Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan akselerasi pemenuhan rumah bagi warga kurang mampu. Percepatan itu dilakukan dengan pembangunan rumah susun sewa, skema pembiayaan kepemilikan rumah, hingga bantuan pembangunan rumah di daerah rawan bencana.

Hal tersebut terungkap saat acara dialog bertajuk “Jateng Gayeng Mbangun Omah Gayeng”, di hotel @Hom, Semarang, Rabu (4/11/2020). Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah itu, dihadiri oleh kementrian hingga pengembang perumahan.

Kepala Disperakim Jawa Tengah Arief Djatmiko mengatakan, pemerintah provinsi senantiasa melakukan upaya untuk memenuhi hunian warganya. Salah satu program yang digenjot pada 2020 adalah bantuan pembuatan rumah baru, dengan sistem Rumah Unggul Sistem Panel Instan (Ruspin). Pembangunan rumah itu, dikonsentrasikan di 15 kabupaten. Yaitu Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Pemalang, Brebes, Blora, Rembang, Klaten, Sragen, Temanggung, Demak, Pati, Jepara, Kebumen, dan Grobogan

Ditargetkan, akan ada sebanyak 250 unit rumah berteknologi Ruspin hingga akhir 2020. Adapun, pembiayaan dari pembangunan rumah sistem Ruspin, berasal dari APBD Jawa Tengah.

“Rumah unggul sistem panel instan progresnya sampai 79 persen lebih. Melalui sistem Ruspin, harapannya bisa memberi stimulan baik di masyarakat miskin di daerah rawan bencana atau di daerah miskin yang membutuhkan rumah sesuai persyaratan,” ujarnya.

Selain upaya tersebut, Pemprov Jateng juga menggandeng berbagai pihak mulai dari Kementrian PUPR, pemerintah kabupaten, pemerintah desa sampai dana sosial perusahaan. Bentuk kerja sama yang dilakukan, mulai dari pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), hingga fasilitasi akses pembiayaan.

Arief mengatakan, hingga 2018 sudah ada 193 Rusunawa yang dibangun bekerja sama dengan Kementrian PUPR.

“Yang ketiga ada fasilitasi akses pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Adapula, Bantuan Pembangunan Perumahan Berbasis Tabungan (BPPBT), subsidi selisih bunga, bantuan uang muka, dan lain-lain,” imbuhnya.

Arief membeberkan, realisasi KPR FLPP di tahun 2019 sebanyak 39.706 unit. Sementara realisasi BPPBT di tahun lalu sebanyak 631 unit. Tahun 2020 ditargetkan, 68.654 unit rumah yang dibangun dari skema pembiayaan BPPBT.

Kemudian, adapula kolaborasi antarsektor untuk menyediakan rumah layak huni bagi warga. Itu diwujudkan melalui tagline Jateng Gayeng Ndandani Omah Bareng.

Dengan cara itu, pemerintah provinsi bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, program dana sosial perusahaan dan lembaga pembiayaan, untuk mewujudkan rumah layak huni. Pada tahun lalu, sebanyak 102.559 ribu rumah tak layak huni diperbaiki menuju rumah layak huni.

“2020 belum selesai, pendataan kita kerja sama dengan kabupaten dan kota, CSR, dan pemerintah pusat berhasil mencatat 85.105 unit rumah (diperbaiki). Kami harap bisa selesaikan lebih dari 100 ribu (rumah) di akhir tahun ini,” paparnya.

Direktur Layanan Pusat Pengelolaan Pembinaan Rumah Kementrian PUPR Robert Marbun memaparkan, akan terus merealisasikan bantuan kepemilikan rumah. Selain itu, pihaknya juga mempermudah layanan dengan penggunaan teknologi informasi.

Di antaranya, pemberian pembiayaan KPR FLPP melalui aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan atau Sikasep. Layanan itu diklaim memudahkan warga yang hendak melakukan pembelian rumah bersubsidi, hanya melalui telepon pintar.

“Dengan Sikasep, bisa mengambil rumah dari rumah, bisa pilih lokasi di manapun di Jawa Tengah yang tergabung dalam Apersi, Apernas ataupun REI (pengembang perumahan),” pungkas Robert. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng)