Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG – Inspektorat Jenderal Kemendagri menurunkan tim pendampingan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota se-Jawa Tengah, mulai Selasa (6/9/2022). Hal itu dalam rangka kegiatan aksi pencegahan korupsi, yaitu Monitoring Center for Prevention (MCP).

Ketua Tim Asistensi Joko Kartiko mengatakan, Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/ kota diharapkan berperan lebih aktif dalam kegiatan MCP. Apalagi, sudah ada komitmen dari kepala daerah secara tertulis, untuk berpartisipasi aktif dalam penyampaian dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk pemenuhan dalam aplikasi jaga.id.

“Dalam rangka tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bebas dari KKN. Tidak hanya dari sisi administratif, melainkan pemda juga harus mengimplementasikan dalam pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik,” ujarnya, di sela-sela kegiatan.

Joko menuturkan, MCP bukan hanya pemenuhan evidence (bukti) dokumen, tetapi filosofi utamanya adalah pencegahan korupsi. Sehingga ada perbaikan tata kelola penyelenggaran pemda yang terwujud dengan baik.

Ditambahkan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada 4 September 2022, untuk kabupaten /kota di Jateng, MCP tertinggi adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan capaian sebesar 92,23 persen. Namun, masih ada enam kabupaten/ kota yang masih perlu didorong karena capaiqn MCP-nya masih di bawah 50 persen.

Selain itu, Joko juga menghendaki adanya percepatan penyerapan APBD, di mana seluruh daerah sudah mencapai target di atas 51 persen pada 31 Agustus 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Inspektur Provinsi Jateng Dhoni Widianto menyambut baik acara asistensi itu. Dia berharap hal tersebut bisa mendongkrak nilai capaian MCP pemda se-Jawa Tengah.

Diakui, sebetulnya sudah beberapa dokumen yang sudah di-upload dalam sistem, namun belum semuanya selesai diverifikasi. Namun, yang terpenting adalah aspek pencegahan korupsi dalam MCP ini bisa terlaksana dengan baik.