Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG – Insan yang berkecimpung di bidang kehumasan dituntut berubah secara cepat, aktif, dengan hasil maksimal. Sehingga, dapat memenuhi harapan masyarakat yang selalu menekankan pelayanan prima.

Wakil Ketua Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hubungan Masyarakat (BPP Perhumas) Heri Rakhmadi, menjelaskan, disrupsi alias perubahan di berbagai sektor akibat datangnya era revolusi industri 4.0 saat ini membuat masyarakat menuntut kinerja pemerintahan yang terbaik dan ekstracepat, tetap terukur dan kredibel. Namun, tingginya ekspektasi masyarakat belum dapat dipenuhi oleh banyak instansi pemerintahan.

Untuk itu, humas dan seluruh personel pemerintahan harus mengubah paradigmanya dan memiliki spirit melayani sebagai acuan dalam setiap langkah kerjanya. Perlu semangat melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Humas adalah speed, berubah secara cepat. ini harus menjadi modal bagi humas dan semua ASN untuk maju. Humas harus aktif. Selain itu harus punya agenda setting, punya perencanaan apa yang ingin disampaikan, tidak seadanya,” tegas mantan konsultan media Menteri BUMN dan KPU RI ini, dalam acara Seminar Pengembangan Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas dan Pranata Komputer, di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jateng, belum lama ini.

Ditambahkan, ada lima paradigma government public relations yang harus diubah agar menjadi humas yang kekinian, namun tetap dipercaya oleh publik. Yang pertama pelaksanaan tugas dan fungsinya dari taktis menjadi strategis. Kedua, humas harus menjadi menjadi pemain kunci dalam jalannya pemerintahan, bukan hanya pemain pendukung yang kurang berperan aktif. Selanjutnya, humas harus memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi serta jejaring yang lebih luas, lingkup nasional bahkan internasional. Terakhir, penguatan positioning alias citra positif organisasi dan pribadinya.

Perubahan kelima paradigma tersebut diharapkan menjadi dasar bagi para pranata humas, agar tidak sekadar menjadi pemadam kebakaran atau sapu pembersih untuk setiap masalah yang berpotensi merusak citra organisasi. Mereka harus mampu menyusun berbagai program dan strategi komunikasi terbaik bagi instansinya masing-masing.

Perubahan itu, imbuhnya, membutuhkan berbagai kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh para pranata humas. Di antaranya kemampuan untuk mengomunikasikan berbagai pesan organisasi kepada para stakeholder organisasi melalui program-program komunikasi yang efektif dan efisien.

Chief Editor sekaligus Founder PR Indonesia Asmono Wikan menambahkan, berbagai program dan strategi untuk mendiseminasikan berbagai informasi kepada publik dapat berlangsung sangkil (mengena) dan mangkus (manjur) apabila para pranata humas mampu menerjemahkan pesan kunci dari para pejabat publik, termasuk para Kepala Daerah. Kompetensi untuk memahami dan merancang ulang pesan kunci pimpinan instansi dan para kepala daerah harus dimiliki oleh setiap humas pemerintah, serta terus diasah agar semakin mumpuni.

Ditambahkan, setelah memahami maksud dari pernyataan para pejabat publik, humas harus sanggup mencari benang merah antara setiap pernyataan pemimpin dengan visi misinya. Selanjutnya, humas wajib membuat program komunikasi yang paling tepat sasaran dan tepat medianya. Bila ketiga tips tersebut dijalankan dengan baik, niscaya humas pemerintah akan menjadi sosok komunikator profesional yang disegani dan siap menghadapi setiap tantangan yang muncul seiring perkembangan zaman.

“PR (public relations) atau humas yang profesional adalah PR yang dewasa, dan adaptif mengarungi arus zaman yang selalu berubah,” ujar alumni FISIP Undip yang telah berkecimpung dalam dunia PR dan periklanan selama 22 tahun tersebut.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Tata Administrasi Jabatan Fungsional pada Biro Kepegawaian Badan Pusat Statistik, Godlif MT Nainggolan menyampaikan, profesionalitas berbasis kompetensi dan etika menjadi syarat utama, yang harus dipenuhi oleh para pejabat fungsional, agar dapat terus memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Keduanya harus beriringan dengan perkembangan teknologi yang kian cepat. Untuk itu, mereka terlebih dahulu harus memahami bidang tugas mereka secara mendetail, termasuk bagaimana menerjemahkan rincian butir-butir kegiatan yang bernilai angka kredit khusus bagi jabatan fungsional.

Pemahaman terhadap mekanisme dan prosedur penilaian angka kredit ini akan memudahkan para pejabat fungsional dan tim penilai dalam pengajuan dan penilaian angka kredit sebagai bahan kenaikan pangkat. Dia menunjuk contoh, setiap pranata komputer harus memiliki taktik khusus dalam bekerja sekaligus mengumpulkan poin angka kredit.

Pertama, dokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan, lalu maksimumkan potensi setiap kegiatan, terutama apabila kegiatan itu dapat dirinci menjadi unsur dan subkegiatan. Selain itu, setiap pranata komputer juga harus cermat dan kreatif dalam mencari peluang kegiatan.

“Yang paling terakhir, tapi justru sangat urgen adalah jangan pernah menunda pengajuan angka kredit. Jangan ditumpuk terlalu banyak dan lama. Kalau perlu ajukan setiap tahun. Ini supaya nggak ada kegiatan yang tertinggal atau kelupaan,” beber Godlif.

Menurut Godlif, saat ini BPS telah menggunakan sistem aplikasi berbasis website untuk memproses penilaian angka kredit, yakni melalui aplikasi jabfung.bps.go.id. Keberadaan sistem ini diharapkan dapat mempermudah proses penilaian angka kredit para pejabat fungsional, khususnya pranata komputer, baik dari sisi pendokumentasian maupun pengawasannya. (Tn/Yg/Ul, Diskominfo Jateng)

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin