WALIKOTA SIAP LAKSANAKAN INSTRUKSI MENDAGRI

  • 21 Jul
  • dev_yandip prov jateng
  • No Comments

TEGAL- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan tiga hal penting dalam pidatonya kepada 98 walikota seluruh Indonesia saat membuka Rakernas APEKSI XII. Pertama terkiat banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, kedua tentang kinerja pemerintah dan yang ketiga tentang radikalisme. Tiga hal tersebut disampaikan Thahjo saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XII Tahun 2017 di Ballroom Hotel Savana Kota Malang, Rabu (19/7).

Mendagri berpesan agar seluruh walikota agar dapat menjauhi area rawan korupsi anggaran seperti perencanaan anggaran, retribusi pajak, hibah dan bansos dan uang perjalanan dinas,  pengadaan belanja barang dan jasa seerta menyangkut jual beli jabatan. “Ini area rawan korupsi agar dicermati dengan baik”,ajaknya.

Selain itu seorang walikota dikatakan Tjahjo harus melaksanakan janji kampanyenya. Di samping Walikota juga harus menjabarkan program gubernur terpilih dan program strategis nasional.  “Tugas berat juga dipikul walikota karena harus mengawasi hingga lurah dibawahnya,” katanya.

Terkait peningkatan kinerja pemerintahan Tjahjo menambahkan, seorang pemimpinpin harus mempunyai inovasi dalam menjalankan percepatan pembangunan, bahkan untuk mewujudkan itu seorang walikota juga bisa melakukan diskersi atau mengambil keputusan dan tindakan untuk mengatasi persoalan  dalam penyelanggaraan pemerintahanya.

Walikota yang baik menurutnya harus mampu mengarahkan wakilnya. Terkadang persolan yang dapat mengahambat pembangunan adalah terjadinya disharmonisasi antara kepala daerah dan wakilnya. Sering terdengar walikota dan wakilnya setelah dilantik tiba-tiba viral diberbagai media masa tidak bicara selama lima tahun. “Hal itu seharusnya tidak akan terjadi jika seorang wakil walikota mengetahui  fungsi  dan wewenangnya”,ujarnya.

“Wakil ya wakil, tidak usah mau kerjakan tugas walikota. Wakil gubernur ya wakil gubernur, wakil bupati ya wakil bupati, wakil presiden ya wakil presiden, kecuali jika kepala daerah berhalangan karena sakit ataupun tersangkut masalah hukum”, ucap Tjahjo yang disambut tepuk tangan peserta Apeksi.

Selain itu Tjahjo mengatakan bahwa seluruh perangkat daerah kepala daerah, mulai kepala dinas hingga merupakan perpanjngan tangan walikota. Karena menurutnya sah-sah aja jika Sekretaris Daerah dan kepala dinas hingga lurah adalah “orang nya” walikota. Hal itu karena pembangunan tidak akan maksimal jika sekda dan kepala dinas tidak sejalan dengan walikota nya. “Bisa repot jika sekda dan kepala dinasnya tidak sejalan dengan walikota”,ungkap cahyo.

Permasahan radikalisme dan terrorisme, serta peningkatan keamanan melalui Siskampling juga harus menjadi sorotannya. “Tolong galakan kembali siskamling tingkat RT RW sebagai upaya pencegahan benih-benih radikalisme dan terorisme di masyarakat”,ajaknya

Menanggapi apa yang disampaikan Mendagri,  Walikota Tegal mengatakan siap melaksanakan apa yang menjadi perintah dan arahan mendagri. “Semua yang menjadi arahan dan perintah Mendagri akan segera ditindaklanjuti dan segera dikomunikasikan bersama seluruh jajaran”ucapnya. Menurutnya apa yang apa yang menjadi arahan telah memberikan pemahaman lebih kepada para walikota dalam  menjalankan tugasnya  meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.

Sementara itu, Pimpunan KPK Basaria Panjaitan yang juga hadir dalam pembukaan APEKSI menyampaikan pidatonya berpesan kepada para walikota agar menjauhi area rawan korupsi, sudah ada Undang-undang untuk menjamin Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya. Terpenting kepala daerah tidak merugikan keuangan negara. “Jangan khawatir dalam melaksanakan tugas,” ungkap Basaria. Selain pimpinan KPK turut hadir dalam  pembukaan Apeksi XII Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Berita Terkait