leadership, yakni komitmen kepala daerah maupun kepada dinas terkait, menjadi penilaian utama. Selanjutnya, baru menilai infrastruktur, regulasi, dan sebagainya, baik melalui data maupun interview. Hal itu untuk melihat kesiapan pemerintah daerah menjadi kota cerdas.

“Apalagi, berdasarkan tahun lalu, dari 25 kabupaten/ kota, yang lulus menyelesaikan programnya hanya 24 kabupaten/ kota. Indikator keberhasilannya, mengikuti program di tahun pertama, menyelesaikan masterplan smart city, quick win, dan program percepatan,” tegas wanita yang juga PIC Gerakan Menuju 100 Smart City ini.

Diterangkan, syarat percepatan tak mesti membuat aplikasi yang canggih. Tapi bagaimana program yang sederhana dapat direalisasikan minimal 80 persen pada tahun berjalan, dan program tersebut berkaitan langsung dengan masyarakat. Dia menunjuk contoh, program smart health dengan menyediakan layanan online untuk pasien rumah sakit, program efisiensi layanan perizinan, membuat inovasi smart parking, dan sebagainya.

“Prinsipnya, kita berharap lewat program-program ini, tiap daerah bisa meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Karenanya, inovasi difokuskan untuk melayani masyarakat dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Dwi.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Dadang Somantri menambahkan, pemerintah provinsi terus meningkatkan layanan infrastruktur TIK dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk menuju provinsi cerdas. Saat ini pun sejumlah instansi sudah memberikan layanan cerdas, seperti layanan di sektor kesehatan, perizinan, perpajakan, bahkan untuk referensi bacaan bagi masyarakat, Pemprov Jateng sudah memiliki perpustakaan digital i-Jateng.

Pihaknya juga tengah menyempurnakan open data di Jawa Tengah, bekerja sama dengan berbagai pihak. Termasuk, berkolaborasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/ kota melalui Diskominfo se-Jawa Tengah, yang menjadi bagian dari kunci terintegrasinya layanan informasi publik menuju provinsi cerdas.

“Langkah-langkah itu yang sedang dilakukan dan mudah-mudahan provinsi yang cerdas ini yang diringkas oleh Pak Gubernur dalam kalimat yang sederhana, yaitu layanan cepat, mudah dan murah itu bisa betul-betul terealisasi dengan baik di segala bidang layanan masyarakat,” tandasnya. (Ul, Diskominfo Jateng)

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin